Pemerintah secara konsisten memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan 1.000 kilometer jalan tol. Kebijakan itu sudah benar, tetapi akan lebih baik lagi jika pemerintah memanfaatkan pelajaran dari pengalaman dan masalah sebelumnya.
Pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah padat penduduk/kegiatan bak tanam tongkat di Jawa, lekas tumbuh karena bertanah subur. Pembangunan jalan tol di wilayah padat kaprah diikuti pertumbuhan berbagai pusat kegiatan sepanjang koridor jalan tol. Suatu saat pusat-pusat baru itu berdampak negatif. Jalan tol yang semula direncanakan tanpa pusat kegiatan baru tak mampu mendukung tambahan beban yang ditimbulkan pusat tersebut. Jalan tol jadi macet, banjir, dan dampak negatif lain.
Pembangunan jalan di wilayah yang relatif masih rendah tingkat kepadatannya menimbulkan dampak berbeda. Di satu sisi kemudahan akses ini untuk pemerataan pembangunan. Di sisi lain ia langsung dimanfaatkan investor swasta untuk mengangkut dan mengambil habis sumber daya alam wilayah tersebut. Peran swasta itu umumnya bernilai tambah kecil, baik bagi negara maupun bagi masyarakat setempat, antara lain akibat rendahnya nilai tambah pengambilan bahan mentah tanpa diolah itu. Malah timbul lingkungan dan jaringan jalan yang rusak serta debu dari truk-truk pengangkut bahan galian tersebut.
Berdasarkan pengalaman sejak Orde Baru sampai era SBY, pembangunan infrastruktur transportasi seyogianya dibarengi berbagai kebijakan pengantisipasi berbagai dampak negatif itu. Dengan keterbatasan sumber daya pemerintah, peran swasta mutlak dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur. Namun, peran swasta seyogianya diarahkan dan dikawal dalam kerangka pembangunan wilayah yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi semua.
BS Kusbiantoro, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Bandung, Jawa Barat
Kemacetan di Tol Cikampek
Surat ini saya tujukan kepada Asisten Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan PT Jasa Marga Dwimawan Heru dan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota Ajun Komisaris Besar I Nengah Adiputro setelah membaca berita Kompas edisi 18 Juli lalu di halaman 27 mengenai kemacetan di Tol Cikampek.
Karena banyak sekali orang Jakarta yang bekerja di Bekasi, Cikarang, Karawang, dan sebaliknya, seharusnya selama ada perbaikan dan pembangunan jalan layang atau apa pun (katanya makan waktu dua tahun) yang mengakibatkan kemacetan, selama jalan belum normal, truk-truk besar dan kontainer dilarang lewat Tol Cikampek. Biarlah kendaraan besar itu lewat jalan biasa!
Kontainer bisa sebesar tiga atau empat mobil. Oleh kontainer-kontainer itu, Jakarta-Karawang atau Karawang-Jakarta yang biasa ditempuh 90-105 menit sekarang bisa 180-300 menit. Alangkah jauh bedanya.
Mohon dengan sangat usul kami ini dipertimbangkan atau cari solusi lain. Kasihan orang-orang yang selalu mondar-mandir lewat Tol Cikampek.
Elisabeth Sarino, Petojo Selatan, Jakarta Pusat
Stasiun Sunter supaya Dibangun
Saat ini sudah ada kereta commuter yang ulang alik antara Stasiun Tanjung Priok dan Stasiun Kampung Bandan. Pada kereta rute ini ada satu stasiun (Stasiun Ancol) untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dengan tujuan Taman Impian Jaya Ancol saja.
Saya sebagai warga Sunter sangat mendambakan ada stasiun baru di Sunter, di antara Stasiun Ancol dan Tanjung Priok. Saat ini di sekitar Sunter sudah banyak kompleks kantor, kompleks gudang, dan kompleks rumah. Banyak pula pengguna kereta commuter yang berasal dari Jabodetabek dan bekerja di kawasan Sunter.
Jika hendak dibangun, Stasiun Sunter saya sarankan berlokasi di pelintasan Jalan RE Martadinata dan Jalan Sunter Permai Raya (sekitar Taman BMW).
Semoga usul saya ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait. Lebih lekas dibangun akan lebih baik tentunya.
Atas perhatian terhadap usul saya ini, saya mengucapkan terima kasih. Semoga berguna bagi kepentingan orang banyak.
Muchsin Otong Haliman, Agung Tengah, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
