Pembangunan infrastruktur fisik andalan program kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai berdampak bagi perekonomian setempat.
Infrastruktur menjadi salah satu penentu daya saing negara. Pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak mengingat pertumbuhan yang cukup tinggi sehingga Indonesia dimasukkan sebagai negara dengan ekonomi bertumbuh. Pemerintahan Jokowi-Kalla menetapkan target tinggi, bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga batas waktu penyelesaian pada tahun 2019.
Membangun infrastruktur kita sepakat meningkatkan daya saing karena memperlancar arus barang sehingga menurunkan biaya logistik. Biaya logistik Indonesia termasuk tertinggi di ASEAN, masih 23,5 persen dari biaya produksi, di atas Thailand, Malaysia, apalagi Singapura.
Manfaat langsung setidaknya dirasakan daerah di mana infrastruktur dibangun. Pembangunan infrastruktur akan memeratakan hasil pembangunan antardaerah, antarwilayah, dan antarpulau. Pusat-pusat pertumbuhan baru muncul di sepanjang kawasan yang infrastrukturnya terbangun, mulai dari industri manufaktur, permukiman, hingga pariwisata.
Kita belum memiliki data yang langsung menghubungkan dampak pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan kemakmuran, tetapi pengalaman sejumlah negara menunjukkan hubungan positif tersebut sepanjang faktor-faktor lain juga mendukung. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi akan tumbuh 5,1-5,4 persen tahun ini, antara lain karena belanja bangunan oleh pemerintah.
Pembangunan infrastruktur akan lebih bermanfaat apabila didukung perdagangan antardaerah. Perdagangan akan terjadi apabila ada kebutuhan akan komoditas suatu wilayah dari daerah lain. Atau, apabila ada perbedaan harga pada komoditas yang sama. Karena itu, kebijakan satu harga secara nasional untuk suatu komoditas belum tentu baik untuk menumbuhkan perekonomian wilayah.
Setelah infrastruktur terbangun, menjadi tugas kepala daerah menggerakkan ekonomi kawasan dengan menumbuhkan iklim investasi yang mendukung. Termasuk mengantisipasi dampak turunnya kegiatan ekonomi suatu kawasan akibat pembangunan infrastruktur seperti jalan tol yang menguntungkan kawasan lain.
Hal lain adalah memastikan tata kelola dalam pembangunan infrastruktur, terutama pada badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penugasan langsung pemerintah dan mencari sumber dana dari pasar uang.
KOMPAS
Pembangunan infrastruktur fisik andalan program kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai berdampak bagi perekonomian setempat.
