Kemenpora Mempertegas Klusterisasi Kejuaraan
Agenda olahraga tahun 2021 bertumpuk karena penundaan agenda olahraga tahun 2020 akibat wabah Covid-19. Kemenpora akan melakukan klasterisasi dalam mengikuti agenda olahraga karena anggaran terbatas.
JAKARTA, KOMPAS — Wabah virus korona baru penyebab penyakit Covid-19 membuat hampir semua agenda kejuaraan olahraga nasional dan internasional sepanjang 2020 bertumpuk ke 2021. Bertumpuknya agenda olahraga di tahun depan itu memaksa segenap pemangku olahraga Indonesia melakukan klusterisasi atau skala prioritas dalam mengikuti agenda tersebut. Kalau tidak, anggaran olahraga Indonesia tidak akan cukup untuk mengikuti semua agenda yang ada.
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto dihubungi dari Jakarta, Jumat (24/4/2020), sedikitnya, ada 17 agenda olahraga nasional maupun internasional sejak awal hingga akhir tahun depan. Itu antara lain Piala Dunia FIFA U-20 di Indonesia pada 24 Mei-12 Juni, Olimpiade Tokyo pada 23 Juli-8 Agustus, PON dan Peparnas Papua pada Oktober, serta SEA Games Vietnam pada 21 November-2 Desember.
Gatot menuturkan, Kemenpora tidak yakin anggaran olahraga yang ada tahun depan bisa mewadahi cabang olahraga ataupun atlet ikut semua ajang yang ada.
”Tahun ini saja, anggaran kami sangat terbatas dan sudah dipotong ataupun dialihkan untuk penanganan Covid-19. Belum lagi, pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi terganggu karena wabah ini. Jadi, kami tidak yakin bisa memenuhi ataupun mengikuti semua ajang tersebut,” ujarnya.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran itu, kata Gatot, pihaknya akan melakukan klusterisasi ataupun membuat skala prioritas dalam mengikuti agenda tersebut. Prioritas utama dimulai dari Piala Dunia U-20, Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo, PON dan Peparnas Papua, serta SEA Games dan ASEAN Para Games Vietnam.
Nantinya, atlet elite difokuskan ikut ajang sekelas Asian Games ataupun Olimpiade, atlet pelapis elite untuk SEA Games, dan atlet yunior untuk PON.
”Atlet tidak mungkin pula mengikuti semua kejuaraan yang ada. Sebab, selain agenda itu terlalu berdekatan atau padat, puncak performa atlet juga sangat terbatas. Kalau ikut semua, justru itu berisiko mencederai mereka ataupun prestasinya tidak optimal,” katanya.
Sementara itu, agenda lain seperti Asian Indoor and Martial Arts Games China pada 24 April-5 Mei, Islamic Solidarity Games Turki pada 20-29 Agustus, World Beach Games pada November, Asian Youth Games China pada 20-28 November, itu akan diikuti kalau memang anggaran masih mencukupi.
”Kejuaraan lain bukan tidak penting. Kami tidak menutup kemungkinan mengikutinya kalau anggaran masih tersedia,” tuturnya.
Lebih tegas
Gatot mengutarakan, Kemenpora akan lebih tegas dalam menerapkan kebijakan tersebut. Sejatinya, kebijakan itu sudah jadi wacana sejak jauh-jauh hari. Namun, di tengah perjalanan, kebijakan itu selalu menjadi perdebatan di antara KONI Pusat, KONI daerah, pengurus cabang olahraga, hingga atlet.
Kategori atlet yang berhak ikuti PON misalnya. Sejak lama, Kemenpora mengusulkan agar atlet yang berhak ikut PON hanya untuk para atlet muda ataupun yunior. Para atlet elite nasional dilarang ikut pesta olahraga empat tahunan tersebut karena pasti tidak ada pesaing dan akan menghambat perkembangan atlet-atlet pelapis atau yuniornya.
”Namun, ini tidak pernah benar-benar terealisasi karena terus mendapat penolakan,” ujarnya.
Kali ini, kata Gatot, Kemenpora yakin dengan sikap tegas akan membuat segenap pihak mengikuti kebijakan yang diusulkan tersebut. Apalagi saat ini ada momentum wabah Covid-19 yang bisa memicu perubahan paradigma berpikir semua pihak dalam menatap kejuaraan yang akan datang.
”Bagi kami, ini kesempatan mewujudkan Kemenpora sebagai koordinator pembuat kebijakan, tidak lagi menjadi EO untuk internal. Saya pribadi paham betul dengan kondisi KONI, cabang olahraga, maupun atlet. Asal kami tegas, mereka semua pasti mau mengikuti kebijakan yang ada,” katanya.
Ketua Umum PB Perpani (panahan) Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, pihaknya sadar betul dengan kondisi yang ada saat ini, termasuk mengenai keterbatasan anggaran yang akan dihadapi tahun depan. Untuk itu, mereka pun tidak akan memaksakan atlet ikut semua kejuaraan yang ada.
Mereka akan melakukan seleksi nasional. Nantinya, atlet-atlet terbaik atau elite akan difokuskan ke Olimpiade, atlet pelapis elite ke SEA Games, dan atlet muda atau yunior ke PON. Kebijakan itu diyakini bisa memicu persaingan positif antar atlet yang ada.
”Kalau mau ikut kejuaraan lebih bergengsi, seperti Olimpiade, para atlet harus mati-matikan membuktikan kemampuan terbaiknya dalam seleknas. Apalagi dua tiket Olimpiade yang telah kami dapat sifatnya by number bukan by name. Artinya, nama atlet yang akan dikirim bisa berubah dengan mempertimbangkan performa mereka,” tuturnya.
Atlet tetap berlatih
Atlet asal Provinsi Papua yang dipersiapkan untuk PON Papua tetap mengikuti pemusatan latihan hingga kini. Padahal, Presiden Joko Widodo telah menunda pelaksanaan ajang tersebut dari semula 20 Oktober-2 November ke Oktober 2021 dan tetap di Papua.
Atlet atletik Papua, Cerson Maay (27), menuturkan, dirinya bersama sejumlah atlet mengikuti pemusatan latihan di Stadion Mandala pada pagi dan sore. Sebab, belum ada pemberitahuan tentang diberhentikan pemusatan latihan setelah penundaan PON oleh Presiden Joko Widodo.
Adapun durasi latihan berlari ringan atau joging bagi Cerson dan rekan-rekannya di Stadion Mandala berlangsung dari pukul 06.00 hingga pukul 08.00 WIT dan pukul 13.00 hingga pukul 15.00 WIT.
”Durasi latihan kami dipersingkat dari tiga menjadi dua jam untuk mencegah terjadinya penyebaran virus korona. Kami juga berlatih di tempat yang sepi,” ungkap pria berusia 27 tahun ini.
Pelatih Tim Futsal Papua untuk PON XX Daud Arim mengutarakan, 15 atletnya tetap berlatih seperti biasa meskipun ada penundaan PON di Papua. Tim Futsal Papua mengikuti latihan pada pagi dan sore di sebuah lapangan di daerah Polimak, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
”Kami berharap pemusatan latihan untuk futsal tidak dihentikan karena segala latihan teknik dan strategi bisa terganggu,” ujarnya.
Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Jayapura Rocky Bebena menyampaikan, pihaknya mendukung penuh upaya dihentikan pemusatan latihan atlet PON Papua.
”Diperlukan adanya surat pemberitahuan dari KONI Pusat terkait dihentikan pemusatan latihan setelah penundaan PON. Hal ini menjadi dasar hukum bagi kami untuk menunda kegiatan ini,” katanya.
Sebelumnya Ketua DPRD Papua Johny Banua Rouw berpendapat, keputusan penundaan sangat tepat. Sebab, pelaksanaan PON di tengah wabah korona tak akan berjalan optimal.
”Kami berharap KONI Provinsi Papua segera menghentikan pemusatan latihan. Kegiatan itu bisa memicu penyebaran virus. Lebih baik atlet berlatih di rumah saja,” harapnya.