Mengelola Urbanisasi untuk Kota Keberlanjutan

Arsitektur ada untuk memanusiakan manusia. Merancang dan menata kota harus bertitik tolak selalu berawal dari manusia. Perancangan kota yang baik akan meninggalkan kenangan kolektif warga.

Prof Gunawan Tjahjono, 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar ”Managing Urbanisation for Sustainable Cities”, (19/12/2017), menyatakan bahwa sampai 2045 sekitar 70 persen penduduk akan tinggal di perkotaan. Maka, mengelola urbanisasi di Indonesia merupakan tantangan agar kota menjadi tempat tinggal yang heterogen, punya fasilitas yang baik, sehingga muncul inovasi dan kegiatan produktif.

Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, 2016, pun mengambil tema ”Urbanisasi yang Berkelanjutan” (”Sustainable Urbanization”). Konferensi yang menghasilkan Agenda Baru Perkotaan itu menegaskan kembali komitmen negara-negara di dunia dalam pembangunan kota layak huni dan mengelola urbanisasi secara berkelanjutan.

Kebijakan nasional pembangunan perkotaan dan wilayah telah termuat dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di antaranya ialah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

RPJMN 2015-2019 memberikan arah kebijakan pembangunan perkotaan dan wilayah, yaitu perwujudan kota-kota berkelanjutan dan berdaya saing. Juga pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, dan pengembangan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, kota cerdas, berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal.

Urbanisasi harus dikelola agar memberikan dampak maksimal, baik secara sosial (peningkatan kualitas hidup), ekonomi (kesejahteraan masyarakat), maupun lingkungan (pelestarian alam).

Untuk mengelola urbanisasi yang baik, pemerintah harus merencanakan dan merancang kota berkelanjutan, mengelola air lestari, mengolah sampah dan limbah ramah lingkungan, mengembangkan transportasi/mobilitas berkelanjutan, dan memanfaatkan energi terbarukan.

Selain itu, menerapkan bangunan/hunian hijau, menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai, memberdayakan komunitas masyarakat, mewujudkan ekonomi hijau, serta mendorong pemerintah daerah dan pengembang prolingkungan.

Kota harus menjadi tempat yang aman, nyaman, aksesibel, layak huni, dan berkelanjutan. Kota yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan, sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kota harus direstorasi dari polusi dan konektivitas/keterhubungan. Kota yang manusiawi, berorientasi dan berskala manusia, serta humanis. Segala ide kreatif dan inovasi ekologi harus terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan tinggal warga seiring meningkatnya populasi penduduk dunia yang akan tinggal di kota.

Memanusiakan manusia

Indonesia sebagai negeri tropis memiliki budaya suka beraktivitas di luar rumah, ruang terbuka. Untuk itu, arsitektur kota harus dapat membuat bangunan, infrastruktur, dan RTH menjadi lanskap kota yang memiliki arti dan dapat dikenang (ingatan kolektif) warganya.

Bangunan dan infrastruktur kota dirancang memiliki RTH untuk memfasilitasi warga agar bisa saling bertemu, bersapa, dan berinteraksi sosial. Trotoar yang lebar, ramah untuk semua, aman dan nyaman mendorong warga berjalan kaki sambil mengenal dekat kondisi kota.

Pembuat kebijakan harus peka dalam membangun kota dengan memikirkan kegunaan dan kenyamanan ramah untuk semua, termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, disabilitas. Infrastruktur yang manusiawi harus mampu menghubungkan antarmanusia, berskala manusia, dan saling terhubung di ruang publik.

Kota harus mampu menjadi katalisator, membuat manusia lebih beradab. Dalam skala perkotaan, keterhubungan dibangun melalui transportasi massal yang aman dan nyaman. Keterhubungan yang terjalin akan memperbaiki kualitas perkotaan yang selama ini masih rendah.

Inti pembangunan kota adalah kota yang memanusiakan dan menyejahterakan penduduknya. Pemerintah harus lebih kreatif menciptakan dan menyediakan ruang-ruang publik dan hijau.

Kota berkelanjutan harus didukung oleh modal sosial (budaya, kearifan lokal), ekonomi (pembangunan fasilitas, transportasi, infrastruktur konektivitas, (energi, teknologi), dan lingkungan (kualitas RTH, pengelolaan sampah dan limbah, ketersediaan air baku, RTH).

Pengembangan infrastruktur melibatkan kalangan akademis dan para ilmuwan perguruan tinggi lokal untuk ikut urun rembuk, memecahkan masalah kota. Dunia usaha memiliki kemampuan mewujudkan rencana yang sudah disepakati untuk dilaksanakan secara profesional.

Pembangunan kawasan terpadu di titik-titik strategis kota yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal menjadi ciri kota berkelanjutan. Juga sistem sirkulasi dan jaringan transportasi umum terpadu sebagai tulang punggung dari pergerakan warga.

Kepadatan di pusat kota bertujuan mengoptimalkan intensifikasi tata guna lahan dan multi- fungsi kegiatan agar kota efisien dan efektif. Masyarakat bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain seefisien dan dengan biaya seekonomis mungkin.

Keterjangkauan dan kesetaraan akses terhadap aset perkotaan dilandasi prinsip budaya inklusif untuk membangun kohesi sosial di masyarakat. Pemerintah merawat jejaring guyub antara pemerintah, swasta, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang indah dan menumbuhkan kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kotanya.

NIRWONO JOGA, Kemitraan Habitat