Ketua umum partai adalah simbol. Masalah yang menimpa diri ketua umum otomatis juga menimpa partai. Ini yang terjadi pada Setya Novanto dan Golkar.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (20/11), resmi menahan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Orang nomor satu di partai berjaket kuning itu akhirnya harus mengenakan rompi oranye.
Kita tetap harus memegang teguh asas praduga tak bersalah. Kendati demikian, kita juga tidak bisa menutup mata dari jalannya sejumlah persidangan kasus KTP elektronik yang telah menunjukkan adanya dugaan keterlibatan Novanto. Hakimlah yang akan membuktikan.
Situasi yang dihadapi Partai Golkar ini tentu sangat sulit. Sejumlah elite Partai Golkar pun mengakui, kasus ini telah menggerus elektabilitas. Meme yang memperolok-olok Novanto yang sedemikian viral di media sosial dan berhari-hari menempati tren teratas salah satu indikasinya.
Padahal, proses pemilihan kepala daerah di 171 daerah yang akan digelar Juni 2018 sudah di depan mata. Tahun berikutnya, pemilu DPR dan presiden pun digelar serentak. Sementara dari pemilu ke pemilu, jumlah pemilih Golkar cenderung menurun, kalaupun naik belum signifikan. Pada pemilu 1999 meraih 23,7 juta suara (22,4%), 2004 (24,4 juta, 21,6%), 2009 (15,03 juta, 14,5%), 2014 (18,4 juta, 14,7%). Kursi Golkar di DPR pun terus tergerus, pada pemilu 1999 (25,9%), 2004 (23,1%), 2009 (18,9%), dan 2014 (16,3%).
Saat merumuskan visi 100 tahun Indonesia merdeka di era Ketua Umum Aburizal Bakrie, Golkar menargetkan bisa kembali berkuasa dan memerintah pada 2024. Manakala elektabilitas Golkar pada Pemilu 2019 kembali tergerus, visi besar itu praktis semakin sulit diwujudkan.
Apa yang menimpa Partai Golkar ini sesungguhnya juga keprihatinan bangsa ini. Sebagai kekuatan politik, Partai Golkar tentu aset bangsa. Golkar yang pernah memerintah negeri ini selama 32 tahun, tak bisa disanggah, telah banyak memberi kemajuan bagi bangsa ini. Kita perlu memberi dorongan agar Golkar bisa keluar dari masalah. Golkar perlu segera mengambil langkah-langkah yang tidak saja cepat, tetapi juga tepat.
Sehari setelah Novanto ditahan, DPP Partai Golkar telah menggelar rapat pleno. Dewan Pakar Partai Golkar pun merekomendasikan untuk segera mengadakan munas luar biasa selambat-lambatnya akhir Desember 2017 untuk memilih dan menetapkan ketua umum baru.
Karena ketua umum merupakan simbol partai, figur yang tepat akan menentukan nasib Golkar ke depan. Penting untuk direnungkan kata-kata mutiara ini: ”Pilihlah pemimpin yang membangun jembatan, bukan benteng; buku, bukan senjata; moralitas, bukan korupsi; kebenaran, bukan kebohongan”. Dengan demikian, Golkar akan menjadi partai yang relevan pada masa sekarang dan masa depan. Istilah kekinian, partai zaman now.
