Menurut Artikel 1, Pasal 9, Klausul 4, UUD AS, disahkan pada 1789, semua pejabat pemerintah “dilarang, tanpa persetujuan Kongres, menerima hadiah, pembayaran, jabatan, atau gelar apa pun dari raja, pangeran, atau negara asing mana pun.” Klausul ini terkenal sebagai emoluments clause atau klausul pembayaran.
Kenapa hubungan pihak asing dengan pejabat pemerintah begitu diutamakan dalam konstitusi kami? Di Federalist No 22, Alexander Hamilton menjelaskan: “Salah satu titik lemah republik selaku bentuk negara, antara manfaatnya yang banyak, adalah keterbukaannya yang berlebihan kepada korupsi asing.” The Federalist Papers ditulis Hamilton, James Madison dan John Jay, para pendiri bangsa, untuk mendukung ratifikasi konstitusi yang baru disusun pada 1787.
Dalam sejarah Amerika, belum pernah ada presiden yang dimakzulkan berdasarkan klausul pembayaran. Setelah Richard Nixon meletakkan jabatannya pada 1974 sebab terbukti menutupi pembobolan kantor Partai Demokrat di kompleks Watergate, ada konsensus baru tentang makna konflik kepentingan dan cara terbaik mengatasinya. Sejak itu semua calon presiden mengumumkan rekor pembayaran pajak pendapatannya selama beberapa tahun agar masyarakat bisa menilai sendiri kemungkinan konflik kepentingan ke depan. Setelah terpilih, semua asetnya ditaruh dalam suatu blind trust, tempat aset itu dikelola secara rahasia oleh seorang trustee selama masa kepresidenannya untuk meyakinkan masyarakat bahwa keputusan presiden didasarkan pada keperluan bangsa.
Donald Trump adalah presiden pertama sejak Nixon yang tak merilis rekor pembayaran pajaknya atau melepaskan kekuasaan atas asetnya. Ia juga presiden pertama yang mengangkat anaknya sendiri, Ivanka Trump, dan menantunya, Jared Kushner, selaku staf resmi di Gedung Putih. Masing-masing punya perusahaan sendiri: Ivanka di dunia mode perempuan dan Jared di sektor realestate.
Menurut laporan Jared pada pemerintah ketika diangkat sebagai penasihat senior presiden, ia punya aset sebanyak 761 juta dollar AS dalam bentuk realestate dan investasi lain. Jared maupun Ivanka belum menuruti saran Departemen Keadilan untuk menaruh aset mereka dalam sebuah blind trust.
Apa dampak penampikan Trump dan keluarganya atas norma etika politik yang sudah lama ditaati dua partai besar kami? Plunder, penjarahan, menurut David Frum, intelektual publik konservatif ternama, dalam buku barunya Trumpocracy: The Corruption of the American Republic. Wawasan Frum: “Korupsi merupakan keadaan normal dalam kehidupan masyarakat; sebaliknya, kejujuran adalah suatu perjuangan sungguh-sungguh yang tak terhenti terhadap inersia budaya dan gravitasi politik.”
Contohnya banyak sekali tentang Trump sendiri. Dalam triwulan pertama 2017 Hotel Trump di Washington menerima 4,1 juta dollar AS di atas proyek- sinya, berkat pilihan berbagai pemerintahan asing dan perusaha- an menggunakan fasilitasnya, meski tarifnya dinaikkan jauh di atas hotel sekitar. Di Mar-a- Lago, klub golf swastanya di Florida, fee menjadi anggota dinaikkan dua kali ke 200.000 dollar AS. Berbagai instansi Partai Republik, seperti Asosiasi Gubernur Republik, mengeluarkan 1,3 juta dollar AS di properti Trump pada paruh pertama 2017.
“Korupsi merupakan keadaan normal dalam kehidupan masyarakat; sebaliknya, kejujuran adalah suatu perjuangan sungguh-sungguh yang tak terhenti terhadap inersia budaya dan gravitasi politik.”
Dari satu segi, contoh-contoh ini bikin saya tersenyum mengingat reputasi Trump selaku orang kikir yang sering dituntut pemborongnya sebab tak dibayar sesuai kontraknya. Kenaikan tarif di propertinya adalah segi lain kekerdilannya sebagai manusia.
Selama ini mungkin berbagai ulah Jared Kushner lebih memprihatinkan sebagai ancaman terhadap mutu demokrasi kami. Pada 27 Februari 2018, The Washington Post memberitakan bahwa “pejabat di setidaknya empat negara telah membicarakan secara rahasia bagaimana memanipulasi Jared Kushner dengan memanfaatkan kerumitan bisnisnya, kesulitan keuangannya, dan kekurangpengalamannya tentang kebijakan luar negeri.” Keempat negara itu: Uni Emirat Arab, RRT, Israel, dan Meksiko.
Kesimpulan Frum persuasif: “Suatu negara hukum bisa berta- han atas sejumlah korupsi pejabatnya. Ia tak bisa bertahan terhadap suatu culture of impunity, budaya berciri kebebasan dari hukuman. Inilah alasan kenapa rezim korup lekas jadi otoriter; rezim otoriter lekas jadi korup.”
R William Liddle, Profesor Emeritus Ohio State University, Columbus, Ohio, AS
