Surat pembaca Amir Pasaribu berjudul ”NKRI Harga Mati”, Kompas, 12 Mei 2017, yang memuat 23 nama tokoh bangsa anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), mengingatkan kita akan jasa dan peranan mereka sebagai pendiri NKRI.
Kalau tidak salah, seluruh anggota BPUPKI berjumlah 60 orang. Hemat saya, nama dan asal-usul 60 anggota tersebut patut dicatat dalam buku sejarah Indonesia, di samping nama anggota Panitia Sembilan yang menyusun mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat nama, tahun, dan asal-usul mereka, adalah satu cara menghormati mereka.
Baik juga untuk kesadaran berbangsa, bila nama ke-9 anggota Panitia Penyusun Preambul UUD 1945 tersebut dijadikan bahan ujian sekolah dan PNS.
Kita bisa mencontoh The World Almanac and Book of Facts 1981, terbitan Amerika Serikat (AS), yang memuat nama utusan, negara bagian, pekerjaan, tempat dan tahun lahir, serta tahun meninggal ke-56 orang penandatangan Deklarasi Kemerdekaan AS, 4 Juli 1776, dengan ketua (President of the Congress) John Hancoock, pedagang.
Dari 56 orang penandatangan deklarasi, lima orang adalah penyusun konstitusi: John Adams (advokat), Benjamin Franklin (penerbit), Thomas Jefferson (advokat), Philip Livingston (pedagang), dan Roger Sherman (advokat).
Mereka datang dari berbagai profesi: hakim (15), advokat (14), pedagang (10), petani (8), dokter (4), pendidik (2), dan masing-masing satu: serdadu, surveior, pemilik pande besi, pemimpin politik, penulis. Jumlah profesi ini lebih dari 56 karena beberapa di antaranya mempunyai dua profesi. Misalnya: advokat dan petani.
Nama tokoh dan asal-usulnya, serta peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 1776 bisa tercatat rapi. Tentunya, budaya ketelitian dalam mendata peristiwa bersejarah ini patut kita tiru. Mudah-mudahan nama dan asal-usul para anggota BPUPKI ada di arsip nasional bersama foto mereka.
Masih banyak lacunse (kekosongan) dalam catatan sejarah bangsa ini. Untuk melengkapinya, menjadi tugas berat pemerintah dan para sejarawan. Saya bermimpi Indonesia segera memiliki almanak.
Soegio Sosrosoemarto, Jl Kepodang, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan
Aksi Konvoi
Peristiwa ini menimpa saya pada Jumat, 12 Mei 2017, sekitar pukul 04.00, ketika melintas di interchange Semanggi, Jakarta Selatan.
Mobil iring-iringan polisi baru keluar dari Polda Metro Jaya. Dua mobil paling depan adalah truk bak terbuka yang masing-masing berisi kuda.
Konvoi tersebut sudah sangat heboh dengan sirine dan lampu. Seperti biasa jika ada konvoi seperti ini, saya dan sebagian besar mobil lainnya, langsung ke pinggir memberi jalan.
Kenyataannya, meskipun saya sudah ke pinggir, justru satu mobil yang konvoi paling belakang menabrak mobil saya. Begitu kencangnya mobil tersebut melaju bersama iring-iringan, hingga mobil saya oleng ke kiri.
Sebagai presenter yang siaran pagi, saya harus sudah berada di kantor di bilangan Gatot Subroto paling telat pukul 05.00. Jadi, saya pastikan saat itu saya tidak mengantuk dan tidak terburu- buru hingga harus ”rebutan” jalan dengan mobil konvoi polisi tersebut.
Akan tetapi, kenapa saya ditabrak? Tidak cukupkah sekadar memberi jalan? Merasa juara karena membawa mobil polisi?
Pagi buta saat itu, jalanan di sekitar Semanggi sangat sepi. Kenapa harus ngebut?
Saya tidak melaporkan kejadian ini ke polisi karena khawatir proses berbelit-belit. Lebih baik pengalaman ini saya bagi sebagai masukan untuk kepolisian dan evaluasi kepada para sopir mobil polisi agar berhati-hati dan mengutamakan keselamatan semua pengguna jalan.
Nastiti, Jaka Permai, Bekasi 17145
Tak Ada Kejelasan
Saya merasa dirugikan dengan cara kerja Honda Tebet. Beberapa bulan lalu, saya memesan kendaraan satu unit Honda HRV S manual merah, melalui sales Dina Polla.
Saya sudah transfer Rp 90 juta ke rekening Honda Tebet, tetapi sampai kini tidak ada kejelasan.
Saya sudah menghubungi atasan Dina Polla, yaitu Martin dan Daniel, tetapi tetap tidak ada tindak lanjut. Mohon perhatian Honda Tebet.
Andi Paemba Barana, Vila Citra Bantarjati, Bogor
