Saya prihatin terhadap Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Dana Mutasi Atlet yang ditandatangani ketua umum saat itu.
SK tersebut harus dicabut atau minimal direvisi karena berdasarkan otonomi pemerintah provinsi masing-masing dan diterapkan secara sepihak. SK juga mengatur denda untuk atlet di bawah usia 12 tahun yang mau pindah klub dan atau daerah, sesuatu yang tidak masuk akal karena atlet tersebut membayar uang les berenang bulanan.
Jika tidak direvisi, SK ini justru berpotensi menghambat proses regenerasi dan seolah atlet diperjualbelikan secara sepihak. Biarkan atlet berkembang dan menentukan masa depannya sendiri. Terlebih ada wacana atlet pelatnas tidak boleh mengikuti PON.
Berikutnya, para mantan atlet renang yang berpengalaman berlatih dan berlomba justru dilepas dari kepengurusan. Sementara yang bertanggung jawab membimbing prestasi malah belum menghasilkan atlet pelatnas. Masih terkesan nuansa like and dislike.
Padahal, sebentar lagi kita akan mengikuti SEA Games 2017 di Malaysia, menyelenggarakan Asian Games 2018 di Indonesia, dan mengikuti Olimpiade Tokyo 2020. Ketiga momentum ini merupakan ujian bagi kepengurusan PB PRSI. Apabila ternyata nakhoda baru itu gagal, saya mengusulkan untuk mereformasi total kepengurusan.
B Susilo, Jalan Malioboro, Yogyakarta
Penjualan Tiket
Pada 1 Februari 2017 pukul 17.00 saya ke Stasiun Kereta Api Poncol, Semarang, membeli tiket kereta api untuk ibu saya. Ia ke Solo pada 2 Februari 2017 pagi dan kembali 3 Februari 2017.
Petugas menjelaskan sudah tutup sejak pukul 16.00 dan penjualan tiket hanya untuk keberangkatan pada hari yang sama.
Mohon penjualan tiket untuk keberangkatan besok dan seterusnya bisa dibuka sampai pukul 20.00 karena calon penumpang yang pulang kerja pukul 17.00 tidak sempat membeli tiket.
Hendra Eddy, Tambak Mas III, Panggung Lor, Kota Semarang
Karcis Parkir
Setiap mobil pengantar penumpang harus mengambil tiket di Terminal I Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meski hanya menurunkan penumpang, tetap harus membayar sewa parkir kendaraan.
Di bandara mana pun dunia tidak ada pungutan parkir bagi kendaraan bermotor yang hanya menurunkan penumpang.
Apabila dari segi keamanan harus mengambil karcis, seharusnya mobil yang keluar kurang dari waktu yang ditentukan pengelola bandara tidak dipungut biaya parkir.
Suhantoro, Jalan Kampung Baru II, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Dihentikan Sepihak
Sebagai pelanggan Telkomsel selama hampir 10 tahun, saya kecewa karena layanan data seluler 1,6 GB dihentikan sepihak oleh operator, 24 Januari 2017.
Pada hari itu juga saya menghubungi pusat layanan Telkomsel 08071811811, dilayani Ibu Lexa yang menjelaskan bahwa saya yang menghentikan layanan melalui *363#. Saya menyanggah karena perangkat seluler selalu ada dalam pengawasan saya.
Pada 28 Januari 2017 Telkomsel menghubungi saya lewat petugas Bapak Chris, menginformasikan bahwa penghentian layanan data dilakukan sendiri oleh pemegang kartu.
Saya harus mengaktivasi ulang layanan data apabila ingin tetap menikmati layanan internet dan membayar biaya pemakaian internet di luar paket.
Ada informasi bahwa ternyata paket layanan data 1,6 GB sudah tidak tersedia. Saya harus berlangganan paket layanan data 6 GB yang harganya lebih mahal.
Nico Hansen, Jalan Kaparinyo Blok P, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara
Tanggapan Jeeves
Menanggapi surat Bapak Senjaya Kusnadi berjudul ”Ada Tambalan” (Kompas, 18/1), kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami.
Dapat kami informasikan bahwa pada Jumat (20/1) General Manager Jeeves Indonesia sudah menghubungi Bapak Senjaya untuk membicarakan masalah yang dihadapi. Masalah dapat diselesaikan dengan baik.
Terima kasih atas kepercayaan menggunakan layanan kami.
Theresia, Management Jeeves Indonesia, PT Jeevesindo Gemilang, Jalan Cipinang Jaya 39, Jakarta Timur
