Peringatan Keras untuk Myanmar
Akhirnya, Dewan HAM PBB bersuara tentang Myanmar dengan menyebut apa yang terjadi di negara itu sebagai "operasi militer yang brutal".Pernyataan itu diungkapkan oleh Zeid Ra\'ad al-Hussein, Kepala Dewan HAM PBB, di Geneva. Ia juga menggunakan frasa sangat keras, yakni "contoh textbook pembersihan etnis" untuk menggambarkan apa yang dilakukan militer terhadap Rohingya. Frasa tersebut-"contoh textbook pembersihan etnis" dan "operasi militer yang brutal" sungguh sangat keras. Bahkan, menyeramkan. Tentu, bukan tanpa alasan, kalau seorang pejabat Dewan HAM PBB sampai menggunakan frasa tersebut walaupun Pemerintah Myanmar pasti akan membantahnya dan akan menyampaikan versi lain tentang apa yang terjadi di Negara Bagian Rakhine. Akan tetapi, di zaman sekarang ini, nyaris tidak ada satu peristiwa pun, tindakan yang ada di bumi ini bisa ditutup-tutupi. Dunia sudah menjadi demikian "kecil" karena kemajuan ilmu dan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yang canggih telah membuat apa yang terjadi di sudut mana pun dunia seakan terjadi di depan mata kita semua. Orang akan cepat mengetahui apa yang terjadi di belahan bumi lain. Oleh karena itu, Pemerintah Myanmar pun tidak bisa menutup-nutupi apa yang dilakukan oleh militer terhadap orang-orang Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Mata dunia melihat semua peristiwa itu. Demikian pula telinga dunia mendengarnya. Para pengungsi yang masuk ke wilayah Banglades pun bisa bercerita panjang lebar tentang apa yang mereka alami. Itulah sebabnya Dewan HAM PBB mendesak agar Myanmar segera menghentikan "operasi keamanan brutal" yang dilakukan militer. Desakan seperti itu pula yang disampaikan Indonesia. Menlu RI Retno LP Marsudi menyebutnya sebagai formula 4+1, yang salah satunya adalah "menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan". Tindakan secara militer, memang, tidak selalu menyelesaikan persoalan. Tidak jarang justru menambah ruwet persoalan dan menimbulkan banyak korban. Karena itu, Indonesia mendesakkan cara-cara manusiawi yang, antara lain, "membuka akses bagi penyaluran bantuan kemanusiaan" serta "memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama".Pada akhirnya kita sangat berharap bahwa penilaian Dewan HAM PBB menyadarkan Pemerintah Myanmar dan dengan besar serta lapang hati menggunakan cara-cara manusiawi untuk menyelesaikan krisis Rohingya. Tentu kita juga berharap Myanmar membuka pintu bagi masuknya bantuan kemanusiaan dari mana pun.
