DPR Papua Ikut Dorong Penundaan

Usulan menunda Pekan Olahraga Nasional Papua 2020 kian menguat. Usulan terbaru datang dari DPR Papua yang menilai PON tahun itu sulit dilaksanakan di tengah wabah Covid-19 yang terus berkecamuk.

DOK SATKER PELAKSANAAN PRASARANA DAN PEMUKIMAN WILAYAH 2 PAPUA DIRJEN CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PUPR.

Pembangunan arena istora di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Jumat (3/4/2020). Pelaksanaan PON Papua pada Oktober mendatang kini tengah dibayangi pandemi Covid-19.

JAYAPURA, KOMPAS- Dewan Perwakilan Rakyat Papua segera mengusulkan penundaan Pekan Olahraga Nasional ke-XX yang akan digelar Oktober mendatang. Pelaksanaan ajang olahraga nasional empat tahunan itu dinilai tidak akan optimal di tengah pandemi Covid-19 yang sulit diterka kapan akan berakhir.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua John Banua Rouw saat dihubungi dari Jayapura, Jumat (3/4/2020). John mengatakan, usulan penundaan PON edisi ke-20 itu akan segera dibahas resmi dan disampaikan ke Pemprov Papua dan pemerintah pusat.

Menurutnya, ada sejumlah alasan menunda PON 2020, yakni tidak optimalnya persiapan seluruh kontingen olahraga dan terhambatnya pembangunan sejumlah arena karena tidak bisa hadirnya tenaga ahli dari luar negara di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, penundaan juga penting untuk mencegah penyebaran virus korona baru di kalangan para pelaku olahraga.

Sebelumnya, usulan serupa juga disampaikan sejumlah kalangan, mulai dari pengurus cabang olahraga, atlet, hingga Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. “Kami mengusulkan ke pusat agar pelaksanaan PON Papua ditunda hingga tahun depan. Jadi, bukan dibatalkan," ujar John.

Baca juga : Komisi X DPR RI Desak PON Papua Ditunda Tahun Depan

Lebih lanjut John menuturkan, pihaknya juga mengusulkan agar anggaran Papua tahun ini agar lebih difokuskan ke penanganan wabah Covid-19 di wilayah itu. Sebab, Papua saat ini masih mengalami masalah minimnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga dokter dan perawat serta alat-alat kesehatan pendukung seperti ventilator.

"Dengan ditundanya PON, kami akan fokus menyediakan anggaran terkait penanganan virus korona, fasilitas kesehatan dan bantuan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pascakebijakan pembatasan sosial," katanya.

Dengan ditundanya PON, kami akan fokus menyediakan anggaran terkait penanganan virus korona, fasilitas kesehatan dan bantuan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pascakebijakan pembatasan sosial.

Banyak usulan

Sementara itu, Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional Papua, Yunus Wonda, mengakui banyaknya usulan agar PON tahun ini ditunda. Meskipun demikian, pihaknya tidak bisa memutuskan nasib PON itu sendiri. "PON merupakan agenda (olahraga) nasional. Karena itu, hanya Presiden Jokowi yang bisa mengeluarkan keputusan menunda sementara pelaksanaan PON di Papua," tuturnya.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Pemukiman Wilayah 2 Papua Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anggoro Putro, dihubungi terpisah mengatakan, pembangunan seluruh arena PON tetap berjalan hingga awal bulan ini. Kementerian PUPR membangun sejumlah arena PON di Jayapura, yakni akuatik, hoki, kriket, istora, sepatu roda, panahan, dan dayung.

Tahapan pembangunan fisik arena akuatik telah mencapai 85 persen, istora 82 persen, adapun hoki dan kriket 93 persen. Adapun pembangunan tiga arena terbaru dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2020, yakni dayung, sepatu roda dan panahan, baru mencapai 0,41 persen alias masih tahapan pembersihan lahan. Ketiga arena itu baru dikerjakan mulai awal Maret.

DOK SATKER PELAKSANAAN PRASARANA DAN PEMUKIMAN WILAYAH 2 PAPUA DIRJEN CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PUPR.

Pembangunan arena akuatik di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Jumat (3/4/2020). Arena ini sebagai salah satu tempat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-XX di Papua yang anggarannya bersumber dari APBN.

Cilakanya, di saat sama, wabah Covid-19 kian memburuk yang memaksa pemerintah melakukan pembatasan, baik pergerakan orang maupun sejumlah barang, dari luar Papua. Sejumlah bandara dan pelabuhan pun ditutup sejak akhir Maret. Hingga Kamis, tercatat total sebanyak 13 kasus positif Covid-19 di Papua.

"Kami belum bisa mendatangkan lima tenaga sertifikasi arena akuatik dari Spanyol. Mereka terkendala datang ke sini karena larangan bepergian akibat pandemi korona," ujar Anggoro.

Rencananya, 37 cabang olahraga akan digelar dalam PON XX di Papua pada 20 Oktober hingga 2 November 2020. Tempat pelaksanaan ajang ini ada di empat daerah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Sejumlah skenario

Di Jakarta, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto berkata, pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario terkait penyelenggaraan PON 2020, termasuk jika ditunda. Apabila tetap digelar sesuai jadwal semula, kemungkinan besar harus ada efisiensi agar ajang itu bisa berjalan optimal.

Efisiensi itu antara lain pengurangan kembali jumlah cabang olahraga yang ada. Sebelumnya, pada rapat kabinet di akhir tahun lalu, jumlah cabang sudah dipangkas dari 47 cabang menjadi 37 cabang. "Pengurangan itu memperhitungkan arena yang pembangunannya terganggu karena wabah korona. Persiapan atlet di sejumlah cabang juga tidak optimal karena wabah ini. Jadi, pengurangan kembali jumlah cabang akan menjadi opsi ideal jika PON tetap dilaksanakan tahun ini," katanya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara Stadion Utama Papua Bangkit dan arena atletik di Jayapura, Papua, Sabtu (29/2/2020). Hambatan terbesar penyelesaian pembangunan 56 arena untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON yang akan bergulir pada 20 Oktober - 2 November 2020 mendatang adalah keterbatasan waktu, geografis, dan sumber material pembangunan yang nyaris semuanya dari luar Papua.

Lantas, jika wabah itu tidak mereda hingga Juni, PON 2020 mau tidak mau harus ditunda. "Jika wabah ini berakhir pada Juli, waktu yang tersedia menjelang PON hanya kurang lebih tiga bulan. Waktu itu sangat singkat untuk menyiapkan arena, acara pelaksanaan, maupun kondisi atlet," tutur Gatot.

Maka itu, pihaknya juga mempertimbangkan opsi penundaan PON, yaitu pada Maret 2021. Meskipun demikian, jadi tidaknya penundaan ini menunggu arahan Presiden. "Kalau ditunda, pengadaan barang dan jasa juga harus terus berlanjut dan pembangunan (arena) harus terus berjalan. Semua itu baru rencana dan kami akan sampaikan kepada Presiden dalam rapat terbatas (kabinet) minggu depan. Nanti, Presiden yang akan menentukan keputusannya," pungkas Gatot. (FLO/KEL)