Konservatisme dan Pilkada

Propaganda adalah senjata ampuh dalam setiap pemilihan politik. Lebih ampuh lagi jika propaganda tersebut berpijak pada diktum-diktum konservatisme.

Memang pada awalnya propaganda konservatif sering dipandang sebelah mata. Berpolitik dengan menjual identitas seperti barang antik di kurun kemajemukan dewasa ini. Saat kita sudah berbicara warga negara dunia, rasisme bukan sesuatu yang menjanjikan lagi secara politik. Namun, apa daya, perebutan kekuasaan tetap bersandar pada politik identitas yang pekat. Kemenangan Trump seperti lonceng yang menyadarkan kelompok konservatif di seantero planet, khususnya kelompok agama.

Politisasi ketakutan

Konservatisme pada awalnya adalah secarik proposal filsafat politik. Di tengah deru perubahan sosial yang bergegas, tradisi perlu mendapat pembelaan filosofis. Perubahan yang serta-merta cenderung tak terkendali dan mematahkan sendi-sendi tradisi. Di sini filsuf konservatif awal bernama Edmund Burke menyatakan betapa tradisi, keluarga, dan institusi agama tak boleh dirobohkan atas nama revolusi sosial. Perubahan, pun jika ada, harus dibiarkan berjalan secara organik, bukan lewat rekayasa sosial.

Proposal filsafat itu lambat laun jadi politik praktis. Dia bukan lagi abstraksi filosofis, melainkan ideologi yang operasional. Berbagai kelompok politik pun bermunculan dengan merek dagang "konservatisme". Mereka menjual romantisisme tentang tradisi, keluarga, dan agama. Saat kelompok liberal mempropagandakan kebebasan, konservatif menekankan kekerabatan. Kekerabatan yang, sayangnya, sering kali ditafsirkan secara ketat dan sektarian. Ujung-ujungnya adalah supremasi ras dan bahkan agama.

Konservatisme pun bertemu dengan agama. Pikiran bertemu keyakinan. Kombinasi keduanya menghasilkan kekuatan politik lumayan dahsyat. Sebab, pada dasarnya irisan keduanya cukup tebal. Keduanya bersandar pada politik identitas. Sama-sama memuliakan tradisi. Keduanya menolak berbagai kebaruan sosial yang dianggap kebablasan dan mengancam kemapanan. Sama-sama meromantisasi masa lalu. Sejarah bergerak menurun. Keduanya beranggapan bahwa kita perlu mengembalikan kejayaan masa lalu untuk menyembuhkan masa kini yang sesat.

Konservatisme agama pun menjadi komoditas baru dalam politik praktis. Namun, jangan kira ini hanya berlaku di negara berkembang dengan populasi kaum tak terdidik cukup besar. Negara maju pun tak lepas dari jerat konservatisme agama dalam politik hariannya. Bush Junior saat mencalonkan diri sebagai presiden di Amerika Serikat kerap mengutip ayat untuk menjaring dukungan dari kelompok agama. Ia juga mengusung prinsip kesucian hidup yang bertolak dari teologi guna menentang aborsi. Subkultur gay dan lesbian dianggap sebagai anomali sosial yang membahayakan pakem teologis heteroseksualitas.

Politik yang bersandar pada konservatisme agama terbukti masih cukup menjanjikan. Sebab, dia niscaya berbuah dukungan publik. Mengapa demikian? Sebab, politik jenis ini sejatinya melakukan politisasi ketakutan. Orangtua yang takut anaknya menjalani seks bebas mendukung program razia kondom dan kos-kosan.

Umat yang khawatir terjadi pemurtadan mendukung pembatasan pembangunan tempat ibadah agama lain. Komunisme menghantui iman generasi muda harapan bangsa. Oleh karena itu, program politik anti komunisme harus didukung habis-habisan.

Politisasi ketakutan adalah kernel dari konservatisme agama. Berbicara agama selalu berujung pada kosakata kemurnian. Kemurnian harus diproteksi dengan segala cara. Ancaman terhadap kemurnian tersebut perlu terus diwaspadai agar tidak terjaga dari tidur latennya. Politik konservatif pun niscaya berbicara mengenai aturan, batasan, prosedur yang melindungi kemurnian dari kontaminasi liyan.

Politik konservatif bergaung di setiap momen elektoral. Psikologi publik yang senantiasa tercekam oleh agresi liyan dimanfaatkan secara optimal. Singkatnya, pilih pemimpin yang tidak akan membiarkan ideologi sesat berserakan di ruang publik. Pilih pemimpin yang seiman sehingga tidak akan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keyakinan. Pilih pemimpin yang akan melindungi iman dari setiap godaan yang mungkin. Akhirnya, pilih pemimpin yang akan menghapus semua godaan lewat aturan dan kebijakan.

Pilkada

Konservatisme agama mendapatkan momen elektoralnya dalam Pilkada Ibu Kota saat ini. Saat politik meritokrasi tidak ampuh mendulang suara, sentimen agama pun dimainkan habis-habisan. Sejak dentang pertama pilkada, isu agama sudah dimainkan sedemikian rupa. Propaganda terus diderukan untuk menggalang suara pemilih. Demo, selebaran, ceramah. Semua metode yang mungkin dipakai untuk memainkan sentimen keagamaan di kalangan kelas menengah.

Pertanyaannya, apakah konservatisme agama memiliki kekuatan politik untuk menggalang kelas menengah terdidik di Ibu Kota? Kelas menengah terdidik adalah kelas yang mengutamakan akal sehat ketimbang afiliasi-afiliasi emosional. Namun, banyak yang lupa bahwa karakter kelas menengah adalah senantiasa mencari distingsi alias perbedaan.

Saat distingsi sosial-ekonomi semakin memudar, agama menjadi distingsi baru yang menarik bagi kelas menengah. Maka, pengajian-pengajian di hotel berbintang pun menjamur. Sosialita menjadikan agama sebagai identitas dalam pergaulan elite sehari-hari.

Di sini konservatisme agama menjadi sangat efektif saat diturunkan menjadi strategi politik. Kelas menengah yang haus identitas dengan mudah dimainkan sentimen keagamaannya. Apalagi globalisasi menghasilkan efek balik, yakni menguatnya suaka-suaka identitas. Saat semuanya menjadi cair dan mungkin, batasan, larangan, isolasi justru semakin menguat.

Saya teringat bagaimana salah satu calon gubernur dalam Pilkada DKI menggugat lemahnya calon gubernur petahana dalam menertibkan salah satu tempat hiburan malam di Ibu Kota.

Putaran pertama pilkada membuktikan konservatisme agama cukup efektif mendulang suara. Survei-survei awal menunjukkan betapa elektabilitas pasangan petahana jauh di atas elektabilitas dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur lain. Namun, begitu sentimen agama dimainkan, peta kekuatan pun berubah.

Suara kelas menengah pun sebagian beralih ke kedua pasangan calon lainnya. Namun, "kecelakaan politik" yang dialami pasangan calon nomor satu membuatnya gagal memanfaatkan konservatisme agama secara maksimal. Kelas menengah sepertinya tidak sekadar menimbang agama sebagai simbol, tetapi juga perilaku sebagai manifestasi keyakinan. Tuduhan korupsi terhadap calon wakil gubernur dari pasangan nomor satu terbukti mampu menurunkan elektabilitas secara signifikan.

Putaran kedua sudah di depan mata. Sentimen agama saya kira masih akan dimainkan untuk melawan politik meritokrasi pasangan petahana. Sebab, dari segi program dan kompetensi manajerial publik, pasangan petahana sulit dilumpuhkan. Pasangan nomor tiga akan terus menjual kebijakan yang "agamis" guna membedakan diri dengan pasangan petahana. Kelas menengah terdidik masih akan menjadi "rebutan elektoral" bagi kedua pasangan calon. Di sini pertaruhannya. Apakah kelas menengah mampu direbut suaranya lewat politik konservatisme agama? Apakah politisasi ketakutan mampu mendulang suara di kalangan kelas menengah?

Kita belum bisa meramalkan. Yang pasti putaran kedua akan berjalan ketat. Suara pasangan calon nomor satu belum tentu beralih total ke pasangan calon nomor tiga. Politik konservatisme agama bisa jadi kontraproduktif juga. Kelas menengah Ibu Kota cenderung menghindari konflik yang berdampak pada kemapanan ekonomi.

Politik konservatisme agama cenderung agresif dan berpeluang melahirkan konflik horizontal yang berbahaya. Ideologi sektarianisme yang tertutup bisa jadi pemicu gesekan sosial yang panas dan berlarut-larut. Apa pun, kelas menengah menjadi kunci kemenangan bagi kedua pasangan calon. Pertarungan merebut kelas menengah akan membuktikan: apakah politik meritokrasi atau konservatisme agama yang menjadi pemenangnya. Kita lihat saja nanti.

Donny Gahral Adian

Dosen Filsafat Universitas Indonesia