Berbagai berita olahraga nasional belakangan ini memang memprihatinkan. Khususnya hasil SEA Games 2017 dengan Indonesia hanya peringkat kelima di Asia Tenggara, yang menimbulkan istilah ”darurat olahraga Indonesia”.
Sabtu, 16 September 2017, kembali saya prihatin membaca dua berita olahraga di Kompas. Judulnya ”Mutu Kejuaraan Jadi Taruhan, Standar OCA dan APC Wajib Dipenuhi Indonesia” (hal 29) serta ”Rekornas Atletik Remaja Tidak Dapat Disahkan” (hal 31).
Dua berita yang berbeda topiknya, tetapi sama-sama memprihatinkan. Persiapan kita sebagai tuan rumah Asian Games (Agustus 2018) dan Asian Para Games (Oktober 2018) tampak semakin mengkhawatirkan. Sempat timbul rasa pesimistis saya, jangan-jangan OCA (Dewan Olimpiade Asia) akan membatalkan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games di Indonesia. Apabila hal ini terjadi, sungguh merupakan aib bangsa tak terkira.
Berita kedua yang tak kalah menyedihkan adalah tidak disahkannya rekornas remaja di nomor atletik (lari 200 meter putri) Popnas 2017 hanya karena Panitia Popnas tidak menyediakan tes doping sebagai salah satu syarat utama dalam suatu event olahraga nasional.
Technical delegate cabang atletik telah membuat keputusan yang benar dengan tidak mengesahkan rekornas tersebut, mengingat PB PASI merupakan induk olahraga yang paling rajin dalam melakukan tes doping bagi atletnya. PASI sudah memberikan edukasi kepada para atlet sekaligus mencegah terjadinya penggunaan doping. Pada berbagai ajang multievent nasional dan internasional atletik tidak ditemukan adanya positif doping.
Saya adalah seorang IDCO (International Doping Control Officer), yaitu pengawas doping internasional yang pernah menjadi instruktur pelatihan doping saat SEA Games 2013 Myanmar dan Asian Beach Games 2016 Vietnam. Saat ini saya pun bingung dengan persiapan pengawasan doping Asian Games 2018 karena OCA mensyaratkan tes doping darah, yang belum pernah dilakukan di Indonesia. Belum ada informasi kapan ada pelatihan bagi petugas pengawas doping, padahal perlu instruktur dari luar negeri. Ini pekerjaan rumah yang membutuhkan dana tidak sedikit.
Saya tidak bermaksud mengecilkan kerja keras Inasgoc atau pihak lain yang sudah pontang-panting mempersiapkan multievent tersebut. Saya sekadar mengingatkan perlunya persiapan semua itu agar kita tidak saling menyalahkan ketika terjadi masalah. Salam olahraga.
Heru Purwanto, Pondokgede, Bekasi
Tidak Ada JPO
Senin, 11 September 2017, saya berangkat ke Kampus IISIP Jakarta dengan angkutan umum. Seperti biasa, saya turun di depan Halte Taman.
Saya harus menyeberang melewati lintasan jalur kereta api di depan Kampus IISIP. Karena
di depan IISIP tidak ada jembatan penyeberangan orang (JPO), saya harus berhati-hati dalam menyeberang seiring dengan kendaraan motor dan mobil. Terkadang saya hampir saja diserempet motor karena jalan memang sempit.
Untuk itu saya mohon perhatian dari pemerintah daerah terkait untuk menambah fasilitas JPO di depan Kampus IISIP
untuk keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki ataupun pengendara dalam berlalu lintas.
Raras Bisatya Anindita, Jl Pulau Pejaba, Kompleks AL, Pondokgede, Bekasi
Terima Kasih
Saya berterima kasih atas tanggapan yang jelas dan terperinci dari Bagian Publikasi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud atas tulisan saya di harian Kompas,
7 Juli 2017, tentang tunjangan
sertifikasi.
Berdasarkan surat tersebut, semua pembayaran Tunjangan Inpassing Sertifikasi guru tahun 2016 serta triwulan I dan II tahun 2017 telah saya terima meski terjadi perbedaan antara tanggal dalam SP2D dan pelaksanaan transfer ke rekening.
Hal tersebut tidak menjadi masalah karena prinsipnya semua kekurangan pembayaran sudah disalurkan. Pembayaran kekurangan tunjangan tersebut tidak hanya untuk saya, tetapi juga sebagian besar rekan-rekan saya dari satuan pendidikan yang sama.
Semoga kerja baik ini mendapat anugerah dari Tuhan Yang Mahakasih.
Albertus Sutrisna, SPd, Wringin Lor Purwobinangun Pakem, Sleman, Yogyakarta
