Sejumlah rekomendasi muncul dari Kongres Ekonomi Umat Islam. Isu utama: ekonomi lebih berkeadilan, atasi ketimpangan, dan kedaulatan ekonomi umat.
Jika ditilik, isu yang diangkat pada kongres ini mewakili keresahan kita selama ini. Apa yang menjadi harapan peserta kongres juga menjadi keinginan kita semua. Sistem ekonomi yang adil, merata, dan mandiri adalah cita-cita bangsa, yang sampai kini belum bisa kita wujudkan sepenuhnya.
Ketimpangan dan konsentrasi penguasaan aset sudah lama menjadi keprihatinan. Adalah wajar, ada kelompok yang lebih mampu memetik benefit dan memanfaatkan peluang pembangunan dibandingkan dengan kelompok lain di masyarakat. Yang salah adalah ketika negara tak berbuat apa-apa sehingga disparitas itu kian menganga.
Kita juga menyadari bahaya jika kesenjangan dibiarkan. Berbagai fenomena sosial politik serta maraknya radikalisme dan terorisme belakangan ini sering dikaitkan dengan fenomena ketidakadilan dan ketimpangan di masyarakat.
Kita melihat rekomendasi yang muncul pada Kongres Ekonomi Umat Islam di Jakarta, 22-24 April, sebagai bentuk sumbangsih dan kepedulian terhadap upaya perbaikan ekonomi nasional. Selain sistem ekonomi yang adil, merata, dan mandiri, rekomendasi lain adalah percepatan redistribusi aset dan optimalisasi SDA, menggerakkan koperasi dan UMKM menjadi pelaku usaha utama ekonomi nasional.
Menjadikan koperasi/UMKM sebagai mitra sejajar usaha besar menjadi penting di sini mengingat sebagai salah satu soko guru penting ekonomi, koperasi dewasa ini ibarat hidup enggan mati tak mau, sementara UMKM masih banyak terkendala dalam akses pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan lain-lain. Padahal, di koperasi/UMKM-lah ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya bawah, bertumpu.
Kita melihat, sudah banyak yang dilakukan pemerintah, lewat berbagai inisiatif yang menyasar langsung masyarakat terbawah, baik dimensi daya beli, kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi lainnya. Namun, meski mengalami perbaikan, secara signifikan angka kemiskinan dan ketimpangan relatif bergeming beberapa tahun terakhir.
Di sini pentingnya terus mencari terobosan lewat kebijakan keberpihakan dan afirmatif. Penguatan kelembagaan, membangun ekonomi syariah, memperkuat SDM, memasukkan kewirausahaan berbasis industri dalam kurikulum sekolah diusulkan. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat lewat kewirausahaan, mengatasi kendala memulai usaha harus jadi fokus dan prioritas pemerintah.
Ini semua bukan hanya butuh komitmen politik, melainkan juga komitmen anggaran terfokus. Target lebih definitif dan agresif juga diperlukan. Prinsipnya, pemerataan tak bisa lagi hanya jadi sasaran ikutan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus bisa dinikmati langsung oleh masyarakat terbawah. Kebijakan yang langsung menyerang jantung persoalan jadi kunci, tetapi kolaborasi pemerintah, swasta, dan komponen masyarakat lain juga penting.
