Berita utama di Kompas, Senin (27/3), mengulas terpuruknya industri mebel nasional. Kenyataannya, memang ada begitu banyak kendala di lapangan. Pungutan biaya surveior yang besar adalah salah satunya.
Kami pelaku usaha industri mebel berbasis rotan, masih kena biaya surveior oleh Sucofindo, penerbit laporan surveyor (LS) sebagai salah satu syarat mendapatkan pemberitahuan ekspor barang (PEB). Besarnya Rp 900.000 untuk kontainer 40 kaki dan Rp 800.000 ukuran 20 kaki, belum termasuk PPN 10 persen.
Semua itu atas dasar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 mulai 27 Maret 2017. Pertanyaannya, apakah penerapan biaya penerbitan LS oleh Sucofindo tidak menyalahi aturan karena hanya didasarkan atas Peraturan Menteri Perdagangan?
Apakah biaya tersebut termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau bukan? Apabila hanya Sucofindo yang berhak menjadi surveior?
Sebagai mantan anggota DPR selama dua periode dari Daerah Pemilihan Cirebon, saya percaya Bapak Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memahami banyak tentang industri rotan. Oleh karena itu, saya mengimbau agar biaya penerbitan LS ditinjau kembali. Laba bersih dari ekspor rotan tidaklah besar, apalagi kami harus bersaing dengan eksportir mebel dari China dan Vietnam.
Seandainya perusahaan kami setiap bulan mengekspor 10 kali kontainer ukuran 40 kaki, maka biaya LS plus pajak per bulan sebesar Rp 9.900.000. Dalam setahun total biaya penerbitan LS bisa mencapai Rp 118.000.000. Ini sungguh jumlah yang besar dibandingkan kemampuan kami membayar PPh Pasal 25 setiap tahun.
Asep Kurniawan, Eksportir Furniture Independen, Jl Nyi Gede Cangkring, Desa Pangkalan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon
Padang Sidimpuan
Saya senang sekali ketika dalam kunjungannya ke pantai barat Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri mampir ke Kota Padang Sidimpuan, Sabtu (25/3).
Seingat saya, Presiden Jokowi merupakan Presiden Indonesia kedua yang pernah mengunjungi Padang Sidimpuan setelah Presiden Soekarno.
Menurut catatan Basyral Hamidy Harahap (Kota Padangsidempuan Menghadapi Tantangan Zaman, 2003) dalam kedua kunjungan melalui jalan darat ini, Bung Karno memberi sambutan di Lapangan Bola (1948) dan Balerong Batu (1952). Kini Lapangan Bola sudah berubah menjadi Masjid Raya. Balerong Batu masih tegak berdiri hingga sekarang walau kurang terpelihara.
Setelah itu, tak ada lagi presiden yang berkunjung. Kota Padang Sidimpuan dan daerah sekitarnya pun luput dari pemberitaan dan perhatian, terutama di tingkat nasional.
Jika dalam kunjungan Presiden Jokowi, Kompas memberitakan sambutan Presiden di Barus dan Pesantren Musthafawiyah, ketika mampir di Padang Sidimpuan tidak ada media yang memberitakan. Untunglah media sosial amat membantu sehingga saya dapat mengikutinya.
Memang saat banjir bandang menerjang Kota Padang Sidempuan yang menewaskan lima orang, Minggu (26/3), media arus utama memberitakannya, tetapi kabar dari media sosial lebih cepat dan lebih lengkap.
Ketika Kompas menyajikan foto dampak banjir di halaman utama pada Rabu (29/3), saya senang juga meskipun itu berita bencana.
Sayang, keterangan beritanya tidak tepat karena di situ masih ditulis Kabupaten Padang Sidimpuan. Padahal, Padang Sidimpuan adalah sebuah kota, bukan kabupaten.
Baharuddin Aritonang, Jl Danau Jempang, Bendungan Hilir, Jakarta 10210
Tanggapan AXA
Menanggapi surat Bapak Andreas Solihin (Kompas, 18/4), atas nama AXA Financial Indonesia (AXA) kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami.
Tim AXA telah menghubungi Bapak Andreas dan menjelaskan tentang polis Maestro Hospital Plan yang dipersoalkan berikut syarat dan ketentuan polisnya.
Kami juga telah menyampaikan kepada yang bersangkutan, bahwa AXA tidak dapat mengembalikan premi karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada polis.
Melalui Kompas, AXA Financial Indonesia mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan dan berkomitmen memberikan layanan terbaik.
Roy Sitorus, Head of Operations PT AXA Financial Indonesia, AXA Tower Lantai 17, Jakarta 12940
