Sebanyak 7,2 juta warga Venezuela menyatakan ”tidak” pada rezim totaliter Presiden Nicolas Maduro. Mereka juga meminta pemilu secepatnya.
Hanya saja, itu merupakan hasil referendum yang dikoordinasikan oleh kubu oposisi dan dianggap tidak sah oleh pemerintahan Caracas. Meskipun, dunia menyaksikan bagaimana jutaan warga mengantre dengan sabar untuk memberikan suaranya di sekitar 2.000 TPS di seluruh Venezuela, tak berbeda dengan pemilu resmi.
Referendum simbolis ini merupakan ”puncak” kemarahan rakyat terhadap rezim militer Maduro yang telah menyengsarakan rakyat, merampas kebebasan warga, dan melanggar hak asasi manusia. Perlawanan rakyat sudah berlangsung sejak tahun 2014. Saat itu harga minyak jatuh di pasaran dan Venezuela yang lebih dari 90 persen pemasukannya bergantung pada minyak langsung kolaps.
Sekitar 80 persen rakyat Venezuela kini berada di garis kemiskinan. Mereka kekurangan makan, kesulitan memperoleh perawatan kesehatan ataupun kebutuhan sehari-hari. Menurut data Dana Moneter Internasional (IMF), tingkat inflasi tahun 2017 mencapai 720 persen.
Rakyat yang telah kehilangan harapan hanya bisa melawan dari jalanan. Namun, perlawanan mereka dihadapi tank dan senjata. Sejak April lalu sudah 90 orang tewas, 1.500 orang luka-luka, dan 3.000 orang ditahan.
Pemerintahan Maduro juga melakukan teror fisik secara terbuka kepada lawan-lawan politiknya. Awal Juli lalu, ratusan orang bersenjatakan benda-benda keras menyerbu parlemen Venezuela yang dikuasai kubu oposisi. Sambil meneriakkan berupa dukungan kepada Maduro, mereka memukuli para anggota parlemen dengan membabi buta dan menyandera mereka dari pagi sampai malam hari.
Menurut rencana, Maduro akan memilih anggota majelis konstitusi pada 30 Juli untuk mengubah konstitusi atas alasan perbaikan perekonomian dan perdamaian di Venezuela. Namun, kubu oposisi menduga ini hanyalah upaya Maduro untuk melanggengkan kekuasaan melalui perubahan konstitusi.
Rakyat Venezuela telah menempuh semua cara untuk menghentikan sepak terjang Maduro. Namun, tanpa dukungan komunitas internasional, nasib rakyat Venezuela akan semakin terpuruk. Sudah waktunya AS dan negara-negara Amerika Latin yang tergabung dalam OAS (Organisasi Negara-negara Amerika) beserta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil langkah tegas terhadap pemerintahan Maduro.
Langkah itu antara lain dengan mendesak Caracas untuk membuka akses bantuan internasional dalam bentuk pangan dan obat-obatan bagi rakyatnya serta mengupayakan agar asas demokrasi tetap terjaga di negeri yang pernah menjadi salah satu negara terkaya di Amerika Latin itu.
