Jika Direstui FIFA, Intervensi Pemerintah terhadap PSSI Mungkin Terjadi

Selama ini, PSSI tidak tersentuh intervensi pemerintah saat terjadi peristiwa besar dalam sepak bola nasional. Namun, di tengah pengungkapan Tragedi Kanjuruhan, intervensi pemerintah terhadap PSSI mungkin saja terjadi.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengajak hadirin mengheningkan cipta untuk korban Tragedi Kanjuruhan di sela-sela Peluncuran Bulan Pemuda dalam Menyongsong Peringatan Sumpah Pemuda Ke-94 di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Senin (10/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Selama ini, dengan berlindung di bawah Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI selaku federasi nasional seolah memiliki hak eksklusif dari campur tangan atau intervensi pemerintah saat terjadi peristiwa besar terkait sepak bola dalam negeri. Namun, di tengah pengungkapan tragedi Kanjuruhan, intervensi pemerintah terhadap PSSI mungkin bisa terjadi kalau FIFA menghendaki.

”Kalau FIFA memberikan jalan, itu (intervensi pemerintah kepada PSSI) bisa saja terjadi. Yang jelas, sekarang, FIFA berkomunikasi langsung dengan Presiden (Joko Widodo). Mungkin saja, ini (tragedi Kanjuruhan) dianggap suatu kejadian luar biasa oleh FIFA,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali seusai menghadiri Peluncuran Bulan Pemuda dalam Menyambut Hari Sumpah Pemuda Ke-94 di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (10/10/2022).

Zainudin memberikan keterangan itu setelah ditanya sejumlah awak media mengenai dua petisi dalam laman Change.org yang menghendaki Mochamad Iriawan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Petisi pertama datang dari praktisi hukum Emerson Yuntho yang sudah ditandatangani oleh 16.506 orang per 10 Oktober 2022 pukul 19.45. Adapun petisi kedua datang dari Perkumpulan Jurnalis Rakyat yang telah didukung 27.050 orang per 10 Oktober pukul 19.45.

Baca juga: Presiden Jokowi: Sepak Bola Indonesia Tidak Dikenai Sanksi FIFA

Pengunduran diri Iriawan dianggap bentuk pertanggungjawaban terhadap tragedi Kanjuruhan. Tragedi itu terjadi seusai laga sepak bola Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10/2022) yang mengakibatkan sedikitnya 131 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Warga berdoa di depan pintu yang menjadi saksi bisu tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang seusai laga Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang, Selasa (4/10/2022). Di pintu inilah banyak korban tewas akibat berebut keluar setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata ke tribune yang penuh penonton.

Awalnya, Zainudin menjawab, pihaknya tidak mungkin bisa masuk ke dalam urusan tersebut. Sebab, itu bisa diartikan bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap PSSI. Intervensi itu bisa berujung pada pembekuan PSSI oleh FIFA pada 2015 silam.

”Terhadap dunia keolahragaan, pemerintah memfasilitasi dan memberikan bantuan dengan pijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Urusan federasi nasional, ada federasi internasionalnya. Nah, pemerintah memberikan yang terbaik untuk olahraga nasional tanpa mencampuri urusan internal federasi masing-masing, bukan hanya sepak bola, melainkan untuk cabang-cabang lainnya,” kata Zainudin.

Respons rancu

Akan tetapi, respons Zainudin menjadi rancu karena Presiden Joko Widodo justru menjalin komunikasi langsung dengan FIFA mulai Senin (3/10/2022). FIFA membalasnya, salah satunya mengirimkan surat yang berisi kepastian Indonesia tidak dikenai sanksi seperti yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Jumat lalu. Bahkan, dalam surat itu disebutkan akan ada kerja sama antara pemerintah dan FIFA untuk membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Disebutkan pula bahwa FIFA akan berkantor di Indonesia dalam waktu dekat.

Kita berharap agar musibah di Kanjuruhan menjadi pelajaran penting untuk perbaikan olahraga Indonesia, serta para korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. (Asrorun Ni’am Sholeh)

Pernyataan itu seolah-olah memperjelas isi Statuta FIFA yang sejatinya bukan melarang intervensi pemerintah secara luas. Dalam Statuta FIFA edisi April 2015, FIFA tidak menjelaskan ada larangan keterlibatan pemerintah dalam membenahi federasi nasional yang bermasalah.

Penekanan terhadap larangan keterlibatan pemerintah atau pihak ketiga itu untuk pengelolaan organisasi, kegiatan atau kompetisi, dan klub peserta kompetisi. Hal itu diatur di dalam Pasal 13 Ayat 1 (i) mengenai keanggotaan. Bunyinya adalah ”setiap anggota (federasi nasional) diminta mengelola urusan mereka secara mandiri dan memastikan bahwa urusan mereka tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga mana pun”.

Selanjutnya, Pasal 18 Ayat 2 mengatur setiap anggota harus bisa memastikan bahwa klub afiliasinya dapat mengambil semua keputusan tentang segala hal mengenai keanggotaan secara independen dari badan eksternal mana pun.

Baca juga: TGIPF: Stadion Kanjuruhan Tidak Layak untuk Laga Berisiko Tinggi

Zainudin pun menuturkan, pihaknya tidak masalah FIFA berkantor di Indonesia. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemenpora siap membantu FIFA kalau dibutuhkan. ”Saya akan kirim utusan dari pihak kami, tetapi berdasarkan undangan PSSI. Tapi, saya belum tahu agendanya nanti apa. Saya hanya mendapatkan informasi dari surat yang dikirimkan FIFA kepada Presiden (Joko Widodo). Ya, sebatas itu,” kata Zainudin.

Tim pencari fakta

Terkait tragedi Kanjuruhan, Zainudin mengajak semua pihak menunggu hasil kerja keseluruhan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang ditargetkan tuntas dalam tiga minggu setelah terbitnya Keputusan Presiden terkait pembentukan tim ad hoc itu. Sejauh ini, tim masih mengumpulkan sejumlah data dan masukan. Selain mengusut tuntas akar penyebab tragedi Kanjuruhan, tim itu akan mengeluarkan rekomendasi yang akan menjadi rujukan untuk perbaikan penyelenggaraan sepak bola nasional.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penonton membawa poster bertuliskan duka atas tragedi Kanjuruhan dalam ajang Synchronize Festival 2022 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (7/10/2022).

Rekomendasi itu antara lain perubahan jadwal pertandingan, kelayakan stadion, prosedur standar operasi keamanan, pelibatan suporter dan klub, serta meminta pemerintah ataupun PSSI mengadopsi penyelenggaraan sepak bola dari negara lain. ”Biarlah itu jadi rekomendasi-rekomendasi yang dimasukkan TGIPF dan tentunya akan dibahas dalam rapat-rapat TGIPF. Kita tinggal tunggu saja apa yang bakal dihasilkan tim. Yang jelas, sekarang, tim belum boleh memberikan kesimpulan karena masih bekerja,” ucap Zainudin.

Sementara itu, acara Peluncuran Bulan Pemuda dalam Menyambut Sumpah Pemuda Tahun 2022 diawali dengan doa bersama untuk tragedi Kanjuruhan. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora sekaligus Ketua Pelaksana Nasional Hari Sumpah Pemuda Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, sebagaimana rutinitas Presiden Joko Widodo dalam Peluncuran Bulan Kemerdekaan pada Agustus lalu yang dimulai dengan doa bersama, pihaknya turut memulai kegiatan kali ini dengan doa bersama.

Doa bersama itu menjadi lebih bermakna karena Indonesia sedang dirundung duka menyusul tragedi Kanjuruhan. ”Peluncuran Bulan Pemuda ini bersamaan dengan adanya tragedi Kanjuruhan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka itu, kami memulai kegiatan ini dengan doa bersama. Kita berharap agar musibah di Kanjuruhan menjadi pelajaran penting untuk perbaikan olahraga Indonesia, serta para korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Adapun bagi yang luka-luka segera diberi kesembuhan dan kemudahan dalam menghadapi cobaan,” ujar Asrorun.