Meski dua hakim berbeda pendapat, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penetapan ambang batas calon presiden tidak bertentangan dengan konstitusi. MK berpandangan penetapan ambang batas 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional untuk pencalonan presiden adalah bagian dari open legal policy pemerintah dan DPR. MK mengamini ambang batas itu dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensialisme. Sementara […]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses