Pada saat pemerintah akan membubarkan ormas yang bertentangan dengan cita-cita dan tujuan negara, pemerintah juga meresmikan akademi bela negara.
Sejak Orde Lama tumbang, sebagai dampak aksi spontan masyarakat (termasuk mahasiswa dan pemuda), banyak lahir ormas dan pasukan pembela yang bernaung di bawah sejumlah partai politik dan agama. Memang ada yang ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi lebih banyak lagi yang hanya menjadi pembela induknya. Mereka tampil sebagai organisasi dengan berbagai atribut, bahkan komplet berpakaian loreng, baret, dan bendera segala. Mereka konvoi, merazia, bahkan laku lajak melebihi alat negara sebenarnya. Itulah yang kita saksikan dan berkembang hingga sekarang.
Niat pemerintah menertibkan sudah ada sejak lama, tetapi maju mundur karena ternyata pemerintah punya kepentingan memelihara ormas-ormas ini. Baru dengan Perppu No 2/2017 inilah niat itu akan diimplementasikan pemerintah secara sah. Sayang, momentum bagus ini dirusak oleh munculnya akademi bela negara dari salah satu parpol sehingga terasa kontradiktif.
Ormas atau pasukan di bawah partai akan berbias cenderung membela kepentingan masing-masing. Alih-alih sebagai cermin penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, kehadiran mereka justru bisa memicu pertentangan dan menakuti masyarakat.
Dalam pikiran saya, meski sudah ada alat negara dan polisi, membela negara, termasuk menjaga hukum dalam negara, adalah tugas kita semua. Biarkan urusan praktis bela negara oleh alat negara: TNI, Polri, dan aparat resmi lainnya. Kita warga hanya harus siap mendukung selalu. Saat diperlukan, setiap warga negara harus siap menjalankan doktrin pertahanan semesta, misalnya mengikuti siskamling atau wajib militer. Semoga bangsa kita makin dewasa.
Renville Almatsier, Jl KH Dewantara, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten
Toilet Berbayar di Km 42 Cikampek
Pada Selasa (27/6) keluarga kami sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dan berhenti di area istirahat Km 42 Tol Cikampek. Di toilet lelaki tersua tulisan ”toilet gratis”, tetapi di dalam toilet ada oknum yang memungut bayaran Rp 2.500 per orang. Di toilet perempuan setali tiga uang.
Kami bertanya kepada oknum tersebut, ”Mengapa di toilet ini dipungut bayaran, padahal di luar tertulis ’toilet gratis’?” Ia menjawab pungutan tersebut untuk petugas kebersihan. Kami menjelaskan kepadanya bahwa itu merupakan praktik pungutan liar dan tidak seharusnya terjadi.
Kami melihat saat itu bahwa setiap uang sudah terkumpul dalam jumlah tertentu selalu diserahkan kepada seorang pria tinggi yang selalu siaga di belakang perempuan pemungut ”uang toilet” itu.
Dari penelusuran kami di internet, ternyata pada 2016 pernah ada yang melaporkan pungutan liar di toilet Tol Cikampek Km 42 ini dan sudah ditanggapi pihak Jasa Marga bahwa hal itu akan segera ditindaklanjuti. Namun, tampaknya hingga sekarang masalah ini belum terselesaikan.
Kepada Jasa Marga, kami mohon jangan hanya fokus mengatur kelancaran lalu lalang kendaraan di jalan tol, tetapi juga mengawasi pengoperasian secara menyeluruh di seluruh fasilitas umum yang menjadi tanggung jawabnya.
Metty Hermiaty, Jl Akasia Hijau, Jakarta Barat
Tanggapan JNE
Sehubungan dengan surat pembaca yang dimuat di Kompas (5/7), ”Paket Seberat 13 Kg Raib”, bersama surat ini kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh Ibu Dinda.
Sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab kami kepada pelanggan, kami telah merespons dan menghubungi Ibu Dinda untuk menjernihkan duduk perkara.
Di sini kami hendak menginformasikan bahwa paket telah ditemukan dan solusi untuk permasalahan tersebut telah tercapai. Saat ini, penyelesaian/klaim sedang berjalan dengan saling pengertian yang baik di antara kedua belah pihak.
Demikian kami sampaikan, terima kasih atas kepercayaan menggunakan jasa kiriman JNE.
Hendrianida Primanti, Kepala Departemen Hubungan Media JNE
