Tantangan Ekonomi 2017
credit="didie sw
Indonesia layak optimistis menyongsong 2017 di tengah kondisi global yang sulit saat ini. Indonesia diprediksi oleh para ahli ekonomi akan menjadi salah satu negara yang dapat bertahan dari tekanan eksternal karena skala ekonomi domestik yang besar dan ditopang oleh prospek peningkatan harga komoditas secara bertahap.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,1 persen pada 2017, tetapi prediksi badan ekonomi dan moneter dunia lebih optimistis. Dana Moneter Internasional (IMF), Consensus Economics, dan Bank Dunia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 mencapai 5,3 persen. Adapun Bank Pembangunan Asia (ADB) memprediksikan 5,5 persen. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi daripada 2016 yang 5,0 persen.
Faktor positif
Setidaknya ada beberapa hal positif yang membuat kita layak optimis menyambut tahun 2017. Pertama, angka neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 650 juta dollar AS per bulan pada 2015 dan 2016, jauh lebih baik daripada rata-rata 2012-2014 yang mengalami defisit 220 juta dollar AS. Secara kumulatif, sepanjang 2016, surplus neraca perdagangan Indonesia 8,8 miliar dollar AS. Angka ini meningkat 14,5 persen dari 7,7 miliar dollar AS tahun 2015.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi surplus neraca perdagangan Indonesia berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah yang relatif stabil tahun 2016, di mana nilai tukar spot rupiah terhadap dollar AS menguat sekitar 1 persen dibandingkan dengan 2015 yang melemah sekitar 0,50 persen. Berarti selama dua tahun terakhir Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan. Ini merupakan sinyalemen positif bahwa kebijakan ekonomi, terutama 13 paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia, telah berjalan dengan baik.
Kedua, meningkatnya kepercayaan dan optimisme pelaku ekonomi untuk tahun 2017. Harian Kompas (16/1/2017) mencatat, para eksekutif BUMN dan perusahaan seperti Garuda Indonesia, Bank BRI, Adaro, Jababeka, dan Waskita Karya, menyampaikan semangat optimistis dalam menyongsong 2017. Kepercayaan dan optimisme seperti ini tentu sangat diperlukan—di samping asumsi pertumbuhan ekonomi dari badan dunia seperti Bank Dunia dan IMF—untuk meningkatkan kepercayaan bagi para investor dan pelaku ekonomi. Hal ini harus terus didukung peran pemerintah dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif demi kemajuan ekonomi Indonesia.
Namun, tantangan ekonomi dan politik yang dihadapi pemerintah di 2017 tak kalah berat. Setidaknya, penulis berharap pemerintah memfokuskan diri pada beberapa hal yang menjadi perhatian serius di 2017.
Pertama, pertumbuhan kredit dan sektor riil. Pertumbuhan kredit perbankan harus mendapat perhatian utama, khususnya kredit sektor komersial dan korporasi. Penurunan suku bunga kredit memang perlu, tetapi bukan hal utama. Penciptaan iklim usaha yang baik melalui regulasi peraturan dan kebijakan yang mendukung serta diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat—dengan menjaga inflasi tetap rendah dan nilai tukar relatif stabil— adalah hal yang paling kritikal untuk mendorong permintaan kredit. Rasanya agak sulit berharap kalangan pengusaha ekspansi usaha saat ini dengan menggunakan dana kredit perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi, terutama permintaan pasar dan regulasi pemerintah yang kurang mendukung terciptanya iklim usaha serta investasi yang kompetitif.
Pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), terutama dana murah bank, seperti giro dan tabungan (current account dan saving account/CASA) juga harus lebih ditingkatkan. Peningkatan penghimpunan CASA memang terus menunjukkan peningkatan menjadi Rp 2.510 triliun (rasio CASA 53,59 persen) per Oktober 2016 dari Rp 2.302 triliun (rasio CASA 52,68 persen) per Oktober 2015. Artinya, telah meningkat sekitar Rp 208 triliun (9 persen). Namun, kredit per Oktober 2016 hanya tumbuh 7,4 persen (Rp 4.246,6 triliun) meski masih lebih baik dibandingkan dengan September 2016 yang tumbuh 6,4 persen year-on-year (yoy).
Optimisme pertumbuhan DPK diyakini seiring dengan masuknya aliran dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan tumbuhnya investasi. Tahun 2017, Bank Indonesia (BI) memperkirakan penyaluran kredit akan tumbuh 11-12 persen. Pertumbuhan DPK harus dilakukan seiring dengan peningkatan target pertumbuhan kredit bank pada 2017. Saat ini secara total pertumbuhan DPK per Oktober 2016 sebesar 6,5 persen. Untuk memacu pertumbuhan kredit tersebut, setidaknya harus dicapai pertumbuhan DPK 12-13 persen pada 2017.
Sebagai imbal balik dari pertumbuhan kredit perbankan, diharapkan sektor riil dapat bertumbuh untuk mengurangi pengangguran. Esensi penyaluran kredit perbankan tentu untuk memacu ekspansi dan perkembangan usaha agar tercipta permintaan angkatan kerja. Pemerintah bersama perbankan harus berusaha menyalurkan kredit kepada sektor yang produktif dan bisa menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Sektor industri pariwisata, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta komunikasi dan informasi bisa menjadi pionir dalam pengurangan angka pengangguran pada 2017 karena sektor industri ini yang paling diharapkan untuk menyerap tenaga kerja. Tahun 2017 pemerintah telah menargetkan tingkat pengangguran terbuka 5,3-5,6 persen dan tingkat kemiskinan 9,5-10,5 persen karena per akhir 2016 diyakini angka pengangguran terbuka mencapai 5,7 persen dan kemiskinan 10,6 persen.
Kedua, soal transparansi, kualitas, dan tanggung jawab alokasi anggaran terhadap target pertumbuhan ekonomi, terutama anggaran dana transfer ke daerah dan pembangunan infrastruktur. Harian Kompas (16/1/2017) mencatat hal menarik bahwa selama ini tidak pernah ada pertanggungjawaban publik terhadap capaian target dari alokasi anggaran, terutama dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.
Alokasi belanja negara dalam pagu APBN 2017 telah ditetapkan Rp 2.080,5 triliun, yang akan dibiayai dari (target) pendapatan Rp 1.750,3 triliun dan utang negara Rp 330,2 triliun. Dari alokasi belanja ini, anggaran infrastruktur Rp 317 triliun dan transfer ke daerah Rp 764,9 triliun, merupakan angka superfantastis. Ke depan, pemerintah harus mengedepankan transparansi anggaran dan kajian untuk memastikan penggunaan anggaran berdampak positif terhadap kemajuan kehidupan dan kesejahteraan bangsa. Artinya, besarnya anggaran yang dialokasikan tak hanya tecermin dari pembangunan secara kuantitas dan fisik semata, tetapi juga harus lebih berkualitas dalam hal memperbaiki kesejahteraan bangsa.
Penulis sangat yakin bahwa alokasi dan transparansi dari anggaran infrastruktur serta transfer ke daerah akan sangat vital dalam menunjang pemerataan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan kesenjangan sosial selama penggunaan anggaran tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan rasa memiliki (sense of belonging) serta terhindar dari praktik korupsi. Selain peningkatan kajian ekonomi, diperlukan juga peran serta masyarakat untuk mengawasi capaian target dari alokasi anggaran tersebut. Kontrol dan pengawasan kita bersama diharapkan mampu menjaga pemerintah berada dalam koridor arah ekonomi yang benar. Pemerintah juga harus semakin meningkatkan keterbukaan. Saran dan kritik yang membangun dari para ahli ekonomi dan masyarakat perlu diterima dengan baik untuk memberikan manfaat mulia bagi kemajuan ekonomi nasional.
Aspek politik
Hal ketiga adalah terkait aspek politik. Bagaimanapun pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi situasi kondisi politik, baik dalam maupun luar negeri, terutama dalam negeri. Kondisi politik Indonesia pada 2017 kian memanas, terutama terkait agenda pilkada serentak 2017 dan perdebatan perlu tidaknya ambang batas pilpres (presidential threshold) pada Pemilu 2019. Energi dan perhatian pemerintah dalam menyukseskan agenda politik besar Pilkada 2017 menjadi tantangan yang tak ringan. Sukses penyelenggaraan pilkada serentak 2017 juga menjadi ujian demokrasi Indonesia serta acuan bagi para pengusaha dan investor untuk mengembangkan bisnis di Indonesia.
Kita bersyukur kondisi damai dan aman selama pilkada umumnya dapat terwujud, dalam arti kandidat kepala daerah siap kalah dan siap menang. Pengajuan protes atas hasil pilkada tak dilarang selama tak menimbulkan dan tak memancing timbulnya potensi konflik komunal yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Agenda penentuan perlu tidaknya presidential threshold juga jangan dianggap remeh. Pembahasan perlu tidaknya presidential threshold harus segera diputuskan dengan baik. Harapannya, tentu saja, agar fokus dan energi pemerintah tak banyak termakan untuk agenda politik dibandingkan dengan agenda ekonomi. Mekanisme pemilu serentak 2019, dengan tak adanya presidential threshold, akan memungkinkan setiap parpol, bahkan parpol pendukung pemerintah saat ini, dapat mengajukan capres-cawapres sendiri-sendiri.
Hal ini bisa menjadi alamat buruk bagi pemerintah karena dipastikan setiap parpol akan mengambil jalan sendiri dan mengganggu agenda pemerintah karena parpol akan lebih sibuk dengan agenda Pemilu 2019 daripada bekerja bersama pemerintah saat ini. Penulis yakin bahwa tahun 2017 adalah tahun pertaruhan terakhir pemerintah periode 2017-2019 karena tahun depan hampir dipastikan secara politik, parpol akan lebih sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi agenda Pemilu 2019.
Di atas segala tantangan yang ada, penulis masih menaruh harapan untuk tetap optimistis dalam mengarungi 2017. Segala tekanan dan faktor negatif dari luar negeri tentu dapat diredam dengan memperkuat ketahanan nasional melalui kerja keras, keterbukaan dan kebersamaan antara pemerintah, pengusaha, investor, dan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, suasana kondusif, aman, dan damai serta tidak terpengaruh berita negatif—apalagi hoaks—sangat diperlukan demi terwujudnya Indonesia maju, sejahtera, dan tangguh, baik secara ekonomi maupun politik.
Santo Rizal Samuelson
Pemerhati Ekonomi dan Politik Indonesia
