Pemilihan umum atau pemilu— jika dilaksanakan sungguh- sungguh—merupakan sarana penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Pilihan rakyat—tentu rakyat yang benar-benar sadar akan arti penting pemilu, yang secara bebas dan merdeka bisa menjatuhkan hak pilihnya—akan menjadi semacam vonis terakhir bagi pemerintah atau partai yang tengah berkuasa. Apabila kinerja pemerintah atau partai yang berkuasa itu baik, memenuhi janjinya semasa kampanye, bersih, dan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat, maka akan mendapatkan dukungan lagi dari rakyat. Sebaliknya, jika tidak memenuhi harapan rakyat, maka akan ditinggalkan.
Dengan kata lain, pemilu merupakan momentum bagi suatu bangsa untuk merefleksikan kembali pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu (kalau di Amerika Serikat selama empat tahun terakhir, dan di Indonesia selama lima tahun terakhir). Pemilu juga memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menilai kembali prestasi para pejabat publik hasil pemilu sebelumnya.
Tentu, hal tersebut hanya berlaku bagi negara-negara yang melakukan pemilihan langsung—rakyat bisa secara langsung memilih dan menjatuhkan pilihannya—seperti yang tengah dilaksanakan India saat ini. Pemilu parlemen di India dimulai sejak 4 Februari lalu di Negara Bagian Punjab dan baru akan berakhir 8 Maret nanti di Negara Bagian Manipur. Waktu yang dibutuhkan lama karena luasnya wilayah.
India yang saat ini berpenduduk 1,3 miliar jiwa merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Praktik pemilu demokratis sudah dilaksanakan sejak tahun 1952. Sejak saat itu, demokrasi India terus berkembang, merayap ke mana-mana. Semua perlengkapan prinsip-prinsip institusi demokrasi telah dibentuk dan disediakan: pemisahan kekuasaan, hak konstitusional warga negara dijamin, kesamaan di hadapan hukum, pemisahan kekuasaan sipil dan militer, serta ada kebebasan dalam berpolitik. Media, sebagai pilar keempat demokrasi, pun dijamin kebebasannya. Apa lagi? Nyaris tak ada yang terlupakan.
Namun, tiga atau empat tahun silam, dikatakan bahwa demokrasi India lebih impresif dalam bentuk ketimbang substansinya. Rakyat tak percaya lagi bahwa para politisi berpolitik untuk tujuan luhur. Karena itu, demokrasi di India mudah pecah dan membusuk. Hal itu, antara lain, karena korupsi politik menyebar ke mana-mana meskipun semua lembaga pemerintahan dipimpin para pejabat yang dipilih rakyat.
Hal semacam itu terjadi di banyak negara, juga termasuk Indonesia. Kali ini pemerintahan PM Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP)-lah yang akan ”diadili” rakyat. Hasil pemilu nanti merupakan vonis dari rakyat India terhadap pemerintahan Modi.
