Pemerintah Provinsi Papua meyakinkan masyarakat bahwa PON 2020 akan memberikan dampak positif pada pembangunan Papua. Masyarakat juga diminta tidak khawatir terhadap kondisi keamanan di Papua.
Oleh
ADRIAN FAJRIANSYAH
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah isu keamanan di Papua, Pemerintah Provinsi Papua berusaha meyakinkan masyarakat mengenai arti penting Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua, 20 Oktober-2 November 2020. Bagi Papua, PON menjadi alat untuk memacu perekonomian karena adanya sejumlah pembangunan infrastruktur dan hadirnya pendatang.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Alexander KY Kapisa seusai Rapat Kerja Gabungan DPR RI mengenai Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI di Papua 2020, di Jakarta, Selasa (4/2/2020), mengatakan, PON adalah momentum pembangunan ekonomi untuk Papua. PON akan dihadiri sekitar 18.000 atlet dan ofisial. Kehadiran mereka pasti memicu transaksi dagang terhadap kerajinan tangan, pertanian, dan perekebunan dari Papua.
Oleh karena itu, PON dinilai merupakan cara yang paling tepat untuk pendekatan pembangunan di Papua. ”Pemerintah pusat memang memberi kebijakan khusus untuk memacu pembangunan di Papua. Namun, PON menjadi momentum yang akan memberikan efek positif secara langsung untuk memacu pembangunan Papua,” ujar Alexander.
Namun, gelaran PON Papua berada di tengah bayang-bayang isu keamanan dengan terjadinya sejumlah kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kontak senjata terakhir terjadi pada Minggu (26/1/2020) antara TNI-Polri dan tiga anggota KKB di Kampung Yoparu, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Satu anggota KKB, Lekagak Teenggen, tewas dan seorang anak bernama Jekson Sondegau (8) terluka. Konflik ini terjadi sejak akhir tahun lalu (Kompas, Rabu, 29/1/2020).
Terkait hal ini, Alexander mengatakan, peserta PON 2020 dan masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir terhadap kondisi keamanan Papua. Masyarakat Papua bertekad menjaga wilayahnya agar tidak terjadi pelanggaran keamanan sebelum, saat, dan sesudah ajang itu berlangsung. ”PON 2020 adalah harga diri masyarakat Papua. Ini adalah ajang terbesar pertama kali dalam sejarah yang akan digelar di Papua. Momentum ini belum tentu terulang lagi dalam waktu dekat,” katanya.
Menurut Alexander, panitia PON 2020 dan pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat mengenai arti penting PON 2020. Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan budaya, antara lain musyawarah adat yang dipimpin oleh para ketua adat. Sosialisasi itu dilakukan kepada masyarakat biasa dan masyarakat ”yang dianggap masih berseberangan”.
”Kami terus melakukan pendekatan budaya kepada masyarakat bahwa PON 2020 adalah momen penting dan berharga untuk membangun Papua menjadi lebih baik. Dengan pendekatan budaya itu, kami berharap masyarakat bisa merasa memiliki terhadap ajang ini dan mau turut menjaga kondisi keamanan selama ajang tersebut berlangsung,” tuturnya.
Fokus keamanan
Rapat kerja itu berlangsung tertutup selama sekitar 3 jam. Hadir dalam rapat itu, antara lain, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, dan sejumlah pejabat TNI-Polri.
Pada konferensi pers, Budi mengatakan, PON 2020 akan dihadiri sejumlah kepala negara dan duta besar negara sahabat selain atlet dan ofisial. Dengan wilayah penyelenggaraan yang tersebar dan luas, yakni Jayapura kota dan kabupaten, serta Mimika dan Marauke, perlu ada deteksi dan pemetaan terhadap beberapa potensi kerawanan.
BIN, TNI, dan Polri telah melakukan operasi gabungan terkait operasi intelijen, pemulihan, dan menjaga stabilitas keamanan. Sampai saat ini, mereka menilai kondisi keamanan bisa terjaga melalui pola-pola sistem pengamanan yang sudah dirancang serta dijalankan. ”Operasi-operasi gabungan sudah dilakukan untuk mencegah hingga memotong potensi-potensi yang ada agar tidak menjadi gangguan yang nyata,” kata Budi.
Puan menyampaikan, pihaknya berkomitmen menyukseskan PON dan Peparnas di Papua. Sebab, gelaran ini akan menjadi alat strategis untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”Gelaran ini bukan sekadar isu prestasi olahraga, melainkan bagaimana menjadi penyatu ataupun penyeimbang Indonesia wilayah barat dan timur,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, seusai rapat tersebut, DPRI RI akan menginisiasi rapat lanjutan untuk pendalaman persiapan dua gelaran itu. ”Setelah rapat ini, nanti ada rapat gabungan lanjutan untuk pendalaman dari isu-isu yang ada. Rapat lanjutan itu akan dilakukan oleh setiap komisi terkait, yakni komisi I, II, III, dan X,” kata Puan.