Merebut Kuasa dari Intoleransi
Siapa yang paling diuntungkan dengan logika intoleransi agama yang menjalari tubuh politik kita hari ini?
Daya tahan isu intoleransi sekaligus sektarianisme agama telah melampaui dugaan. Tiap pandangan yang mencoba meremehkannya akan berbenturan dengan fakta hidup bahwa ide-ide anti-kebangsaan dan anti-persatuan telah semakin mengakar.
Safari politik Presiden Joko Widodo yang sangat aktif mendekati kelompok, komunitas, ataupun organisasi berbasis agama, serta ceramah ataupun pidatonya yang menitikberatkan multikulturalisme, merupakan tanda bahwa negara sedang berkonsentrasi meredam sektarianisme. Meski ide sektarian sering diasosiasikan langsung pada bentuknya yang paling ekstrem dalam rupa terorisme, pelekatan gagasan ini secara halus telah mengubah pula mode dan struktur politik kita.
Politik secara naluriah akan menyesuaikan posisinya dalam merespons "pasar". Tatkala gagasan intoleran berkembang subur dan menemukan lokus pasarnya, maka kepentingan yang hendak mengakumulasi kekuasaan dari sana akan segera muncul. Tanda-tanda itu tampak kian menguat ketika bermunculan kelompok paramiliter yang atas nama agama mencoba menaikkan daya tawar kekuasaannya.
Proses akumulatif ini dihargai sebagai bagian dari kapital kekuasaan menggiurkan karena dapat menarik keluar banyak simpati dan dukungan. Situasi ini terbukti jadi umpan yang mengenyangkan bagi elite politik. Mereka mengatur ulang posisi agar mampu mendekat dan membangun ordo politik sendiri berbasis kekuatan politik agama. Elite dapat menarik diri dari posisi moderatnya dan membalik keberpihakan ke bandul lain. Meski bukan jadi gerakan yang orisinal, perwujudan demonstratif dari massa yang demikian banyak adalah alasan cukup agar kelompok semacam ini dibela demi kepentingan akumulasi sponsor politik.
Potensi menggiurkan itu adalah salah satu sebab mengapa gerakan ekstrem dan intoleran tak pernah dipandang serius untuk diselesaikan. Elite dapat menempatkan kelompok ini secara elastis, mengikuti situasi dan tujuan yang dikehendaki.
Strategi produktif
Salah satu variabel penting yang melemah di hadapan keadaan intimidatif ini adalah kelompok kelas menengah. Bagian masyarakat yang biasanya teramat kritis ini coba dibungkam dengan cara menghamburkan pelabelan berdasar agama. Debat dan perbedaan pendapat akan mudah diakhiri dengan tudingan justifikasi agama, seperti dalam kasus debat politik ihwal pemimpin Muslim atau non-Muslim.
Beberapa langkah negara dalam memadamkan ekstremitas ini patut dipuji, tetapi harus segera dipikirkan langkah apa yang dapat dilakukan publik dalam menjaga diri dari kemelut itu. Menariknya, dalam polemik yang menyita tenaga ini, publik kerap kali menelan wacana dan isu dari antah-berantah, palsu, dan bermutu rendah. Mereka sengaja ditempatkan sebagai kerumunan pasif yang menerima wacana. Daya kritis dilemahkan lewat diktum agama, dan nalar terpaksa dinomorduakan karena eksploitasi sakralitas suci.
Secara psikis, selalu ada keragu-raguan dalam memasang resistensi pada semua yang mengaku diri sebagai bagian dari sakralitas agama. Situasi ini perlu didobrak karena dalam banyak sekali contoh kita melihat secara telanjang bagaimana politisasi agama hanya menguntungkan elite politik belaka.
Mode produktif harus diaktifkan agar publik secara kreatif mampu menciptakan wacana tandingan terhadap politisasi agama. Negara dan organisasi besar harus mampu mendidik dan mendorong keberanian masyarakat mengaktualisasikan sikap moderatnya. Sebab, yang menjadi korban dan berhadapan pada segala macam intoleransi itu adalah publik sendiri. Mengharapkan negara sendirian dalam mengubur gerakan intoleran adalah sia-sia belaka. Masyarakat yang selama ini kesulitan dan ketakutan dalam intimidasi pendapat oleh kelompok intoleran harus diberi momentum dan didukung untuk bersuara.
Rendy Pahrun Wadipalapa
Pengajar FISIP Universitas Airlangga, Surabaya
