Pengundian Nomor Urut Partai - Pengurus partai politikmenerima surat hasil pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 dari ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (18/2) malam. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan nomor urut 14 partai politik nasional dan 4 partai lokal DI Aceh untuk pemilihan umum tahun 2019.
Tahapan pemilu tahun 2019 terus bergerak. Sebanyak 14 partai politik telah ditetapkan oleh KPU sebagai partai politik peserta pemilu dengan nomor urutnya.
Kita bersyukur sejumlah pimpinan parpol meneguhkan tekadnya untuk tetap memperteguh persatuan bangsa. Persatuan Indonesia adalah titik simpul dari keutuhan bangsa Indonesia. Pemilu hanyalah mekanisme demokrasi untuk menanyakan kembali mandat rakyat. Benar kata Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat, ”Jangan sampai persatuan dan kesatuan NKRI kita gadaikan demi transaksi politik jangka pendek.” Pemilu adalah mekanisme untuk sirkulasi kekuasaan, sirkulasi anggota DPR, dan sirkulasi partai untuk pembaruan mandat rakyat. Pemilu adalah jalan demokrasi.
Dalam Pemilu 2019, ada empat partai politik baru yang ikut serta, yakni Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) gagal lolos dan akan berjuang ke Badan Pengawas Pemilu. Menggugat ke Bawaslu adalah mekanisme demokrasi yang dibenarkan.
Komitmen pimpinan partai untuk melangsungkan pemilu damai tanpa ujaran kebencian, tanpa politik uang, sangatlah dihargai. Komitmen pimpinan partai diperlukan di tengah penetrasi media sosial yang dengan leluasa menggoreng emosi massa, menyebar fitnah, dan menyebarkan kabar bohong. Penetrasi media sosial itu haruslah diantisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk partai politik.
Melihat latar belakang itulah, elite partai juga punya tanggung jawab untuk tidak menyebar kabar bohong, kabar fitnah melalui media sosial, bahkan mereka punya tanggung jawab mengisi media sosial dengan narasi besar bangsa. Pemahaman itu bukan hanya pada elite politik, melainkan pada kader politik mereka.
Publik pun harus menerima kenyataan dengan melihat tren yang ada sejak Pemilu 1955 sampai Pemilu 2014, keinginan sejumlah pemikir politik soal penyederhanaan partai belumlah tercapai. Bagi masyarakat, sebenarnya bukan banyaknya parpol yang dibutuhkan, melainkan efektivitas partai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, melakukan pendidikan politik rakyat.
Peran parpol signifikan dalam sistem demokrasi. Hampir semua perekrutan pimpinan lembaga selalu melibatkan DPR yang notabene kepanjangan dari partai. Oleh karena itulah, publik berharap parpol membereskan pekerjaan rumahnya. Meninggalkan politik transaksional dan menuju politik gagasan. Publik menantikan bagaimana program parpol mengatasi masifnya korupsi di Indonesia yang melibatkan kader partai, bagaimana partai mengajukan strategi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan lingkungan hidup (ecocracy), dan bagaimana partai menawarkan jalan kesejahteraan bagi rakyat seluruh Indonesia.
Tawaran program dan narasi itu dibutuhkan untuk kemajuan bangsa, bukan semata-mata menawarkan politik identitas untuk meraih kekuasaan.
