Usaha kudeta militer yang terjadi setahun lalu dapat dikatakan memberikan ”berkah” bagi Presiden Recep Tayyip Erdogan.Ia makin berkuasa dan kuat.
Kudeta militer—dengan tujuan menggulingkan Erdogan—menelan lebih dari 250 korban jiwa, termasuk penduduk sipil, ditambah ribuan orang lainnya terluka. Inilah periode paling buram sejak Erdogan berkuasa. Ia naik ke puncak kekuasaan sejak tahun 2002, setahun setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berdiri. Ia menjabat sebagai perdana menteri selama 11 tahun, sebelum akhirnya terpilih sebagai presiden pada bulan Agustus 2014.
Jabatan presiden, sebelumnya, adalah jabatan seremonial. Akan tetapi, lewat referendum yang dilakukan pada bulan April 2017, kekuasaan presiden diperbesar; bahkan menjadi paling berkuasa di Turki.
Tidak bisa dimungkiri bahwa kegagalan kudeta militer—yang menurut Erdogan diotaki Fethullah Gulen, seorang ulama yang antara lain memiliki dan mengembangkan jaringan sekolah dan organisasi karitatif, tetapi menurut versi pemerintah, jaringan Gulen menggurita masuk ke berbagai sektor kehidupan termasuk militer dan pemerintahan—mempercepat konsolidasi kekuasaan Erdogan dan menjadi alasan untuk memusatkan kekuasaan di tangan Erdogan dan AKP.
Langkah keras dan tegas diambil Erdogan setelah kudeta militer gagal. Menurut berita yang beredar, sekitar 150.000 orang diskors atau dipecat dari tempat kerjanya di institusi-institusi pemerintah atau universitas. Sejumlah 2.303 perwira polisi dan ratusan akademisi dipecat. Paling kurang 50.000 orang dari jajaran militer, polisi, lembaga yudikatif, dan pemerintah ditahan. Lebih dari 100 wartawan diadili. Lusinan surat kabar dan stasiun televisi ditutup.
Pada intinya, Erdogan—setelah kudeta militer gagal—ingin membersihkan semua pihak, baik di jajaran militer, polisi, pemerintahan, kehakiman, kejaksaan, media, universitas, maupun lembaga lainnya, yang bertentangan dengannya. Semua pihak yang dianggap memusuhi atau membahayakan rezim yang berkuasa disingkirkan.
Dengan demikian, kudeta militer gagal yang terjadi setahun silam benar-benar menjadi sarana baginya untuk memperkuat kekuasaannya dan kekuasaan Partai Keadilan dan Pembangunan. Banyak yang menyatakan bahwa langkah tersebut sebagai usaha untuk meletakkan dasar kediktatoran satu partai. Akan tetapi, para pendukungnya menyatakan, yang dilakukan Erdogan adalah sebuah upaya untuk memperkuat demokrasi Turki, langkah konsolidasi demokrasi.
Apa yang sesungguhnya terjadi nanti akan terlihat apakah Turki yang disebut sebagai model demokrasi di Asia akan bertumbuh semakin demokratis atau tidak.
