Sekolah Bersahaja

Harian Kompas (20/6) memuat tulisan berjudul ”Potret Kemiskinan: Ketika Ijazah Ditahan Sekolah”. Sekolah kini memang berbeda dari sekolah pada waktu lampau saat tidak harus menampilkan kemewahan dan kemegahan.

Sekarang di sekolah ada seragam ini itu, perjalanan wisata, wisuda, dan seterusnya. Kita tahu, hal itu membutuhkan banyak biaya dan bisa jadi tidak diperlukan.

Hidup sudah sewajarnya sederhana. Yang penting kecukupan hidup terpenuhi dan proses belajar-mengajar terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ironisnya, walau mungkin disamarkan, dengan biaya ini itu siswa bisa jadi ikut membiayai pihak sekolah.

Mengapa sekolah ”memaksakan” hal yang wah-wah ini, padahal di sekolah banyak siswa yang berasal dari kalangan bawah? Apa yang mereka ingin dapatkan? Bisa bersaing untuk mendapatkan makin banyak siswa? Sekolah seharusnya sadar sepenuhnya akan kondisi kehidupan masyarakat di sekitarnya, tidak berspekulasi dan menjadikan murid sebagai sumber pemasukan.

Bukankah sekolah diadakan untuk mencerdaskan anak bangsa agar mereka bisa memiliki kekuatan untuk keluar dari kemiskinan. Menahan ijazah bisa membuat kehidupan mereka semakin terpuruk.

Pemerintah, setidaknya pemerintah lokal, sudah seharusnya mengawasi sekolah, mulai dari menata izin pendirian sekolah hingga mengawasi kegiatan sekolah. Dengan demikian, siswa miskin yang memilih bergabung di sekolah tertentu tidak menjadi semakin miskin dan tidak berdaya.

Pemerintah lokal yang abai terhadap hal ini patut kita pertanyakan keberpihakannya dan niatnya untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Zainoel B Biran, Psikolog dan Pemerhati Masyarakat, Kompleks Perumahan Dosen UI, Cireundeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan

Jalan Rusak

Rasa prihatin melingkupi warga di Perumahan Taman Citayam Elok, Susukan, Citayam. Sudah satu tahun lebih, jalan raya yang menghubungkan warga dari perumahan ke Stasiun Citayam rusak parah dan berlubang.

Apabila hujan, seluruh badan jalan terendam air. Ditambah minimnya penerangan membuat kondisi jalanan gelap dan sangat membahayakan para pengendara kendaraan bermotor, terutama yang beroda dua.

Mohon kiranya Kepala Desa Susukan dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor segera memperbaiki jalan tersebut sebelum korban yang jatuh semakin banyak. Usul saya, sebaiknya jalan dibeton saja karena selalu rusak tiap musim hujan.

Juli Hardiansyah, Perumahan Citayam Elok, Susukan, Citayam, Kabupaten Bogor

Selisih Pencatatan

Jargon ”PLN Bersih” tampaknya belum sampai ke daerah, khususnya PLN rayon Wua-Wua, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Ada masalah penagihan pada nomor pelanggan 323200368139. Menurut Manajer PLN rayon tersebut, Marhaba, ada selisih kesalahan pencatatan oleh petugas PLN sebesar 14.687 kWh. Jika dihitung Rp 780 per kWh, totalnya adalah Rp 11.455.860 yang harus dibayar konsumen, dalam hal ini ibu saya.

Setelah mencari penyebab dan berbicara dengan pihak PLN, dalam hal ini Marhaba dan Lukman sebagai supervisor lapangan, mereka mengakui, kesalahan ada pada petugas pencatatan sejak Oktober 2015. Petugas tak dapat membaca jelas karena kaca pada meteran listrik buram sehingga hanya mengira-ngira jumlah pemakaian.

Maka, terjadilah selisih antara jumlah meteran yang dibayar dan nilai yang tercatat pada meteran. Pertanyaan saya, hal itu sudah berlangsung sejak Oktober 2015, tetapi mengapa tidak dilaporkan kepada atasan untuk mengganti meter kWh?

Sudah tiga kali pula sejak awal Juni 2017 saya melaporkan hal ini kepada Call Centre PLN lewat pengaduan konsumen (123), tetapi tidak ada respons.

Akhirnya, saya bertemu dengan manajer PLN rayon Wua-Wua. Namun, yang bersangkutan berkeras kami harus membayar pembengkakan rekening listrik meskipun mereka mengakui, hal itu merupakan kesalahan pihak PLN rayon Wua-Wua. Saya berharap PLN pusat ataupun Kementerian BUMN dapat turun langsung membantu kami, konsumen di daerah yang merasa telah menjadi ”korban” ketidakprofesionalan petugas PLN.

Yusfikri Yusran, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara