Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bagian dari eksekutif dan bisa menjadi obyek angket DPR. Putusan MK itu haruslah dihormati kendati sejumlah ahli hukum tata negara menilai putusan MK itu berpotensi bertentangan dengan putusan MK yang lain. Putusan MK itu juga berpijak pada teori pembagian kekuasaan klasik, eksekutif, yudikatif, legislatif, kendati sudah bermunculan […]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses