arga Jakarta akan resmi memiliki gubernur baru. Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik sebagai gubernur, Senin, 16 Oktober 2017.
Presiden Joko Widodo akan melantik Anies-Sandi sebagai gubernur ke-19 Jakarta di Istana Negara, Senin sore. Sebelum maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta, Anies adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (26 Oktober 2014-27 Juli 2016). Pernah menjadi juru bicara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada saat kampanye calon presiden tahun 2014, Anies maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta menantang pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan menang.
Lewat proses pemilihan gubernur yang disebut banyak pihak berlangsung keras dan hampir membelah warga Jakarta, Anies-Sandi meraih dukungan mayoritas warga pada putaran kedua. Mereka meraih dukungan 57,96 suara, sementara Basuki-Djarot mendapat 42,02 persen.
Warga Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jakarta Joko Widodo (15 Oktober 2012-16 Oktober 2014), Basuki Tjahaja Purnama (16 Oktober 2014-9 Mei 2017), dan Djarot Saiful Hidayat (9 Mei 2017-15 Oktober 2017) yang selama lima tahun bekerja sama memimpin Jakarta. Ada yang mereka capai dan mengubah wajah Ibu Kota. Namun, melalui proses demokrasi elektoral, mayoritas warga Jakarta telah menjatuhkan pilihan dan memberikan mandat kepada Anies-Sandi untuk memimpin Jakarta 2017-2022. Pilihan warga Jakarta itu harus dihormati.
Bagi Anies-Sandi, setelah dilantik secara resmi sebagai Gubernur Jakarta, pekerjaan rumah sudah menunggu. Anies-Sandi adalah gubernur warga Jakarta. Janji kampanye yang selama ini mereka kumandangkan dan memikat warga pasti akan ditagih warga Jakarta. Ekspektasi publik yang tinggi tentunya perlu dikelola dengan baik.
Akan lebih bijak, dalam masa-masa awal pemerintahannya, Anies-Sandi lebih memperhatikan emotional healing warga Jakarta yang mungkin belum sembuh. Potensi konflik dengan pemerintah pusat dan sebagian elite warga Jakarta bisa saja terjadi, tetapi sebaiknya potensi itu diminimalkan sehingga tidak memproduksi kegaduhan dan mengganggu konsolidasi pemerintah.
Posisi Jakarta memang berbeda dengan provinsi lain. Selain sebagai provinsi otonom, Jakarta juga ibu kota negara dengan anggaran lebih dari Rp 70 triliun dan berpenduduk lebih dari 10 juta dengan lahan yang sempit, Jakarta adalah provinsi dengan segudang masalah.