Inovasi Pemetaan Gambut
Kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan lingkungan tahun 2017 berfokus pada restorasi lahan gambut dengan Badan Restorasi Gambut sebagai koordinator.
Upaya Badan Restorasi Gambut (BRG) mengimplementasikan restorasi bukannya tanpa hambatan. BRG terkendala oleh relatif minim dan kurang barunya data dan informasi terkait peta-peta gambut sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan restorasi gambut.
Minimnya peta telah memperlambat restorasi di lapangan dan menyulitkan koordinasi dengan pemilik lahan, baik di dalam maupun di luar konsesi.
Peta fungsi ekosistem gambut yang belum diperbarui menimbulkan ketidakpastian penetapan area gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidayanya karena tidak lagi sesuai saat ini.
Hambat restorasi
Dengan data yang kurang akurat, upaya restorasi yang sepatutnya diprioritaskan pada fungsi lindung jadi terhambat. Arahan pemerintah kepada pemilik lahan terkait restorasi jadi tak tajam. Misalnya, pembasahan dan penanaman kembali. Ketidakpastian juga memicu para pihak yang tidak bertanggung jawab mengubah fungsi lahan gambut.
Perlindungan gambut patut diutamakan karena Indonesia memiliki lahan gambut tropis terluas di dunia dan menyimpan 28,1 gigaton karbon (Warren et al. 2017). Ini setara dengan emisi yang dihasilkan lebih dari 20 juta kendaraan per tahun.
Jika dilepaskan ke udara, karbon dari gambut akan menyebabkan perubahan iklim, memperburuk bencana seperti banjir dan badai, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Sayangnya, gambut sering dianggap sebagai lahan basah yang tidak berguna sehingga sering dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan perkebunan.
Untuk kebutuhan penanaman, lahan gambut yang basah dikeringkan. Akibatnya, gambut yang kering mudah terbakar. Tahun 1997, kebakaran gambut menghasilkan 0,81-2,57 gigaton karbon (Page et al. 2002). Sementara kebakaran pada tahun 2015 menyebabkan 19 kematian, 100.000 kematian dini, dan kerugian ekonomi Rp 221 triliun.
Maka, Presiden Joko Widodo mencanangkan pengelolaan gambut sebagai salah satu strategi pengurangan emisi karbon Indonesia. Dibentuklah BRG.
Pemetaan lahan gambut
Untuk melindungi lahan gambut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, prioritasnya adalah memetakan gambut. Ini mencakup lokasi, luasan, ketebalan, dan tata airnya. Berbagai informasi itu akan bermanfaat mengidentifikasi area gambut yang harus dikonservasi dan direstorasi serta areal yang dapat dibudidayakan.
Indonesia setidaknya memiliki tiga peta gambut, diterbitkan oleh Program Perencanaan Fisik Regional untuk Transmigrasi pada 1989, Wetlands International pada 2004, dan Kementerian Pertanian pada 2011. Masih perlukah pemetaan lagi?
Ketiga peta itu mengandung informasi luasan dan ketebalan gambut, tetapi skalanya terlalu kecil, 1:250.000. Berarti 1 sentimeter di atas peta setara dengan 2,5 kilometer di lapangan. Peta dengan skala itu dapat digunakan sebagai referensi membuat perencanaan skala nasional seperti mengembangkan peta moratorium hutan nasional, tetapi tidak cukup untuk kebijakan pengelolaan gambut di tingkat tapak, termasuk restorasi, yang membutuhkan peta dengan skala minimum 1:50.000.
Peta-peta itu juga perlu diperbarui agar akurat menggambarkan data dan informasi gambut saat in, mengingat luasan dan ketebalan gambut dapat berubah seiring waktu akibat aktivitas di lahan gambut, seperti pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan.
Selain itu, mengukur ketebalan gambut bukanlah pekerjaan mudah. Pengetahuan akan ketebalan gambut amat penting mengingat ketebalan gambut menggambarkan volume karbon yang tersimpan di dalamnya.
Kedalaman gambut juga menjadi kunci pengelolaan dan restorasi lahan gambut yang terdegradasi. Namun, tak adanya metode yang disepakati ilmuwan untuk mengukur gambut, khususnya mengukur ketebalan gambut, telah menghambat dihasilkannya peta gambut yang paling baik dan kredibel.
Kombinasi berbagai tantangan dan situasi ini menciptakan kebutuhan akan langkah yang kreatif dan inovatif dalam memetakan lahan gambut di Indonesia. Pada era teknologi informasi yang perkembangannya eksponensial—di mana banyak aplikasi komputer, teknik pemodelan dan analisis, serta inovasi penginderaan jauh—logis jika kita berasumsi bahwa ada para pihak yang memikirkan metode teknis pemetaan gambut yang akurat, terjangkau, dan cepat. Masalahnya, bagaimana menemukan orang-orang itu dan bagaimana mendapatkan metode pemetaan gambut yang optimal? Jawabannya adalah melalui kompetisi skala dunia.
Kompetisi
Maka, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Yayasan David and Lucile Packard menggagas penyelenggaraan kompetisi Indonesian Peat Prize untuk menemukan metode pemetaan lahan gambut yang akurat, cepat, dan terjangkau. Hadiahnya 1 juta dollar AS atau Rp 13 miliar. Kompetisi diluncurkan dua tahun lalu, 2 Februari 2016.
Setiap kelompok peserta wajib bermitra dengan peserta dari Indonesia dengan maksud memastikan adanya transfer teknologi dan pengetahuan pemetaan gambut ke Indonesia.
Kompetisi berhasil menarik peserta dari 10 negara lebih yang bermitra dengan universitas terkemuka Indonesia, lembaga penelitian pemerintah, LSM lingkungan, hingga perusahaan konsultan profesional. Metodenya dari penggunaan gelombang elektromagnetik, light detection and ranging (LiDAR), machine learning, citra satelit, hingga pengukuran lapangan.
Dibentuk pula Dewan Penasihat Ilmiah, yang memberi rekomendasi finalis dan pemenang kepada BIG. Beberapa institusi yang masuk Dewan Penasihat Ilmiah mencakup Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, CIFOR, NASA Jet Propulsion Laboratory, Universitas Leicester, European Space Agency, dan sebagainya.
Metode pemenang Indonesian Peat Prize akan menjadi referensi memperbaiki Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pemetaan lahan gambut skala operasional 1:50.000. Ini bermanfaat bagi perencanaan lahan gambut di tingkat tapak.
Metode pemetaan gambut pemenang Indonesian Peat Prize diumumkan 2 Februari 2018, yang merupakan Hari Lahan Basah Sedunia. Metode pemenang diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi geospasial lahan gambut di Indonesia.
Hasanuddin Z Abidin Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia
