Si Miskin Tertinggal

Kekuatan pengeluaran pemerintah untuk mengarahkan ekonomi nasional belum terbantahkan. Sayang, BPS (Kompas, 2/2) menginformasikan golongan atas mengantongi 233 persen dari peruntukannya, sementara golongan terbawah hanya meraih 43 persen haknya.

Fakta itu membutuhkan kebijakan pengurangan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang lebih efektif. Perubahan kebijakan ini sebaiknya didasarkan pada laju ketimbang kondisi kesejahteraan masyarakat.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (September 2014-2016), pendapatan masyarakat meningkat 18 persen menjadi Rp 946.258 per orang per bulan. Sementara indeks gini menurun dari 0,41 menjadi 0,39, tetapi kemiskinan tetap 11 persen. Rupanya sedang terjadi pengalihan manfaat pembangunan dari golongan atas kepada golongan menengah.

BPS mengikuti pembagian kelompok pengeluaran masyarakat menurut Bank Dunia, yaitu 20 persen golongan atas, 40 persen golongan menengah, dan 40 persen golongan bawah. Sayang, hingga September 2016, golongan atas mendominasi 47 persen pengeluaran rumah tangga. Artinya, dibandingkan dengan keberadaannya yang hanya 20 persen, mereka telah mengambil surplus ekonomi hingga 233 persen.

Yang paling merata pada golongan menengah. Dengan proporsi 36 persen pengeluaran rumah tangga, ketidakmerataan di golongan ini hanya 9 persen.

Si miskin paling merana, hanya mendapatkan alokasi 17 persen pengeluaran rumah tangga. Artinya, selama ini mereka kehilangan 57 persen haknya atas manfaat pembangunan.

Selama pemerintahan Joko Widodo, proporsi pengeluaran golongan terbawah tidak berubah. Padahal, laju inflasi cuma rata-rata 3 persen per tahun, artinya tidak memengaruhi harga barang dan jasa. Berarti, program pembangunan memang belum menyentuh mereka.

Motor pemerataan pada penurunan pengeluaran rumah tangga golongan atas. Proporsi anjloknya terbesar dibandingkan dengan golongan lain, 9 persen.

Sementara peraih manfaat terbesar pembangunan ialah golongan menengah. Berbagai proyek dan skema program meningkatkan proporsi pengeluaran mereka hingga 4 persen.

Data sosial dan ekonomi disusun BPS menurut pengeluaran pangan dan selain pangan rumah tangga. Data pengeluaran lebih cocok menjelaskan golongan miskin, tetapi sering gagal meneropong lapisan kaya. Sebab, tabungan orang kaya luput tercatat, padahal acap kali lebih tinggi daripada pengeluaran bulanan.

Peka si miskin

Pembangunan saat ini sudah mengarah lebih inklusif, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan per kapita yang diikuti penurunan ketimpangan. Namun, inklusivitas pembangunan kurang efektif. Indikasinya, ketiadaan penurunan kemiskinan dan laju pengurangan ketimpangan lambat.

Pembangunan baru menetes kepada golongan menengah, tidak sampai ke golongan terbawah. Berbagai program jaminan kesehatan, pendidikan, kredit kerakyatan, dan proyek-proyek pembangunan baru menghidupi golongan menengah.

Percepatan penurunan ketimpangan sebenarnya bisa dipacu dengan sengaja meningkatkan porsi perusahaan menengah dan kecil dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Skema kredit usaha menengah dan kecil turut mendukung kapasitas finansial golongan menengah. Mandat pelatihan sambil kerja yang berujung pada sertifikasi 750.000 pekerja konstruksi meningkatkan kualitas hasil proyek pembangunan secara berkelanjutan.

Berdasarkan laju dua tahun terakhir, ruang pengeluaran golongan menengah yang proporsional dapat teratasi 2021. Namun, jika strategi pembangunan semacam ini berlanjut, justru tercipta pola ketimpangan baru antara lapisan menengah dan bawah. Karena itu, kebijakan yang peka pada kebutuhan si miskin mutlak dibutuhkan.

Saat ini, hanya 4 persen dana program untuk peningkatan pendapatan golongan miskin. Mayoritas 66 persen anggaran berbentuk bantuan rumah tangga miskin. Padahal, seandainya dibagi rata untuk 28 juta orang miskin, dua tahun terakhir ini dana Rp 256,9 triliun setara dengan pengeluaran Rp 377.679 per kapita per bulan. Ini mencukupi untuk keluar dari garis kemiskinan Maret 2016, Rp 354.386. Sayang, asumsi tersebut gagal dilaksanakan karena bantuan bersyarat asuransi, tetapi tidak sepenuhnya tepat sasaran.

Padahal, yang dibutuhkan rumah tangga berpendapatan kurang dari Rp 400.000 per bulan adalah pengendalian harga air minum, sayuran, makanan jadi, dan alat rumah tangga.

Sebenarnya, Survei Sosial Ekonomi Nasional sebagai basis data kemiskinan dan ketimpangan mampu menginformasikan peringkat pengeluaran menurut golongan termiskin hingga terkaya. Dengan responden yang sama, dapat pula diketahui penyebab jatuh miskin atau keluar dari kemiskinan, sekaligus pemicu ketimpangan ataupun pemerataan ekonomi.

Ivanovich Agusta, Sosiolog Pedesaan IPB, Bogor