Sepanjang Mei 2017, Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor memfasilitasi konvensi bakal calon rektor IPB 2017-2022. Boleh jadi ini yang pertama di Indonesia dan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip demokrasi, ilmiah, terukur, transparan, dan akuntabel.
Gagasan konvensi bertolak dari argumentasi berikut. Pertama, pemangku kepentingan perguruan tinggi (PT) sangat luas dan beragam, meliputi alumni, sivitas akademika, serta (untuk IPB) petani, peternak, dan nelayan. Kedua, anggaran kampus sebagian berasal dari APBN sehingga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitasnya bagi bangsa dan negara merupakan keniscayaan. Ketiga, menyediakan second opinion di luar pemilihan calon rektor yang diselenggarakan Majelis Wali Amanat (MWA) beserta Senat Akademik (SA). Keempat, sebagai ajang pembelajaran untuk mentradisikan pemilihan calon rektor melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan legitimasi dan keandalannya dengan partisipasi aktif banyak pihak terkait.
IPB didirikan untuk menjawab tantangan kedaulatan pangan dan kecukupan gizi bagi seluruh rakyat. Dalam sejarah, IPB berperan besar membantu pemerintah mewujudkan swasembada beras melalui inisiasi Bimbingan Massal (Bimas) sejak 1969 dengan intensifikasi program Panca Usaha Tani. Demikian pula dengan program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga dan Sarjana Penggerak Pembangunan Pertanian.
Pluralisme telah jadi pilar sejak Andi Hakim Nasoetion (Rektor IPB 1978-1987) memelopori penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian saringan masuk dengan mengundang pelajar SMA berprestasi dari seluruh pelosok Tanah Air, mulai 1976, lewat program panduan bakat. Sekarang, model penerimaan mahasiswa baru tanpa tes yang sebagian menampung pelajar SMA dari keluarga kurang mampu ini diadopsi seluruh universitas negeri di Indonesia.
Jejak sejarah panjang dan tantangan serius kebutuhan pangan bagi 270 juta penduduk menempatkan IPB dalam posisi strategis. Kampus dan alumninya ditantang bersinergi dan kerja sama bahu-membahu dengan semua pihak. Semua pertimbangan ini yang mendorong Himpunan Alumni IPB memprakarsai budaya baru penjaringan calon rektor agar dapat mengarahkan darma bakti IPB untuk cerdas mengelola perubahan dan menjawab tantangan besar kedaulatan pangan.
Proses penjaringan
Asesmen terhadap bakal calon rektor dilakukan melalui seleksi berjenjang dengan melibatkan asesor bereputasi internasional. Setiap calon yang mendaftar atau diajukan fakultas dan alumni, setelah lolos seleksi administrasi dan memenuhi kualifikasi yang tertuang dalam Statuta IPB, wajib menempuh uji kompetensi berstandar tinggi.
Indikator kompetensi, kelayakan, dan kepatutan merupakan gabungan metode perekrutan eksekutif puncak di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Universitas Harvard. Sepuluh indikator penilaian mencakup: ketajaman bisnis, kepemimpinan untuk perubahan, prinsip menjunjung tinggi kebenaran, kemampuan mengambil keputusan, mengelola eksekusi, inovatif, integritas, kecakapan mengelola keragaman, keandalan mengelola kinerja pribadi dan institusi, serta visi kepemimpinan.
Pada tahap akhir, calon yang lolos menjalani uji sahih di depan para pengampu kepentingan yang merupakan panel ahli lintas disiplin ilmu: pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, manajemen, ketahanan nasional, pakar riset, serta komunikasi. Pemimpin di level apa pun perlu memiliki kemampuan berkomunikasi prima: whatever career you are pursuing, you must master the three basic communication skills: clear thinking, concise speech, effective writing. Tiga besar hasil pembobotan serangkaian tahap seleksi itu diajukan ke panitia pemilihan rektor sesuai jatah yang berhak diusulkan Himpunan Alumni IPB.
Isu dan stigma yang menyudutkan IPB sebagai salah satu sumber pembibitan paham radikal bukan saja hendak ditepis karena mengingkari marwahnya, juga direspons dengan melaksanakan kontestasi secara demokratis dan ilmiah. Tanpa bermaksud mendahului hasil akhir pemilihan rektor oleh MWA dan SA IPB pada November 2017, kontribusi alumni dalam proses penjaringan tidak dapat dinafikan begitu saja karena telah melewati mekanisme teruji dan andal, bebas dari pengaruh dan kepentingan apa pun, serta beroleh pengakuan internal-eksternal.
Cendekia dan mulia
Selama ini PT jadi salah satu sumber perekrutan pemimpin, baik di lapangan birokrasi maupun non-pemerintahan. Warisan intelektual dan kepakaran merupakan rujukan terpenting dalam merekrut pemimpin dari universitas. Tentulah beralasan jika seorang pimpinan universitas diharapkan bukan hanya piawai mengelola kampus, melainkan juga memiliki integritas tinggi dan kecakapan mengarahkan institusi agar memberi sumbangsih bermanfaat bagi lingkungannya.
Kepemimpinan di PT menganut asas kolektif. Dalam pemilihan calon rektor yang hasil akhirnya meloloskan tiga nama ke MWA, semua kandidat seharusnya dipandang sebagai best of the best sehingga siapa pun yang terpilih tidak memberlakukan prinsip the winner take all. Sebaliknya, ia mengajak mantan kompetitor bahu-membahu membangun institusi berdasarkan keahlian dan ketokohan masing-masing.
Menjunjung tinggi kolegialitas dan kolektivitas akan mengeliminasi rivalitas selama kontestasi dan meneguhkan prinsip gotong royong. Budaya ini perlu dikembangkan agar ketika kompetisi berakhir, situasi tetap kondusif, tidak menimbulkan perpecahan akibat polarisasi dukungan.
Tugas terpenting universitas adalah: menyemai benih ilmuwan; memberi sumbangsih pikiran dan karya untuk mengatasi persoalan bangsa; menjadi oase moral dalam membela kebenaran dan kemuliaan. Kecendekiaan seyogianya mengejawantah dalam praktik keilmuan dan kekaryaan sehingga kampus dapat memberi sumbangan besar dalam membangun keadaban sosial. Di lapangan ”universitas kehidupan”, sepak terjang alumni mencerminkan akumulasi agregat didikan staf pengajar dan kondisi kampusnya.
Terkait hal ini, tatkala mewakili alumni menyampaikan pidato di depan para wisudawan di kampus IPB, 19 Oktober 2016, saya mengusulkan IPB mencoret dan mencabut gelar alumnusnya yang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan itu tidak hanya menghina martabat kecendekiaan dan mencoreng institusi, tetapi juga mengkhianati subsidi pendidikan dari rakyat dan sumpah mulia untuk berbakti kepada negeri. Ketegasan soal korupsi ini dapat membentuk benteng moralitas dan mengirim pesan jelas kepada semua alumnus agar kiprahnya jadi berkah, bukan beban bagi bangsa dan negara.
Suwidi Tono, Koordinator Forum Menjadi Indonesia; Dewan Pembina Himpunan Alumni IPB
