Di tengah ketidakpastian Timur Tengah, pada 13 Oktober lalu Presiden AS Donald Trump berpidato ihwal strategi kebijakan Pemerintah AS terhadap Iran terkait Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran.
Kesepakatan itu merupakan hasil negosiasi empat tahun antara Iran dan lima negara anggota tetap DK PBB (AS, Rusia, Inggris, Perancis, dan China) plus Jerman dan Uni Eropa (UE). Isinya mengharuskan Iran menghilangkan seluruh potensi senjata nuklir. Sebagai imbalan, sanksi ekonomi dan finansial dicabut. Aset-aset Iran di bank-bank Barat sekitar 100 miliar dollar AS juga dicairkan. Sejak ditandatangani Oktober 2015 hingga kini, Iran taat kesepakatan.
Persoalannya, Trump menganggap itu kesepakatan terburuk AS. Di matanya, dana besar yang diperoleh Iran dan pencabutan sanksi ekonomi justru membuat negara itu lebih leluasa menjalankan politik sektarian, agresif, dan ekspansif. Memang Iran mencengkeram Irak, mengirim tentara untuk menopang rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah, memberikan bantuan senjata dan finansial kepada milisi Hizbullah di Lebanon, membantu Hamas di Palestina, dan mendukung Houthi di Yaman.
Perencanaan, operasi intelijen, dan militer di sejumlah negara itu dijalankan Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Pada hari Trump berpidato, Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi larangan berbisnis dengan individu dan entitas terkait IRGC.
IRGC kena sanksi karena dianggap menguasai porsi terbesar ekonomi Iran. Sanksi diharapkan membatasi ruang gerak IRGC terkait program rudal balistik. Memang, kesepakatan nuklir tidak mencantumkan program rudal balistik Iran, tetapi pascakesepakatan, menyusul uji coba rudal balistik Iran yang bisa menjangkau hingga Israel, membuat DK PBB mengeluarkan Resolusi No 2234 yang melarang Iran membuat rudal balistik. Resolusi itu menjadi bagian dari kesepakatan nuklir Iran.
Meski rudal balistik Iran tidak dirancang untuk keperluan senjata nuklir, Trump memandang uji coba itu mencederai spirit kesepakatan nuklir. Kebijakan Trump ini didukung Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang merasa terkepung oleh negara-negara klien Iran.
Dunia menentang
Kendati sekutu Timur Tengah mendukung, UE, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, dan China menentang kebijakan Trump. Sebagai kesepakatan internasional, AS tidak berhak mengutak-atiknya. Dengan merusak kesepakatan internasional, Trump merusak kredibilitas AS dan dapat memicu krisis global.
Memang Trump tidak mundur dari kesepakatan, tetapi dengan tidak mengesahkan kesepakatan itu, Partai Republik yang mendominasi kongres dan sejak awal menentang kesepakatan akan mendorong pengembalian sanksi atas Iran. Ini preseden buruk, bisa membuat Iran dan negara-negara lain tidak mematuhi kesepakatan internasional.
Yang sudah tampak di depan mata adalah eskalasi krisis Semenanjung Korea. Akan sulit mengajak Korea Utara membuat perjanjian penghentian program nuklir dan rudal balistiknya yang mengancam dunia.
Sebenarnya, kesepakatan nuklir Iran merupakan pencapaian diplomasi gemilang. Memang tahun 2025 adalah tenggat waktu berakhirnya kesepakatan, tetapi tidak otomatis Iran dapat memulai lagi program nuklirnya. Para penanda tangan kesepakatan percaya Iran—yang menikmati pertumbuhan ekonomi—tidak akan mau kembali susah dengan kembali ke program nuklir.
Sebenarnya, Iran menjadi salah satu negara paling berpengaruh di Timur Tengah saat ini, tak lepas dari kesalahan AS. Pertama, AS menginvasi Irak (2003) yang diikuti pembubaran semua institusi, termasuk militer, terkait Partai Baath. Kevakuman kekuasaan memudahkan Iran masuk dan mendukung berkuasanya kelompok oposisi Syiah.
AS, bersama kelompok Syiah dan etnis Kurdi, kemudian menyusun konstitusi Irak yang mengabaikan aspirasi Sunni. Situasi ini memungkinkan munculnya Al Qaeda pimpinan Musab al-Zarqawi yang melarikan diri dari Afganistan.
Setelah kewalahan menangani perang sektarian yang membebani ekonomi AS, pada 2011 Presiden Barack Obama menarik pulang pasukan AS dari Irak. Ini memuluskan alasan Iran membentuk milisi Hashid al-Shaabi untuk perang melawan NIIS dan masuk ke hampir seluruh pilar kekuasaan Irak.
Kedua, ketika pecah Arab Spring di Suriah (2011), AS ikut mendorong dan mempersenjatai kelompok pemberontak Suriah. Pengalaman perang di Irak membuat Obama ragu-ragu menjatuhkan rezim Presiden Bashar al-Assad. Munculnya NIIS di Suriah membuat kebijakan AS di negara itu semakin tidak jelas. Iran pun mengapitalisasi situasi ini dengan menyokong rezim Assad habis-habisan. Peluang AS menjatuhkan Assad hilang setelah Rusia melibatkan diri.
Ketiga, AS dan sekutu Barat menjatuhkan embargo senjata atas Iran sejak revolusi 1979. Pada saat bersamaan, Washington terus memasok Israel dan sekutu Arab Teluk dengan senjata. Lebih dari itu, AS menjadikan Bahrain sebagai pangkalan armada ke-5 AS dan menempatkan puluhan ribu tentara AS di Qatar. Dalam situasi ini, tidak masuk akal mengharapkan Iran tidak mengembangkan rudalnya.
Implikasi kebijakan Trump
Kebijakan Trump membawa implikasi luas atas keamanan Timur Tengah. Trump membuang kesempatan memperkuat kelompok reformis yang kini berkuasa di Iran. Padahal, Presiden Iran Hassan Rouhani menginginkan hubungan baik dengan AS. Ia membuka Iran bagi masuknya investasi Barat dan mempromosikan pluralisme budaya. Sayang, kebijakan Trump menghina Iran dan bisa membuat rakyat Iran bersatu mendukung perlawanan kaum konservatif terhadap AS.
Padahal, sebenarnya upaya berdamai dengan AS telah dilakukan Teheran. Pada 2003, Presiden Iran Mohammad Khatami mengajukan proposal kepada Presiden George W Bush bahwa program nuklirnya terbuka diinspeksi, mau menjadi mitra untuk menstabilkan Irak, dan bekerja sama melawan Al Qaeda. Proposal ini sama dengan keinginan Trump, tetapi saat itu Bush menolak.
Saat ini masih ada sekitar 5.000 personel militer AS di Irak dan perang melawan NIIS belum selesai. Bisa jadi Iran akan mengganggu kepentingan AS di sana melalui milisi-milisi Syiah yang dibentuknya. Teheran juga akan menjauhkan Baghdad dari Washington dengan cara memasok dana bagi para tokoh dan partai politik di Irak yang pro-kebijakan Iran untuk memenangi pemilu di Irak tahun depan.
PM Irak Haidar al-Abadi, yang naik ke tampuk kekuasaan dari hasil kesepakatan Iran-AS, akan dijatuhkan. Iran, bersama Turki dan Baghdad, akan membuyarkan upaya kemerdekaan Kurdi.
Yang juga harus diperhatikan adalah kepentingan AS di Afganistan. Iran telah menjalin hubungan dengan Taliban, yang bersama NIIS telah menguasai lebih dari 40 persen wilayah Afganistan. Bantuan Iran akan meningkatkan kemampuan perang Taliban, bahkan pemerintahan Afganistan dukungan AS akan runtuh jika Iran mendorong kelompok Syiah menarik dukungan pada pemerintahan Presiden Ashraf Ghani yang rapuh.
Terakhir, Iran akan semakin mendekat ke Rusia yang belakangan makin berpengaruh di Timur Tengah. Para pemimpin Timur Tengah, seperti Turki, Mesir, Jordania, bahkan Arab Saudi, bolak-balik ke Moskwa mencari dukungan politik. Iran butuh Rusia untuk ekonomi, membeli senjata, dan dukungan politik pengimbang AS. Rusia butuh Iran untuk melestarikan ketergantungan negara-negara Asia Tengah kepadanya.
Sejauh ini Teheran menyatakan akan tetap patuh pada kesepakatan nuklir. Namun, keadaan bisa berubah kalau Trump berhasil menekan dan membujuk sekutu Perancis, Inggris, dan Jerman untuk berpihak kepada AS. Kalau itu terjadi, Iran akan menghidupkan program senjata nuklirnya. Terjadilah lomba senjata nuklir di Timur Tengah. Israel akan bersikap keras dan mengebom situs-situs nuklir Iran. Hal ini akan memicu perang besar di Timur Tengah.
Dengan demikian, buyar mimpi menyaksikan Timur Tengah damai dan stabil, padahal saat NIIS sekarat dan perang di Suriah dan Irak memperlihatkan tanda-tanda segera berakhir.
Smith Alhadar, Penasihat ISMES; Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education
