Kedaulatan Siber
Besarnya harapan terhadap kiprah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta mengingat banyaknya keterbatasan yang dimiliki sebagai sebuah lembaga baru, tentunya merupakan tantangan yang harus dijawab oleh pimpinan yang baru dilantik secara bijak dan cermat.
Kedaulatan data
Mempertimbangkan luasnya cakupan kerja BSSN, setidaknya ada tiga program yang perlu menjadi prioritas. Pertama, mewujudkan kedaulatan data digital. Inti dari seluruh kegiatan yang berlangsung di dunia siber adalah pengelolaan data. Dalam konteks ini sudah seharusnya data diperlakukan sebagai aset. Terlebih jika data tersebut bersifat vital dan strategis, maka harus bisa dijaga sebagaimana kita melindungi aset fisik kritikal.
Cukup banyak data publik yang masuk dalam klasifikasi tersebut, misalnya data kependudukan (KTP elektronik), keimigrasian, dan perpajakan. Data privat yang berdampak luas terhadap kepentingan umum, seperti data sistem keuangan/pembayaran yang dikelola korporasi, juga bisa digolongkan dalam kelompok ini.
BSSN wajib merumuskan aturan dan bila perlu bahkan ikut melaksanakan penyelenggaraan sistem pengelolaan data yang menjamin kedaulatan aset kritikal negara. Salah satu contoh bentuk aturan tersebut adalah mewajibkan seluruh instansi pemerintah melakukan penyimpanan data pada pangkalan data yang telah lolos uji sertifikasi kedaulatan data oleh BSSN.
Pekerjaan BSSN untuk program ini masih cukup besar melihat banyaknya laman (situs web), surat elektronik (e-mail), dan perangkat lunak aplikasi (software) milik instansi pemerintah yang menggunakan pangkalan data pihak ketiga swasta atau bahkan layanan gratisan milik asing. Keengganan beberapa provider layanan aplikasi asing untuk menempatkan pangkalan datanya di Indonesia merupakan indikator bahwa penguasaan data merupakan hal yang mereka nilai prinsipil.
Kedaulatan jaringan
Kedua, mewujudkan kedaulatan jaringan siber. Esensi dari aktivitas yang terjadi di dunia siber adalah transmisi data. Dalam hal ini, BSSN perlu merumuskan aturan dan jika dipandang perlu juga sekaligus menyelenggarakan sistem pengelolaan yang menjamin kedaulatan jaringan siber.
Jaringan siber yang dipakai oleh instansi pemerintah saat ini amat beragam, baik dalam aspek arsitektur, sistem pengelolaan, maupun penyedia layanannya. Dengan kondisi seperti ini, usaha untuk menjaga kedaulatan jaringan siber tersebut memiliki tantangan yang besar.
Untuk menghadapi hal ini BSSN, misalnya, perlu merumuskan aturan sebagai berikut: (i) mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menggunakan penyedia layanan jaringan dari provider yang telah lolos uji sertifikasi kedaulatan jaringan oleh BSSN; (ii) mewajibkan pengelola jaringan siber instansi pemerintahan hanya dari staf internal mereka; dan (iii) mewajibkan penggunaan protokol standar dalam pengelolaan sistem jaringan siber di instansi pemerintahan.
Prioritas awal yang perlu dilakukan adalah pengamanan jaringan kemiliteran, intelijen, instalasi vital negara (seperti energi, transportasi, dan logistik), serta jaringan siber yang dipakai di seputar simbol-simbol negara. Di masa mendatang tantangannya akan jauh lebih kompleks seiring berkembangnya teknologi siber, seperti implementasi Internet of Things (IoT) dan teknologi block-chain.
Kemandirian perangkat
Ketiga, meningkatkan kemandirian perangkat siber. Kegiatan yang dilakukan dalam dunia siber tidak akan bisa dilakukan tanpa perangkat pendukung, baik perangkat keras maupun lunak. Memperhatikan nilai strategis dari perangkat siber ini, BSSN perlu merumuskan aturan yang menjamin bahwa penggunaan perangkat siber turut mendukung terwujudnya kedaulatan data digital dan jaringan siber.
Perlu ada usaha-usaha nyata dari BSSN guna meningkatkan penggunaan perangkat keras ataupun perangkat lunak produksi dalam negeri, khususnya untuk instansi pemerintah dan lembaga negara. Ditinjau dari aspek keamanan siber, penggunaan perangkat buatan dalam negeri bisa memberikan transparansi desain produk yang lebih tinggi mengingat produsen lokal akan lebih mudah diajak bekerja sama untuk menyediakan akses yang lebih luas terhadap rancangan dan proses produksi bagi perangkat-perangkat, khususnya yang akan dipakai oleh instansi pemerintahan dan lembaga negara.
Selain memberikan prioritas pengamanan terhadap lembaga negara dan instansi pemerintahan, hal lain yang perlu diperhatikan BSSN adalah penggunaan perangkat siber di sektor privat, khususnya yang digunakan secara masif.
Beberapa aplikasi over-the-top, seperti aplikasi mesin pencari, media sosial, dan perpesanan (messaging) besutan perusahaan asing, saat ini memiliki jutaan pengguna di Indonesia. Dengan kemudahan penggunaan yang diberikan dan murahnya biaya layanan yang ditawarkan, membuat ketergantungan masyarakat semakin tinggi.
Apabila keadaan ini dibiarkan terus, dikhawatirkan para penyedia layanan tersebut bisa memiliki pengaruh yang semakin besar sehingga bisa memiliki posisi tawar yang tinggi ketika berhadapan dengan negara dan pemerintah. Keadaan ini mengakibatkan kendali yang dimiliki negara terhadap ruang gerak mereka di wilayah siber kita juga semakin lemah.
Untuk mengurangi potensi ancaman ini, pemerintah—dalam hal ini BSSN beserta instansi dan lembaga pemerintahan lain yang terkait (seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Ekonomi Kreatif)—perlu terus-menerus menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya aplikasi-aplikasi lokal. Masyarakat semestinya disediakan pilihan-pilihan alternatif aplikasi over-the-top lokal yang sepadan dengan aplikasi asing, tetapi di waktu yang sama mereka (para penyedia aplikasi over-the-top asing tersebut) tetap diberikan kesempatan sepenuhnya untuk beroperasi di wilayah siber kita.
Rumusan strategi pemasaran yang inovatif dan efektif, disertai dukungan diseminasi yang konkret dari pemerintah, akan sangat membantu aplikasi lokal saat harus berhadapan langsung dengan aplikasi asing yang sudah sangat mapan. Meningkatnya penggunaan aplikasi lokal pada gilirannya tentu akan menaikkan tingkat kedaulatan siber kita secara signifikan.
Agung Fatwanto Dosen Informatika, UIN Sunan Kalijaga
