Bank Dunia kembali mengingatkan mendesaknya pelibatan lebih besar investor swasta dalam mengatasi ketertinggalan Indonesia di infrastruktur.
Vitalnya peran swasta disadari semua pihak. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim memperkirakan Indonesia butuh 500 miliar dollar AS lima tahun ke depan untuk infrastruktur. Untuk periode 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019 memperkirakan kebutuhan mencapai Rp 5.519 triliun. Dari jumlah itu, hanya sekitar 40 persen bisa ditutup APBN. Sekitar 10 persen diharapkan dari pemerintah daerah, 20 persen dari BUMN, dan 30 persen dari swasta.
Pemerintah juga mengatakan, 57,5 persen proyek infrastruktur strategis ditawarkan kepada swasta dan kini 245 proyek siap dikerjasamakan dengan swasta. Namun, sejauh ini realisasi peran swasta belum seperti diharapkan.
Dalam catatan Bank Dunia, ketertinggalan Indonesia di bidang infrastruktur karena 18 tahun terakhir kita minim pembangunan infrastruktur. Baru pada era Joko Widodo-Jusuf Kalla kita melihat pembangunan infrastruktur kembali dikebut dan jadi prioritas. Sayangnya, belakangan, ambisi menggenjot infrastruktur kehilangan daya dorong.
Beberapa kali, pemerintah dipaksa memangkas belanja dan cakupan proyek infrastruktur karena kendala biaya kendati ruang fiskal lebih terbuka setelah subsidi BBM dihapuskan dan program amnesti pajak digelar. Terus menambah utang pun bukan opsi karena terkait kesinambungan fiskal dan stabilitas makroekonomi.
Kita menyadari tak mungkin terus hanya bertumpu pada APBN. Kuncinya akan tetap pada swasta. Kita mengapresiasi langkah pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi, termasuk lewat insentif fiskal dan peluncuran 13 paket kebijakan reformasi dan deregulasi.
Berbagai terobosan juga ditempuh, antara lain pembentukan lembaga khusus yang mengoordinasikan percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, skema kemitraan pemerintah-swasta, skema pembiayaan, dan kemudahan dalam pembebasan lahan.
Namun, kondisi lapangan menunjukkan masih banyak kendala yang menghambat keterlibatan swasta. Salah satunya, Bank Dunia menyebut 100 peraturan terkait kemitraan pemerintah-swasta yang dianggap tidak konsisten.
Perlu kegigihan lebih besar dari Presiden Jokowi untuk menggerakkan semua instansi di bawahnya agar bekerja lebih cepat, dengan kecepatan penuh, menyingkirkan kendala yang menghambat keterlibatan swasta. Pemerintah barangkali juga perlu mengarahkan BUMN lebih fokus ke infrastruktur yang kurang diminati swasta sehingga kehadirannya tidak membuat swasta surut karena khawatir kalah bersaing dengan BUMN.
Inovasi pembiayaan dengan memaksimalkan sumber pembiayaan domestik juga perlu dilakukan. Selama ini, selain APBN, kita masih sangat bergantung pada sumber pembiayaan tradisional, seperti perbankan. Banyak potensi pembiayaan domestik belum digali maksimal, termasuk dana pensiun, asuransi, dan instrumen seperti sukuk.
