Pro dan kontra pemindahan ibu kota mendadak mengemuka kembali akhir-akhir ini. Berbagai alasan disampaikan, tetapi ada satu aspek yang belum tersentuh, yaitu keterkaitan pemindahan ibu kota dengan korupsi.
Fungsi ganda DKI Jakarta sebagai pusat kepemerintahan nasional (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan pusat ekonomi nasional mengingatkan kita akan ungkapan bijak tentang ”guru yang pedagang”. Guru adalah pekerjaan mulia. Pedagang juga pekerjaan mulia, tetapi guru yang pedagang jauh dari mulia, bahkan merupakan perilaku tercela.
Guru yang pedagang adalah guru yang menyalahgunakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sebagai pendidik demi keuntungan finansial. Misalnya, guru meminta anak didiknya membeli buku tertentu atau perlengkapan tertentu karena sang guru mendapat komisi dari penjualnya.
Serupa dengan guru yang pedagang, pekerja atau pelayan kepemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan pekerja atau pelaku usaha di bidang ekonomi, merupakan profesi mulia. Akan tetapi, pelayan kepemerintahan yang pedagang merupakan perilaku sangat tercela.
Misalnya, pejabat legislatif melacurkan diri dengan memperdagangkan wewenangnya mengubah ayat, pasal, bahkan keseluruhan UU, perda; atau menyalahgunakan hak angket demi kepentingan pribadi/kelompok. Banyaknya pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terjerumus menjadi pejabat yang pedagang terlihat dengan makin banyaknya mereka dipenjarakan KPK.
Tercampurnya dua kekuasaan terbesar di Jakarta—kepemerintahan nasional dan perdagangan nasional—merupakan godaan besar timbulnya kolusi antara dua kekuasaan tersebut. Pejabat atau pelayan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat tergoda dan melupakan sumpah jabatan serta terjerumus menyalahgunakannya demi keuntungan finansial pribadi/kelompok.
DKI Jakarta serta daerah lain di Jawa masih merupakan pusat terbesar perekonomian nasional. Untuk mencegah maraknya pejabat kepemerintahan yang pedagang, ibu kota tak hanya harus dipindah ke luar Jakarta, tetapi mesti ke luar Jawa. Betapa besar dampak pencegahan perselingkuhan dua kekuasaan itu: tak sekadar dana pembangunan yang diselamatkan (dari korupsi) hingga dapat mencapai sasaran, juga dampak dari hilangnya perselingkuhan serta hilangnya berbagai kendala yang memungkinkan peningkatan kinerja para pelaku ekonomi dengan investasi serta kegiatan perekonomian lainnya, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat pada umumnya.
BS Kusbiantoro, Jalan Sadewa 17, Bandung, Jawa Barat
Begitu Sulitkah Keluar dari Stasiun?
Ini pengalaman yang tak menyenangkan bagi saya selaku penumpang kereta api. Pada Selasa (20/6) pukul 10.16, saya naik kereta api lokal KA Walahar 324A di Stasiun Kemayoran menuju Purwakarta. Entah kenapa kereta sering sekali berhenti: hendak masuk Stasiun Bekasi berhenti, di Stasiun Bekasi berhenti lagi. Situasi ini membuat saya memutuskan turun di Stasiun Bekasi. Saya ingin balik pulang saja dengan Commuter Line.
Saya turun dan menunjukkan tiket KA Walahar yang masih berlaku ke petugas pintu keluar, tetapi saya dilaporkan ke petugas keamanan dan mereka tak dapat membuat keputusan. Saya dibawa ke pos keamanan, ada polisi khusus KA di tempat itu. Saya ditanya macam-macam. Kesimpulannya: saya didenda Commuter Line sebesar Rp 13.000.
Saya ikuti seluruh prosedur. Pertanyaannya: benarkah tiket KA lokal yang masih berlaku tak bisa dijadikan tiket untuk keluar stasiun. Aturan mana yang haruskan penumpang turun sesuai stasiun tujuan? Lazimkah saya tidak naik Commuter Line, tetapi kena penalti Commuter Line. Mohon penjelasan PT KAI.
Adi Susanto, Kompleks Mabad Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten
Gerbang Tol Kebon Jeruk
Saban hari saya melintasi Tol Kebon Jeruk-Tomang dan melewati pintu Tol Tomang. Kondisi jalan di sekitar pintu tol itu jauh dari layak: jalan beton bergelombang yang tidak pernah diperbaiki. Dampaknya kemacetan dan dianggap biasa saja. Selepas dari pintu tol, jalan di jembatan menuju Slipi penuh dengan tambalan bekas lubang.
Hadi Cahya, Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat
