Perdamaian Al-Aqsa

Insiden yang terjadi di kompleks Al-Aqsa mengingatkan masyarakat internasional betapa perlu mengupayakan penyelesaian konflik Palestina-Israel yang telah macet selama lebih dari satu dasawarsa. Langkah Israel melakukan penutupan kemudian memasang detektor logam di pintu masuk Masjid Al-Aqsa menimbulkan kontroversi.

Israel menegaskan bahwa penempatan detektor logam tersebut diperlukan untuk menjamin keamanan petugas-petugas keamanan Israel yang menjaga lokasi kompleks Al-Aqsa. Palestina, di sisi lain, melihat langkah tersebut sebagai upaya mencegah kebebasan beribadah di masjid Al-Aqsa.

Terlepas dari perdebatan tersebut, setidaknya terdapat tiga isu penting yang harus ditangani dengan segera dan secara serius oleh masyarakat internasional.

Tiga isu penting

Pertama, insiden yang saat ini berkembang terjadi justru ketika tren kekerasan mengalami penurunan selama Juni 2017 bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Catatan kekerasan yang dirilis oleh dinas intelijen domestik Israel, Shabak, memperlihatkan bahwa pada Juni 2017 hanya terjadi 94 serangan. Pada Mei 2017 tersua 144 serangan dan pada April 2017 tercatat 118 serangan.

Khusus untuk wilayah Yudea-Samaria (Tepi Barat tanpa Jerusalem) pada Juni lalu terjadi 72 serangan. Itu juga memperlihatkan tren penurunan jika dibandingkan dengan 113 serangan (Mei) atau 89 serangan (April).

Serangan di wilayah Jerusalem juga mengalami penurunan dari 30 serangan pada Mei (27 serangan pada April) menjadi hanya 21 serangan pada Juni. Artinya, insiden justru terjadi manakala situasi keamanan lebih kondusif.

Kedua, insiden dipicu oleh terjadinya serangan yang dilakukan oleh tiga penduduk Arab-Israel. Dengan kata lain, insiden yang terjadi saat ini tidak dipicu oleh adanya serangan dari pemukim Palestina. Pemicu insiden ini mengindikasikan adanya permasalahan yang lebih serius dalam hubungan antaretnis di Israel seiring dengan derasnya arus masuk imigran.

Dalam beberapa tahun terakhir, para imigran baru tersebut mengubah peta politik di Israel mengingat keberadaan mereka mendorong kemenangan partai-partai sayap kanan.

Tidak mengherankan jika kemudian partai-partai sayap kanan yang berkuasa berusaha memberikan kompensasi politik bagi para pemilihnya tersebut melalui kebijakan pembangunan permukiman Yahudi yang dilakukan secara masif.

Permukiman baru

Dari data yang dikeluarkan Biro Statistik Sentral Israel, sejak Bibi Netanyahu berkuasa dari 2009 hingga 2016, jumlah permukiman baru mencapai lebih dari 14.000 atau rata-rata lebih dari 1.700 per tahun. Permukiman baru tersebut sebagian dibangun di wilayah sengketa meskipun label resminya tetap ”pertumbuhan alami”.

Pembangunan permukiman yang dilakukan secara terstruktur itu memunculkan dua masalah. Pertama, tensi dalam hubungan antara Israel dan Palestina menjadi semakin meningkat. Beberapa benturan yang terjadi antara pemukim Yahudi dan pemukim Arab-Palestina di wilayah-wilayah sengketa menjadi semakin sering terjadi.

Kedua, keberadaan para imigran juga meningkatkan tensi dalam hubungan antaretnis di Israel. Temuan Israel Democracy Institute memperlihatkan ada senjang yang semakin lebar dalam indeks relasi Arab-Yahudi.

Ketiga, insiden Al-Aqsa saat ini berlangsung di tengah situasi regional yang kurang kondusif bagi Palestina.

Setidaknya ada tiga hal yang berkontribusi negatif dalam penanganan insiden ini. Pertama, soliditas internal Arab sedang dalam situasi yang buruk pascaperseteruan antara Saudi-Mesir dan Qatar.

Pertarungan internal Arab ini berjalan seiring dengan meningkatnya tensi Saudi-Iran. Di setiap insiden jejak pertarungan politik antara Saudi dan Iran bisa ditemukan, mulai dari Irak, Suriah, Palestina, hingga Qatar. Kedua, kebijakan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump cenderung tidak kondusif bagi stabilitas di kawasan.

Terakhir, insiden ini berlangsung ketika proses negosiasi antara Israel dan Palestina sudah mandek lebih dari satu dasawarsa. Upaya untuk meredakan ketegangan akibat insiden Al-Aqsa membutuhkan kerja sama antarbanyak negara.

Dalam jangka pendek, upaya untuk mendorong penghentian langkah-langkah keamanan Israel harus dilakukan. Penggunaan kebijakan penutupan sebenarnya merupakan strategi standar yang sesuai dengan standar operasi dinas-dinas keamanan Israel dalam kasus terjadinya serangan. Namun, ketika langkah ini dilakukan di kompleks Al-Aqsa, implikasinya menjadi berlipat.

Penempatan detektor logam merupakan bagian dari kebijakan penutupan tersebut. Kebijakan penutupan sendiri memiliki beberapa tingkatan yang berbeda.

Penutupan penuh bisa dilakukan dalam cakupan wilayah yang luas ataupun terbatas. Dalam kasus Al-Aqsa saat ini, kebijakan penutupan penuh secara terbatas merupakan kebijakan yang diimplementasikan.

Pada taraf yang lebih rendah, Israel juga mengenal penutupan terbatas yang biasanya dilakukan ketika tensi kekerasan sudah mulai berkurang. Israel bisa dipaksa untuk menggeser penutupan penuh ke penutupan terbatas.

Dalam jangka yang lebih panjang, upaya untuk mendorong negosiasi antara Israel dan Palestina harus dilakukan. Pun jika upaya ini masih mengalami kegagalan karena beragam alasan, terutama mengingat sensitivitas politik dari pilihan tersebut, baik di Israel maupun di Palestina, setidaknya saluran-saluran komunikasi yang lebih intens bisa kembali dibangun.

Berkurangnya komunikasi

Salah satu hal yang hilang seiring dengan mandeknya proses negosiasi antara Israel dan Palestina sejak awal 2000-an adalah berkurangnya saluran komunikasi. Negosiasi yang tidak lagi dilihat sebagai pilihan yang tepat di Israel dan Palestina memunculkan kebijakan yang tak lagi sinkron di antara kedua pemerintahan.

Di Israel, kemandekan proses perdamaian memunculkan peningkatan kekuatan politik partai-partai sayap kanan dan religius. Di Palestina, kemandekan proses perdamaian meningkatkan profil politik Hamas dan kelompok-kelompok yang lebih radikal yang memaksa Fatah untuk mengambil kebijakan unilateral, termasuk dengan mengupayakan pengakuan melalui PBB.

Berkurangnya saluran komunikasi tersebut membuat isu minor sekalipun bisa bergerak liar dalam hubungan keduanya.

Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, sikap pemerintah jelas: mendukung proses perdamaian dan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Maka langkah pemerintah yang dengan segera mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), maupun AS, untuk segera menekan Israel, sudah tepat.

Selama ini AS memang memainkan peran dominan dalam perundingan perdamaian Timur Tengah. Meskipun baru Perjanjian Camp David yang menunjukkan hasil nyata—mengakhiri konflik Israel dan Mesir—sementara berbagai upaya lain yang dimotori AS tidak selalu berhasil, bagaimanapun AS adalah satu-satunya pihak yang memiliki kekuatan politik memadai untuk memaksa Israel.

Pilihan untuk mendorong OKI memberikan tekanan terhadap Israel juga sudah tepat. Demikian halnya dengan langkah untuk mendorong pertemuan DK PBB guna membicarakan masalah ini.

Hanya saja, keefektifan langkah-langkah multilateral tersebut masih tetap minimal. Terkait DK PBB, misalnya, usul agar DK PBB menjatuhkan resolusi tentu akan menjadi perdebatan tersendiri yang memakan waktu. Jika resolusi difokuskan pada upaya mengatasi ketegangan, tentunya diperlukan bahasa diplomatik yang lebih ”netral” untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Terlepas dari seberapa efektif pilihan-pilihan tersebut, tekanan untuk menghentikan penggunaan kekerasan harus tetap dilakukan. Kesucian kompleks Al-Aqsa seharusnya memberikan kesadaran akan perdamaian.

BROTO WARDOYO, Anggota Staf Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia