Penahanan mantan pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, akan memperuncing krisis politik di Spanyol dan juga mempersulit posisi mitra Spanyol di Uni Eropa.
Ketegangan yang mulai menurun di Catalonia pascapemilu Desember lalu kembali bergolak sewaktu otoritas Jerman menahan Puigdemont yang memasuki wilayah Jerman dari perbatasan Denmark. Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama pihak keamanan Jerman dan unit intelijen Spanyol.
Ribuan orang di Catalonia langsung turun ke jalan menentang penahanan itu. Dari Barcelona, aksi menyebar ke kota-kota lain di wilayah Catalonia dan berujung dengan bentrokan antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan, yang menyebabkan puluhan orang luka-luka. Friksi juga terjadi antara kubu pro-Spanyol dan kubu pro-kemerdekaan di Catalonia, yang jumlahnya berimbang.
Selama lima bulan terakhir otoritas Spanyol mencoba untuk mengekstradisi Puigdemont yang melarikan diri ke Brussels, Belgia, atas tuduhan pemberontakan dan penggelapan. Namun, Spanyol menghentikan upaya ini karena Belgia tidak memiliki hukum yang sesuai terkait pemberontakan. Mahkamah Agung Spanyol Jumat lalu mengaktifkan kembali perintah penahanan internasional, saat Puigdemont berada di Finlandia.
Pengadilan daerah di Jerman ini akan memutuskan apakah Puigdemont akan diekstradisi ke Spanyol atau tidak. Pihak Jerman akan meneliti kembali apakah tindakan yang dilakukan Puigdemont sesuai dengan yang dituduhkan oleh Madrid, dan apakah isu itu sesuai dengan UU Jerman dan UU UE.
Meski demikian, banyak yang memperkirakan petualangan Puigdemont akan berakhir. Meskipun prosesnya akan memakan waktu lama, pengadilan Jerman diperkirakan akan mengekstradisi Puigdemont.
Tak ada satu negara Uni Eropa pun yang mengakui atau mendukung kemerdekaan Catalonia yang dideklarasikan Puigdemont. Selain secara politis saling mendukung, para pemimpin UE juga menyadari banyak negara di blok ini yang bermasalah dengan isu separatisme.
Krisis politik Spanyol kini memasuki babak baru. Meski mayoritas kursi parlemen di Catalonia hasil pemilu Desember lalu dikuasai kubu pro-kemerdekaan, pemerintahan belum bisa dibentuk. Kubu pro-kemerdekaan tetap berkeras ingin menjadikan kembali Puigdemont sebagai presiden.
Jika sampai dengan 21 Mei pemerintahan tak kunjung terbentuk di Catalonia, Madrid kembali akan mengadakan pemilu di Catalonia, yang hasilnya kemungkinan tak akan berubah banyak dibandingkan yang lalu. Krisis politik ini juga berdampak langsung terhadap pemerintahan PM Mariano Rajoy karena anggaran nasional 2018 belum bisa disahkan parlemen akibat krisis Catalonia.
Saat ini krisis politik telah melumpuhkan perekonomian Catalonia dan menyebabkan ribuan perusahaan memindahkan kantor pusatnya dari Barcelona. Jika terus berlarut, krisis ini akan menggerogoti perekonomian Spanyol secara keseluruhan.
