Laporan dari proyek bersama itu menghasilkan pemeringkatan kinerja inovasi dari 127 negara yang meliputi 97 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia. Tak terlalu jauh dibandingkan dengan laporan tahun lalu, Swiss berada di posisi puncak. Di urutan lima besar selanjutnya adalah Swedia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris. Satu-satunya negara Asia yang menduduki posisi sepuluh besar adalah Singapura.
China tampaknya semakin membuktikan diri sebagai negara pro-inovasi, yakni dengan menyabet posisi ke-22. Menariknya, ada pula dua negara ASEAN lain yang masuk ke dalam 50 besar, yaitu Malaysia di peringkat ke-37 dan Vietnam di posisi ke-47. Thailand berada di urutan ke-51 dan Filipina ke-73. Indonesia hanya mampu mengekor di belakang dengan berada di urutan ke-87 dan mengantongi skor 30,1 alias tidak sampai separuh dari skor tertinggi yang disandang Swiss sebesar 67,7. Di bawah Indonesia ada Kamboja di peringkat ke-101.
Indonesia vs Vietnam
Jika kita coba bandingkan perkembangan Indeks Inovasi Global (GII) Indonesia dan Vietnam, hasilnya tampak agak kurang menggembirakan karena Indonesia ternyata pernah lebih baik daripada Vietnam. Namun, tahun-tahun ke belakang Indonesia malah disalip.
Posisi Indonesia pada 2007 berada di urutan ke-49 dengan skor 2,71, sedangkan Vietnam di urutan ke-65 dengan skor 2,38 (pada versi awal rentang skor 0-10, kemudian berganti menjadi 0-100). Lalu, pada 2009-2010, skor Indonesia persis sama dengan Vietnam, yaitu 2,95, tetapi Vietnam satu peringkat lebih tinggi.
Sejak itu Vietnam melesat kian meninggalkan Indonesia. Pada edisi terakhir, Vietnam justru telah masuk 50 besar, sementara Indonesia di posisi ke-87. Skor Indonesia 30,10, sedangkan Vietnam 38,34.
Peringkat dan skor indeks inovasi dirinci per pilar, di antaranya terkait dengan institusi/kelembagaan, sumber daya manusia dan penelitian, infrastruktur, tingkat pemutakhiran pasar dan bisnis, hasil pengetahuan dan teknologi, serta inovasi. Dari semua pilar tersebut, Indonesia memang tak mampu berbicara banyak di level dunia dan Asia. Semua pilar rerata ada di posisi 50 ke atas.
Salah satu keunggulan Indonesia ada di pilar market sophistication menempati posisi ranking ke-62 tahun 2016. Market sophistication merupakan pilar yang terkait dengan kondisi pasar dan jumlah transaksi.
Pilar ini terdiri dari beberapa sub pilar, antara lain credit (kredit); investment (investasi); serta trade (perdagangan), competition (persaingan) dan market scale (skala pasar).
Berdasarkan analisis sederhana diperoleh hasil bahwa letak kekuatan Indonesia ialah pada trade, competition dan market scale dengan domestic market scale (skala pasar domestik)-nya sebagai kekuatan utama.
Oleh karena itu, Indonesia memang perlu memberikan perhatian lebih terhadap bidang perdagangan, persaingan, dan skala pasar, khususnya skala pasar domestik, jika ingin meningkatkan pengalaman pasar Tanah Air di kancah global. Semisal dengan terus mendorong dan memberi kemudahan berinovasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kreatif dan berkelanjutan yang notabene memang telah terbukti mampu menopang perekonomian.
Faktor pasar sebenarnya adalah faktor yang sudah bisa ditebak. Pilar unggulan inovasi Indonesia yang satu ini berbeda dengan bidang ekonomi. Toh, ekonomi nasional Indonesia sangat terbantu oleh pasar yang tercatat terbesar kelima di dunia dan oleh karena itu pula mengapa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada naik turunnya tingkat konsumsi rumah tangga, yang kontribusinya berkisar 55 persen.
Dengan kata lain, keunggulan pasar yang didapat Indonesia bukan semata karena usaha aktif dari pemerintah atau semua institusi yang terkait dengan kemajuan inovasi nasional, tetapi memang sudah semestinya secara alamiah demikian.
Lemahnya kelembagaan
Berlawan dengan itu, pilar institutions adalah pilar yang selalu terbelakang dari waktu ke waktu. Pada 2016, pilar ini menempati peringkat ke-122 dengan skor 41,6. Tak pelak, institusi untuk bertumbuh kembangnya inovasi menjadi titik kelemahan Indonesia secara keseluruhan. Hal itu terlihat jelas dari subpilar lingkungan politik, peraturan ataupun kebijakan-kebijakan soal bisnis. Hampir tidak ada daya tarik dan kekuatan dari pilar institusi kelembagaan yang akan mendorong maju pesatnya inovasi di Tanah Air.
Beberapa hasil analisis membuktikan bahwa Indonesia masih lemah soal pembebasan kelebihan biaya yang terkait dengan lingkungan peraturan/regulasi serta lemah pada kenyamanan dalam memulai bisnis yang terkait dengan subpolar lingkungan bisnis. Pekerjaan rumah pemerintah mau tak mau adalah segera melakukan pembenahan kelembagaan ke arah yang lebih kondusif bagi inovasi. Karena, jika dibiarkan berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar tidak ramah terhadap inovasi dan perubahan di mata dunia dan masyarakatnya sendiri.
Selain pilar infrastruktur, Indonesia juga terbilang sangat lemah di pilar business sophistication yang menempati posisi ke-106 pada tahun lalu. Pilar ini terkait dengan persoalan sejauh mana kondusifnya suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas berinovasi di sebuah negara. Subpilar yang membentuknya terdiri dari knowledge workers; innovation kinkages; dan knowledge absorption.
Kendati peringkat secara keseluruhan kurang menggembirakan, terkait dengan jaringan inovasi, khususnya kolaborasi penelitian antaruniversitas dan/atau industri serta dasar dari pembangunan kluster inovasi, Indonesia terbilang cukup baik. Hal ini menjadi salah satu pertanda kolaborasi antarlintas bidang ataupun kluster secara spasial kewilayahan dapat menunjang terciptanya hubungan jaringan inovasi bisnis.
Kembali ke masalah awal bahwa Indonesia harus dengan segala upaya mendorong lahirnya inovasi di berbagai bidang. Inovasi adalah napas perubahan ke arah yang lebih baik. Tanpa inovasi, perubahan terkadang tak terukur, dan bahkan terbuka peluang untuk terus mundur.
Mengapa bisa? Karena faktor institusi. Jaminan politik dan keberpihakan sistem hukum kepada pelaku-pelaku ekonomi bisnis dan sosial inovatif menjadi kuncinya. Jika keberpihakan justru minim, bahkan boleh jadi tak ada sama sekali, maka setiap inovasi muncul, lalu berbenturan dengan tatanan lama, inovasi dipastikan kalah karena tidak memiliki jaminan hukum dan politik yang jelas.
Risikonya, pemerintah, sebagaimana yang kerap kita saksikan, kelabakan menengarai relasi konfliktual antara pelaku-pelaku usaha inovatif dan pemain- pemain lama yang cenderung sangat gigantis. Walhasil, para pemangku kepentingan (stakeholder), terutama masyarakat, ikut terjebak di dalamnya, sebagai salah satu pemangku kepentingan, baik sebagai konsumen maupun pelaku lapangan.
Oleh karena itu, sudah waktunya politisi-politisi, pemerintah, dan institusi penegak hukum duduk bersama, berbicara tentang masa depan Indonesia dari perspektif inovasi nasional. Tujuannya adalah agar segera lahir institusi-institusi yang benar-benar menyamankan bagi aneka rupa inovasi yang sudah ada dan yang sedang berproses untuk hadir (terutama regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan, keberpihakan fiskal, sikap-sikap politik, dan lain-lain). Semoga.
