Demokrasi Itu Indah

Saat menjadi pembicara kunci pada Bali Democracy Forum Chapter Tunis, di Tunis, Tunisia, Senin (2/10), Menlu RI Retno LP Marsudi menekankan, demokrasi selayaknya tak dimajukan melalui ”pressure, shaming and naming.”

Tak ada formula tunggal bagi keberhasilan penerapan demokrasi. Nilai demokrasi bersifat universal, tetapi model demokrasi tidaklah ”one size fit all” (satu ukuran cocok untuk semua), tetapi perlu ada konteks lokalnya. Jalan menuju demokrasi tak mudah, tetapi juga bumpy (penuh ganjalan).

Indonesia punya pengalaman serupa dengan Tunisia dan negara Afrika Utara lainnya dalam proses demokratisasi yang telah berjalan 20 tahun sejak 1998. Apa yang dikatakan Menlu benar. Semua negara yang melakukan reformasi politik dari negara otoriter ke demokrasi punya jalan demokrasinya sendiri. Demokrasi tak dapat dipaksakan dari luar, tetapi berkembang sesuai karakteristik masing-masing. Amat tepat jika Bali Democracy Forum Chapter Tunis (BDFCT) memilih tema ”Homegrown Democracy: The North Africa Experience.”

Ini forum pertama yang diselenggarakan di luar Indonesia. Ada empat alasan mengapa Tunisia dipilih jadi negara pertama untuk forum ini. Pertama, negara ini punya hubungan kesejarahan amat panjang dengan Indonesia, bahkan sejak sebelum Tunisia merdeka dari Perancis pada 1956. Bapak bangsa Tunisia yang gigih memperjuangkan kemerdekaan menjadi perdana menteri (PM) pertama Tunisia pada 1956 dan kemudian presiden pertama Tunisia pada 1957, Habib Bourguiba, memiliki hubungan erat dengan Soekarno. Bourguiba mengunjungi Indonesia pada 1955, mendapat dukungan pada Konferensi Asia Afrika untuk Tunisia merdeka, dan diberikan kantor di Jakarta untuk corong kemerdekaan Tunisia di Asia.

Kedua, Tunisia negara pertama yang mengalami Musim Semi Arab (Arab Spring) pada akhir 2010, diawali dengan Revolusi Bunga (Jasmine Revolution). Hingga kini, Tunisia merupakan negara Arab Magribi yang berhasil membangun demokrasinya dengan baik.

Ketiga, penduduk Tunisia amat majemuk, baik dari segi etnik maupun agama, meski mayoritas penduduknya beragama Islam (98 persen) dengan garis yang moderat seperti Indonesia. Keempat, baik Tunisia maupun Indonesia, memandang demokrasi dan Islam bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan kompatibel satu sama lain.

Jalan berliku

Setelah merdeka dari Prancis, Tunisia tak langsung membangun sistem demokrasi. Bourguiba lebih mendahulukan mengubah sistem monarki menjadi sistem republik. Ia juga tak anti-Perancis dan tetap menjadikan bahasa Perancis bahasa untuk memodernisasi Tunisia. Bourguiba memfokuskan kebijakannya pada peningkatan literasi rakyat, pembangunan universitas, peningkatan anggaran pendidikan hingga 32 persen dari APBN, pembangunan negara bangsa Tunisia yang modern, Tunisianisasi ajaran-ajaran Islam, dan pemberdayaan perempuan.

Reformasi sosial-politik yang dilakukan Bourguiba meliputi pula emansipasi perempuan, pendidikan publik, keluarga berencana, sistem pelayanan kesehatan publik yang modern dan dikelola negara, menata administrasi negara, sistem keuangan dan ekonomi modern yang awalnya berbasis sosialis dan kemudian menganut ekonomi terbuka, serta membangun infrastruktur di seluruh negeri.

Dalam kaitan dengan emansipasi perempuan, Bourguiba dikenal sebagai pendukung hak-hak perempuan bahkan saat dia masih menjadi PM. Dia memelopori dibuatnya Code of Personal Status yang memberikan hak bagi perempuan memiliki usaha sendiri, membuka akun bank, melarang poligami, meningkatkan usia menikah perempuan menjadi 17 tahun, dan hak-hak perempuan lainnya.

Kebijakan ini banyak ditentang oleh kalangan konservatif agama dan etnik, tetapi Bourguiba juga mendapatkan dukungan dari sebagian kalangan ulama di Tunisia. Di era Bourguiba, para perempuan juga memiliki kebebasan untuk tidak menggunakan kain penutup kepala (jilbab). Ia juga memberlakukan satu sistem pengadilan sipil, menghapuskan pengadilan agama.

Dari sisi politik, gerakan perubahan sosial yang dicanangkan Bourguiba melahirkan suatu gerakan politik amat dahsyat. Tak seperti di negara Arab lainnya, Tunisia adalah negara yang meningkatkan keterwakilan politik perempuan, 22 sampai 31 persen di parlemen. Namun, sayangnya, keterwakilan perempuan di kabinet amat minim. Dari 25 atau 28 anggota kabinet yang dibentuk, hanya dua atau paling banyak empat perempuan.

Sisi positif lain yang diwariskan Bourguiba, ia tak membangun dinasti. Anak laki-laki tunggalnya tak diberikan jabatan menteri, tetapi membangun kariernya sendiri sebagai diplomat. Bourguiba juga tak mewariskan kekayaan kepada anak laki-laki dan anak perempuan angkatnya. Rumah di Monatsir juga satu-satunya rumah yang ia beli melalui kredit bank. Sisi negatifnya, karena kondisi politik Tunisia, Bourguiba menerapkan sistem politik yang menempatkan dia sebagai sosok utama dalam politik Tunisia. Bourguiba juga terlalu lama berkuasa, 30 tahun.

Perubahan politik mulai terjadi setelah ”Demonstrasi Roti” yang menentang desakan Dana Moneter Internasional agar Pemerintah Tunisia mengurangi subsidi pangan kepada rakyat. Kebijakan ini akhirnya dicabut kembali. Sejak itu pula Bourguiba menghapuskan sistem satu partai. Posisi Bourguiba digantikan PM Zine al-Abidine Ben Ali pada 1987 melalui kudeta tak berdarah yang dikenal dengan ”Kudeta Kesehatan” karena Bourguiba sakit parah. Ben Ali tetap memberikan rawatan kesehatan prima kepada Bourguiba dan kadang mengunjunginya di Monatsir hingga Bourguiba wafat 6 April 2000.

Pasca-Revolusi Bunga

Ben Ali memerintah Tunisia dengan tangan besi. Pada paruh pertama pemerintahannya, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Namun, namanya menjadi rusak sejak keluarga istri keduanya menguasai sektor bisnis di Tunisia. Tingkat pengangguran yang tinggi, harga pangan yang mahal, korupsi, tiadanya kebebasan berbicara dan kebebasan berpolitik, kondisi kehidupan yang menyedihkan, menjadi pemicu terjadinya Revolusi Bunga yang juga menginspirasi banyak negara Arab dan dikenal sebagai Arab Spring.

Demonstrasi besar di Tunis dipicu tindakan Mohamed Boazizi, pemuda berpendidikan yang terpaksa menjadi pedagang buah dan sayuran yang membakar diri pada 17 Desember 2010 sebagai protes atas perlakuan aparat keamanan. Meninggalnya Boazizi pada 4 Januari 2011 meluapkan kemarahan rakyat dan menggulingkan Presiden Ben Ali yang berkuasa 23 tahun. Ben Ali dan keluarganya lari ke Arab Saudi.

Pada pemilu Majelis Rakyat, 23 Oktober 2011, partai Islam Ennahda pimpinan Mohammed Ghannouchi memenangi pemilu dengan 37,04 persen suara. Moncef Marzouki dipilih menjadi presiden pada 12 Desember 2011. Meski pada Maret 2012 Ennahda menyatakan tak akan mendukung syariah Islam sebagai sumber utama legislasi konstitusi baru, yang berarti mempertahankan sifat sekuler dari negara Tunisia, ketakutan pada gerakan Islam radikal begitu kuat di Tunisia. Terbunuhnya Chokri Belaid dan Mohamed Brahmi, dua politisi pengkritik keras Ennahda pada Februari dan Juli 2013, menyebabkan pemerintahan dukungan Ennahda goyah dan membawa Tunisia ke perang saudara antara kekuatan politik Islam dan nasionalis sekuler.

Pada saat itulah muncul empat kekuatan masyarakat madani yang mendorong penyelesaian politik melalui dialog dan bukan adu kekuatan; Organisasi Buruh (UGTT), Konfederasi Industri, Perdagangan dan Kerajinan Tangan (UTICA), Liga Hak Asasi Manusia Tunisia dan Persatuan Ahli Hukum (ONAT). Pendekatan mereka didukung semua kekuatan politik yang tak ingin melihat perang saudara.

Pada pemilu parlemen Oktober 2014, Ennahda menjadi kekuatan politik kedua setelah Nidaa Tounes. Dua partai ini mendukung Beji Caid Essebsi sebagai presiden pada pilpres November 2014. Satu hal yang menarik, Presiden Beji Caid Essebsi bukan hanya kepala negara simbol, melainkan memiliki kekuasaan eksekutif untuk menentukan siapa yang jadi PM. Meski usianya sudah 91 tahun, Essebsi masih memiliki pemikiran jernih, memiliki kekuatan politik besar, serta bisa menentukan siapa menjadi PM dan siapa yang masuk kabinet.

Berbeda dengan sistem parlementer pada umumnya, di Tunisia anggota kabinet bisa berasal dari para teknokrat independen nonpartai, independen yang dekat dengan partai, independen yang dekat dengan Presiden Essebsi atau independen yang dekat dengan PM Youssef Chahed. Tantangan bagi demokrasi di Tunisia saat ini adalah inflasi cukup tinggi, pengangguran terpelajar yang juga tinggi, dan masih adanya gerakan radikal islam.

Bagi Tunisia, dan Indonesia tentunya, demokrasi itu indah. Berbagai parpol Islam dan nasionalis non-agama dan kalangan teknokrat bisa masuk ke kabinet persatuan nasional. Berbagai perbedaan dan konflik diselesaikan secara konsensus sebagai hasil musyawarah dan mufakat, bukan adu senjata. Dalam demokrasi—”kata” dan bukan ”senjata”—lebih diutamakan.

Ikrar Nusa Bhakti, Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI; Saat Ini Menjadi Duta Besar RI di Tunisia