Serangan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima pada 1945 berdampak luar biasa pada pandangan masyarakat Jepang.
Bom yang merenggut ratusan ribu jiwa, dan sekaligus menghentikan Perang Dunia II, membuat rakyat Jepang tak ingin lagi kekejaman perang terulang dalam kehidupan mereka. Hal itu tecermin dari konstitusi Jepang yang pasifis, yaitu Jepang hanya ingin memiliki pasukan untuk ”bela negara” dan menjaga perdamaian, bukan untuk berperang.
Untuk keamanan di kawasan, Jepang mengandalkan penuh kehadiran militer Amerika Serikat. Tensi di kawasan terus menghangat menyusul ambisi China dalam membangun kekuatan militernya dan sejumlah provokasi yang dilakukan China terkait sengketa pulau. Ancaman nyata saat ini datang dari Korea Utara, yang berulang kali melakukan uji coba rudal dan mengabaikan peringatan dunia.
Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang cenderung ke ”kanan” adalah yang paling gigih mengusulkan perubahan konstitusi. Pada 2015 ia berhasil meyakinkan parlemen untuk mengubah kebijakan pertahanan Jepang, dari yang hanya ”bela negara” diperluas menjadi ”berhak membela sekutu yang terancam”. Ancaman yang ditebarkan Korut semakin memberikan pembenaran pada ambisi Abe untuk mewujudkan kekuatan militer Jepang yang lebih agresif.
Dalam hal kekuatan militer, Jepang merupakan salah satu yang terbesar dan terkuat di kawasan, bukan hanya dalam persenjataan, melainkan juga dalam manpower yang mencapai 54 juta orang (Global Fire Power). Dengan kekuatan seperti itu, para analis meyakini Jepang mampu menghadapi kekuatan militer mana pun di dunia. Konstitusi yang pasifis telah membuat Jepang fokus dan bebas membangun armada militernya tanpa harus ikut campur berperang (mengeluarkan biaya dan pasukan) di wilayah konflik, seperti negara-negara berkekuatan militer besar lainnya.
Namun, untuk mengubah konstitusi, Abe membutuhkan dukungan bukan saja dari parlemen, melainkan juga dari seluruh rakyat melalui referendum nasional. Hasil jajak pendapat yang dilansir oleh Nikkei menunjukkan, mayoritas rakyat Jepang (walau berbeda tipis) tidak menginginkan perubahan konstitusi. Meski demikian, situasi yang terus memanas akibat provokasi Korut bukan tidak mungkin akan mengubah preferensi rakyat Jepang.
Sikap Presiden AS Donald Trump yang tak terduga juga ikut berkontribusi pada instabilitas kawasan. Trump tanpa peringatan telah memerintahkan serangan unilateral ke Suriah dan Afganistan serta mengancam langkah serupa terhadap Korut. Peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea ini membuat posisi Jepang yang sangat bergantung pada perlindungan militer AS menjadi terjepit.
