Skenario Pasca-arbitrase
credit="handining
Sengketa antara Freeport dan Pemerintah Indonesia sudah sampai pada babak maju ke pengadilan arbitrase internasional. Dalam hal ini yang mengajukan sengketa ke arbitrase adalah Freeport.
Freeport memberikan waktu 120 hari kepada pemerintah untuk kembali berunding mencari solusi lain. Melihat pernyataan dari para pejabat tinggi dan dukungan ”patriotisme” dari masyarakat, maka tidak ada kemungkinan pemerintah akan berubah sikap dalam arti melunak.
Menurut perkiraan saya, Freeport juga tak dapat lagi melunak dalam arti menerima persyaratan yang dituntut pemerintah untuk mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) serta menyerahkan 51 persen saham perusahaan. Yang dituntut Freeport adalah kepastian hukum dan kepastian kewajiban finansial. Hal itu berarti Freeport menginginkan landasan hukum dalam bentuk kontrak atau perjanjian eksklusif (exclusive agreement) yang kecil kemungkinan disetujui pemerintah.
Dua skenario
Sebagaimana layaknya dalam proses pengadilan, tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Marilah kita lihat skenario kalau pemerintah menang. Dalam hal demikian, Freeport harus memenuhi persyaratan yang telah diwajibkan oleh pemerintah, yakni status KK menjadi IUPK, menyerahkan 51 persen saham, mengikuti aturan finansial sebagaimana diatur oleh UU yang berlaku, dan membangun smelter. Kalau Freeport tak bersedia memenuhi persyaratan itu, dia harus mengakhiri kegiatan usaha pertambangan di Papua.
Kemungkinan lain, Freeport dapat diajukan ke pengadilan karena dianggap melanggar UU yang berlaku di Indonesia. Kalau Freeport kalah di pengadilan, pemerintah dapat memberlakukan klausul default yang ada di KK. Artinya, KK harus diakhiri dengan segala konsekuensi keuangan yang harus ditanggung Freeport.
Baik berakhir pada 2021 maupun karena default, apakah Freeport dapat ngacir begitu saja? Dalam KK terdapat pengaturan kewajiban dalam hal perusahaan melakukan terminasi kontrak, antara lain melakukan rehabilitasi atau konservasi lahan. Menurut pengamatan saya dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) tak terdapat pengaturan yang sama. Kemungkinan lain dapat diterapkan peraturan menteri tentang konservasi lahan pasca-tambang.
Katakan terjadi serah terima proyek pertambangan di Papua dari Freeport kepada pemerintah setelah semua persyaratan dipenuhi, dalam hal ini dimengerti bahwa kepemilikan perusahaan kembali ke negara melalui BUMN. Selanjutnya pemerintah dapat membagi saham kepada pihak swasta atau menjual sebagian saham ke pasar modal untuk mendapat modal operasi dan investasi. Sampai di mana saham yang ditawarkan, akan tergantung prospek usaha tambang di Papua ini.
Pertanyaan selanjutnya adalah kepada siapa pemerintah akan menyerahkan manajemen operasi? Apakah mengundang pihak asing atau diserahkan sepenuhnya kepada BUMN atau gabungan BUMN?
Perlu diketahui selama ini operasi pertambangan Grasberg tidak dilakukan sendiri oleh Freeport, tetapi dikerjakan oleh Rio Tinto dengan imbalan bagi hasil produksi. Secara teoretis, pemerintah dapat menunjuk BUMN sebagai pemilik dan pengelola operasi dengan menggandeng kembali Rio Tinto. Pertanyaannya, apakah Rio Tinto bersedia? Kesediaan Rio Tinto akan bergantung pada ada tidaknya kepastian, dalam arti apakah Rio Tinto menaruh kepercayaan terhadap Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, persoalan kembali ke kepercayaan.
Setelah Freeport meninggalkan operasi, tambang tak serta-merta dapat berproduksi karena perlu waktu untuk melakukan pemeriksaan dan penataan keadaan. Selama waktu jeda produksi perlu dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi ataupun sarana non-produksi yang akan makan biaya tak kecil. Artinya, BUMN harus menyediakan pendanaan untuk itu. Selain itu, perlu dilakukan pengaturan kembali tenaga kerja yang telanjur dirumahkan atau dikenai PHK (pemutusan hubungan kerja) selama Freeport mengalami pelarangan ekspor konsentrat.
Bagaimana kalau Freeport yang menang dalam arbitrase? Dalam hal ini Freeport mungkin hanya mempunyai waktu sampai tahun 2021 pada waktu KK Freeport berakhir. Kemungkinan bahwa pemerintah akan memperpanjang kehadiran Freeport berdasarkan KK sangat kecil, kecuali ada perubahan (revisi) terhadap UU No 4/2009. Dengan demikian, keadaan akan sama dengan kalau pemerintah memenangi arbitrase, yakni kepemilikan kembali ke negara, sedangkan operasi dilakukan oleh manajemen BUMN dengan segala kerepotannya. Dalam hal ini Freeport tidak perlu mengalami default.
Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau terdapat prospek untuk tidak diperpanjang setelah 2021, apakah Freeport akan melakukan investasi baru untuk pengembangan tambang bawah tanah di Grasberg? Tentu Freeport tidak akan melakukan. Dengan demikian, timbul pertanyaan, bagaimana nasib cadangan di Grasberg kalau tidak dilakukan pengembangan? Apakah keadaannya dibiarkan sebagaimana adanya sekarang?
Pertanyaan ini memberikan kesimpulan, kalaupun Freeport tidak melakukan investasi untuk pengembangan Grasberg, apakah tidak sebaiknya pemerintah mengambil alih kepemilikan sekarang juga? Hal ini akan merupakan dilema bagi pemerintah karena KK Freeport masih akan berlaku sampai 2021. Dalam kurun waktu empat tahun mendatang, pemerintah tidak dapat ”mengusir” Freeport kecuali mengenakan default. Kalaupun pemerintah dapat mengambil alih Freeport sekarang, pemerintah harus menyediakan pendanaan untuk melanjutkan produksi. Selain itu, pemerintah (BUMN) harus membangun smelter dan pemurnian konsentrat tembaga agar konsisten terhadap amanah UU No 4/2009.
Konteks pembangunan Papua
Dengan uraian di atas, saya ingin mengatakan bahwa menang atau kalah prospek operasional di proyek pertambangan akan merepotkan pemerintah ataupun Freeport. Artinya, mengajukan ke arbitrase oleh siapa pun akan merupakan solusi yang merugikan kedua belah pihak. Selain itu, terhentinya produksi Freeport selama proses pengadilan arbitrase juga akan menghentikan pasok konsentrat ke peleburan di Gresik. Hal ini membawa konsekuensi terhadap tenaga kerja juga.
Apakah ada kemungkinan menemukan solusi lain dalam waktu 120 hari itu antara pemerintah dan Freeport? Saya melihat kemungkinan itu ada dengan membawa permasalahan ke dalam konteks yang lebih luas, yakni konteks pembangunan Papua. Kalau permasalahan Freeport masih ditangani pada tingkat sebagai korporasi, sulit bagi Presiden Jokowi untuk keluar dari konsekuensi politis.
Oleh karena itu, dimungkinkan bagi Presiden Jokowi untuk mengeluarkan semacam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pembangunan Papua dengan melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Papua, antara lain Freeport, proyek gas Tangguh, serta perusahaan perkebunan dan kehutanan. Dengan konteks pembangunan Papua, perusahaan-perusahaan itu diposisikan sebagai salah satu peluang bagi warga Papua untuk sejahtera.
Dalam konteks pembangunan Papua inilah konsentrasi kemanfaatan Freeport perlu diubah. Kemanfaatan harus difokuskan pada adanya efek pengganda (multiplier effect) terhadap pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan manusia Papua, bukan lagi fokus pada pendapatan negara dalam hal pajak, dividen, dan royalti untuk negara.
Untuk itu, hak dan kewajiban Freeport perlu diatur kembali. Hak dan kewajiban itulah yang dijadikan bahan perundingan dalam waktu 120 hari tersebut. Hasil kesepakatan dituangkan dalam perppu tentang peran sumber daya alam untuk pembangunan Papua.
Dalam hal ini, pemerintah perlu ”turun tangan” langsung dalam pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan manusia di Papua. Artinya,
tidak menyerahkan pengelolaan multiplier effect sepenuhnya kepada perusahaan seperti selama ini. Paradigma baru peran pengusahaan sumber daya alam di Papua ini sejalan dengan kebijakan Nawacita yang sudah diawali oleh tingginya perhatian Presiden Joko Widodo terhadap Papua.
Gagasan di atas adalah salah satu alternatif yang dimungkinkan. Apa pun keputusan yang diambil, semoga menjadi solusi saling menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi warga Papua.
Rachman Wiriosudarmo
Analis Kebijakan Sumber Daya Alam
