Pola-pola koalisi yang terbangun dalam Pilkada 2018 di 171 daerah menunjukkan ketidakmampuan PDI-P dalam membangun koalisi yang kohesif di tingkat lokal. Pada Pilpres 2014, PDI-P awalnya bermitra dengan PKB, Nasdem, dan Hanura. Setelah Joko Widodo terpilih sebagai presiden, gerbong koalisi pemerintah bertambah dengan masuknya PAN dan Golkar.
Dalam situasi politik normal, idealnya pola koalisi pemerintah di tingkat nasional mengakar hingga ke provinsi, kota, dan kabupaten. Partai di daerah seharusnya mengikuti arah kebijakan dari pemimpin partai di tingkat pusat. Namun itu tidak terjadi di pemerintahan saat ini. Koalisi yang dibangun PDI-P ternyata lumayan tercerai berai, setidaknya dilihat dari statistik koalisi Pilkada 2018.
Mari kita bandingkan pola koalisi yang dibangun oleh PDI-P dengan dua partai oposisi saat ini, Gerindra dan PKS. CSIS mengumpulkan dataset terkait Pilkada 2018 yang beberapa di antaranya meliputi pola koalisi partai politik di 171 daerah dan background pribadi seperti pekerjaan, umur, dan pendidikan dari 569 pasang calon kepala dan wakil kepala daerah yang akan berkompetisi Juni nanti.
Data ini memungkinkan kami menjawab berbagai pertanyaan menarik, misalnya, di daerah mana saja partai X membentuk koalisi dengan Y, bagaimana indeks korelasi koalisi antarpartai, dan partai mana yang terbanyak mendukung calon purnawirawan TNI/Polri.
Terkait koalisi yang dibangun PDI-P, ada sejumlah temuan menarik. Koalisi yang dibangun PDI-P dengan mitra di pemerintahan seperti PAN dan Golkar ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan koalisi yang dibangun kedua partai dengan Gerindra. Dari 171 daerah, PDI-P berkoalisi dengan PAN hanya di 57 daerah. Sementara PAN berkoalisi dengan Gerindra di 73 daerah. PAN juga memilih lebih banyak bekerja sama dengan PKS ketimbang PDI-P. PAN dan PKS akan bersama-sama mendukung calon pemimpin di 64 daerah, sementara PAN dan PDI-P hanya akan bekerja sama di 57 daerah saja.
Di sisi lain, Golkar juga terlihat lebih nyaman berkoalisi dengan Gerindra dibandingkan PDI-P. Ini terbukti dari jumlah koalisi Golkar-Gerindra lebih banyak (65 koalisi) dibandingkan Golkar-PDI-P (57 koalisi).
Jumlah koalisi yang Golkar ciptakan seperti dengan Nasdem, PAN, Hanura, dan PKB juga melampaui jumlah koalisi Golkar dengan PDI-P. Ini artinya, koalisi sesama partai pendukung pemerintah di Pilkada 2018 memang terjadi, tetapi koalisi tersebut terbatas pada koalisi partai-partai pendukung pemerintah minus PDI-P.
Khusus untuk Golkar, fakta bahwa partai ini mampu membentuk jejaring koalisi yang luas membuktikan mereka memiliki fleksibilitas dan adaptasi yang lebih baik dibanding partai lain. Tetapi kenyataan bahwa Golkar memilih mendekat ke Gerindra di tingkat lokal juga adalah sesuatu yang agak janggal, terlebih Golkar baru saja mendapat tambahan kursi di kabinet setelah Idrus Marham diangkat sebagai Menteri Sosial pada reshuffle kabinet Januari lalu.
Buat PDI-P, Pilkada 2018 seharusnya dilihat sebagai momen konsolidasi awal menghadapi Pemilu 2019. Ini momen exercise bagi PDI-P dan partai lain dalam melihat efektivitas koalisi yang terbangun dan sejauh mana mesin politik partai berjalan di tingkat lokal.
Sayangnya momen konsolidasi ini tampaknya gagal dimanfaatkan secara efektif oleh PDI-P. Adalah Gerindra bersama sekutu utamanya, PKS, yang ternyata lebih berhasil membentuk kekuatan yang lebih solid. Dua partai ini akan bekerja sama di 70 pilkada. Di tambah PAN, partai yang sebetulnya masih punya wakil di kabinet, koalisi oposisi yang terbentuk diperkirakan akan makin menguat seiring Pemilu 2019 yang kian mendekat.
Pemerintah vs oposisi
Sekarang, andaikan koalisi awal pemerintah antara PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura kembali terjadi pada Pemilu 2019, kita berharap bahwa keempat partai ini terlebih dahulu membentuk sebanyak-banyaknya koalisi pada Pilkada 2018.
Tetapi, ternyata keempat partai hanya bekerja sama di 14 pilkada saja. Dan dari 14 pilkada ini, keempat partai hanya berkoalisi di satu pilgub (yang sebetulnya tidak terlalu signifikan magnitude-nya dalam pilpres), yakni di Provinsi Maluku, dimana mereka mendukung Jenderal (Purn) Murad Ismail. Sementara sisa 13 koalisi terjadi di kabupaten-kabupaten kecil seperti Deli Serdang, Bone, Jayawijaya, dan Mimika.
Sementara koalisi yang terbangun antara Gerindra, PKS, dan PAN berjumlah 39. Dari 39 ini, ketiga partai bersekutu di enam pilgub yang sebagian besar adalah provinsi-provinsi kunci seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.
Singkatnya, dari segi jumlah koalisi dan juga magnitude daerah tempat koalisi terbentuk, PDIP- tertinggal jauh dari pihak oposisi. Apa pesan penting dari angka-angka di atas? Pertama, kenyataan bahwa jumlah koalisi PDI-P dengan mitra koalisinya lebih kecil dibandingkan koalisi partai oposisi menunjukkan kelemahan PDI-P dalam melakukan komunikasi politik yang luwes dengan partai-partai lain. Dalam momen seperti pilkada, koalisi politik tak akan terbentuk manakala sebuah partai kurang fleksibel dalam menyodorkan nama-nama calon kepala daerah. Koalisi juga tidak akan terbentuk jika sebuah partai terlampau percaya diri mengusung calon kepala daerah tanpa bantuan partai lain.
Ini terjadi, misalnya, dalam Pilkada Jawa Barat di mana PDI-P memutuskan maju sendiri mengusung TB Hasanuddin sebagai calon gubernur tanpa berkoalisi dengan partai mana pun. Padahal, Jawa Barat secara kultural bukanlah basis yang ramah terhadap partai nasionalis seperti PDI-P.
Pesan kedua terkait perlunya kesadaran dini dari petinggi PDI-P, termasuk Presiden Jokowi, bahwa kekuatan-kekuatan politik di sekitar mereka sebetulnya sudah melakukan konsolidasi awal di daerah-daerah.
Ini adalah sesuatu hal yang sesungguhnya lumrah dalam politik di mana setiap partai memilih strategi yang akan mengantarkan mereka ke pusat-pusat kekuasaan. Tetapi kegagalan merespons manuver ini secara bijak akan sangat mungkin menyulitkan peluang Presiden Jokowi terpilih kembali tahun depan.
Noory Okthariza, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, Jakarta
