Perubahan Geopolitik Timur Tengah

Geopolitik Timur Tengah sedang atau sudah bergeser, bahkan berubah sama sekali, dengan segala ramifikasi dan komplikasinya.

Hal ini dapat dilihat dalam dua periode.Pertama, dalam kurun waktu 1948-1979 ketika isu Arab-Israel dan kemudian Palestina-Israel  mendominasi hubungan antarnegara di kawasan dan antarnegara besar. Periode ini dimulai sesudah berdirinya Israel pada 1948 (yang terinspirasi Deklarasi Balfour 1917) sampai Perjanjian Damai  (Camp David) Mesir-Israel pada 1979.

Akibat perjanjian Mesir dengan negara Yahudi itu, negara-negara Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir. Namun, sejumlah negara Arab justru mengikuti jejak Mesir dan kini lebih dari setengah negara Organisasi Kerja Sama Islam menjalin hubungan dengan Israel.

Kedua, periode 1979  hingga saat ini, ketika isu AS-Iran dan kemudian Arab (Saudi)-Iran mulai mengemuka. Revolusi Iran yang ditandai pemutusan hubungan diplomatik AS dan negara ”Mullah” itu pada 1980, diakui menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara Arab, di Teluk Persia khususnya dan di dunia Islam umumnya.

Pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran pada 1916 dan kini Qatar—yang diikuti Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Libya, Yaman, Maladewa, dan Mauritius—hanya menegaskan pergeseran/perubahan geopolitik ini.

Paradigma geopolitik

Yang menarik, dalam dua periode itu terlihat fenomena perubahan paradigma geopolitik Timteng atas isu utamanya. Dalam periode pertama, sejumlah negara Arab justru akhirnya mengusir warga Palestina dari negaranya yang notabene mereka perjuangkan dengan berbagai alasan. Pertengahan 1950-an Arab Saudi dan Irak mengusir warga Palestina yang berdemo.

Pada 1970, Jordania mengusir 20.000 warga Palestina dan menghancurkan kamp-kamp mereka. Hal yang sama dilakukan Libya (1994), Irak (2003), dan Lebanon (2007) juga mengusir pengungsi Palestina yang kian menunjukkan melemahnya isu Palestina di Timteng.

Dalam periode kedua, tampak indikasi tak solidnya negara Arab (khususnya Teluk) dalam menghadapi musuh bersama, yaitu Iran seperti ditunjukkan oleh sikap Qatar yang berbuntut pemutusan hubungan diplomatik itu. Sementara Kuwait dan Oman bersikap netral, Irak hampir pasti akan tetap menjaga hubungan baik dengan Iran. Pada periode ini juga dapat dilihat perkembangan signifikan, yaitu dicabutnya sanksi unilateral AS dan Uni Eropa terhadap Iran, meskipun pemerintahan Presiden Donald Trump akan meninjaunya kembali.

Iran sejauh ini ”tenang- tenang” saja, tetapi senantiasa membuat pusing Arab Saudi mengingat pengaruhnya yang kuat di Irak, Suriah, Bahrain, Yaman, dan Lebanon. Dewasa ini praktis setiap kejadian dalam hubungan antarnegara  di Timteng, langsung atau tidak langsung,  mesti dilihat dalam kerangka rivalitas Arab Saudi-Iran.

Meski demikian, bergesernya fokus perhatian di Timteng dari konflik Arab-Israel ke Arab Saudi-Iran tampaknya tidak akan lepas dari mindset yang berlaku. Dalam hal konflik Arab Israel dalam konteks Palestina, sesuai semangat masanya, isunya bersifat lebih ideologi-politis, dalam arti perjuangan kemerdekaan dari penjajahan. Sementara dalam konflik Arab Saudi-Iran, isunya memiliki ramifikasi dan kompleksitas yang lebih intens.

Pertama, dikaitkan dengan isu keyakinan, kedua negara merupakan kiblat dari dua paham yang berbeda, meski berasal dari akar yang sama. Kedua, dari aspek ekonomi, tidak disangkal dengan sumber daya migasnya kawasan Teluk merupakan pusat cadangan hidrokarbon dunia yang masih akan menjadi  energi utama dunia hingga 50 tahun ke depan. Ketiga, konflik ini semakin pabalieut (kusut, bahasa Sunda) karena berkembangnya isu terorisme, imigran, dan konflik internal.

Runyamnya, negara-negara besar  senantiasa menganggap penting ketiga alasan tersebut bagi kepentingan nasionalnya, termasuk militer. Di Suriah, misalnya, Rusia mendukung Pemerintah Suriah dan AS mendukung kelompok oposisi, sementara di Yaman yang terjadi sebaliknya.

Arab Saudi dan Iran juga berada di kubu yang berbeda dan konflik menjadi semakin sulit dikontrol  karena proxy war, ketika negara-negara besar itu bukan hanya membantu secara  politis dan keuangan, tetapi juga militer, bahkan personel. AS dan Rusia adalah dua negara utama penyuplai perlengkapan militer di Timteng.

Oleh karena itu, tak heran kalau Jenderal Wesley Clark bilang, ”The truth is, about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa”. Di lain pihak, menurut aktivis Michael Weiss ”It’s when the ’international community’ expresses ’concern’ about your ’situation’ that your situation is well and truly (maaf) f….d”.

Industri militer

Kenyataan ini, tidak dapat dipungkiri didorong oleh adanya sindroma military industrial complex di negara-negara besar itu. Artinya, belanja militer yang luar biasa besar sehingga menjadikannya urat nadi perekonomian mereka. Industri militer menyerap jutaan tenaga kerja, memanfaatkan teknologi canggih dan menghasilkan devisa sehingga harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kapasitasnya.

Sebagai ilustrasi, anggaran belanja militer AS (2016) berjumlah 611 miliar dollar AS, China  sekitar 215 miliar dollar AS, dan  Rusia 69,2 miliar dollar AS. Sementara negara-negara Timteng dikenal sebagai good customer yang harus dijaga, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, masing-masing membelanjakan 63,7 miliar dollar AS dan 23,8 miliar dollar AS.

Senjata dan perlengkapan militer itu ”tentunya” harus dipakai atau akan mubazir begitu saja, sementara peralatan yang baru yang canggih dan inovatif  akan terus diproduksi. Karena itu, tidak heran kalau di Timteng kita menyaksikan keputusan politik untuk menggelar dan melakukan ”demonstrasi” penggunaan persenjataan itu dalam berbagai peristiwa, seperti Perang Teluk (1991) untuk membebaskan Kuwait dan Invasi Irak (2003) untuk mengenyahkan Saddam Hussein. Karena itu, tidak heran kalau musisi dan aktivis Frank Zappa mengatakan, ”Politics is the entertainment division of the military industrial complex”.

Mengingat Timteng adalah salah satu dari dua titik terpanas (hottest spot) dalam geopolitik dunia saat ini, selain Semenanjung Korea, maka semua pihak mengakui bahwa apa pun yang terjadi akan membawa dampak yang luas, seperti kata Jenderal David Petraeus, ”The Middle East is not part of the world that plays by Las Vegas rules: What happens in the Middle East is not going to stay in the Middle East”.

Dalam konteks perkembangan terkini, khususnya perseteruan Arab Saudi dan Iran, sebenarnya Indonesia memiliki leverage dan peluang bagus untuk berperan. Sayangnya peluang tak dikaji sungguh-sungguh dan dimanfaatkan sehingga ”diambil” pihak lain. Presiden China Xi Jinping menyempatkan diri secara khusus terbang ke Riyadh dan Teheran. Indonesia hanya mengutus Menlu Retno Marsudi.

Padahal, kalau saja Presiden Jokowi yang pergi, hasilnya mungkin akan berbeda. Dalam kerangka ini, dalam penyelesaian masalah Qatar, yang diperlukan adalah pendekatan pada level tertinggi terhadap pemimpin kedua negara utama di percaturan geopolitik Timteng dan karena itu peluang bagi Indonesia sebenarnya masih tetap terbuka.

DIAN WIRENGJURIT, Diplomat Utama