Menertawakan Diri

Menertawakan orang lain itu mudah, yang muskil sesungguhnya kesanggupan menertawakan diri sendiri. Mengkritik liyan itu tak butuh pikiran panjang, yang harus terus dikedepankan sebenarnya keterampilan mengkritik diri sendiri. Justru di sinilah letak persoalan itu. Kita lebih awas melihat ke luar, dan enggan menelisik ke dalam. Lebih senang mencela, daripada menata.

Sepanjang ini yang dilakukan maka selamanya  kehidupan menjadi hiruk-pikuk  dengan pernyataan, miskin penghayatan. Gemuruh percakapan tetapi defisit pengamalan. Sibuk mencerca, tapi tak mau mengaca.

Di titik ini saya menjadi paham mengapa filsuf Konfusius berujar, bahwa  hal pertama yang harus dilakukan pemerintah  dan masyarakat ketika hendak membangun negara berkeadaban adalah terjaga dalam kata. Kecermatan mengelola pembicaraan. Menata kata sebagai langkah awal menata batu-bata peradaban.  Ketika kata-kata tidak tertib,  jangan harapkan tercipta ketertiban di ruang publik. Kata-kata itu, ucap Martin Haidegger, adalah rumah eksistensial sekaligus modus manusia “mengada”. Kata-kata secara otentik bisa merumuskan secara ontologis sejatinya siapakah kita.

Sebelum berubah menjadi konflik fisik dan peperangan berkepanjangan, awalnya adalah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik dalam konteks ini  ya kata-kata serampangan, tak bertanggung jawab dan semena-mena. Bisa bernama penafsiran keliru, fatwa kebencian, sejarah yang dibelokkan atau ramalan yang tak jelas acuannya.

Kekerasan simbolik biasanya menjadi landasan legitimasi seseorang absah melakukan tindakan kekerasan fisik. Ketika api sudah berkobar, yang terbakar segenap hal. Capaian peradaban roboh. Yang sulit disembuhkan adalah hancurnya relasi sosial dan trauma psikologis berkepanjangan.

Maka kita menjadi mengerti, etik keutamaan yang selalu diserukan para nabi adalah kecermatan berbicara, kefasihan menarasikan data dan keteguhan menyuarakan kebenaran.

Sidharta Gautama sampai harus bermigrasi dari posisi semula sebagai politisi menuju pohon Bodhi untuk bermeditasi sampai kemudian pewahyuan Ilahi menghampiri dan akhirnya setiap kata-katanya rajah kebenaran. Nabi Isa menyerukan puasa berbicara  dan  atau Nabi Muhammad yang hanya memberika dua opsi: berkata benar atau diam.

Pasca-Orde Baru

Selepas  khatamnya negara   Orde Baru, yang benar-benar terasa wujud kebebasan berbicara. Sayang kita sering kali jatuh dari kutub ekstrem satu terdampar pada medan blok ekstrem lainnya. Masa Orde Baru pembicaraan dikendalikan dan segenap penafsiran  dimonopoli penguasa. Hari ini situasinya berbanding terbalik secara diametral. Sekarang tidak ada lagi yang tidak boleh dibicarakan. Semua diterabas. Hasilnya adalah surplus kata-kata tapi tuna makna, sibuk berpidato namun kehilangan arti,  ramai orasi tapi tak punya jejak faedah sama sekali.

Sekarang  tidak saja politikus dan pemerintah, namun masyarakat juga seperti sedang berlomba berebut mikrofon meneriakkan hal ihwal. Semua merasa wajib ditulis tanpa mesti  memperhitungkan sama sekali siapa pembacanya. Tidak ada yang mau mengambil posisi pendengar tapi seluruhnya bernafsu menjadi pembicara. Apa isi pembicaraan? Tidak penting. Sebab yang penting bergeser menjadi bicara itu sendiri.

Kompas/Alif Ichwan

Sejumlah aktivias dari Masyarakat Anti Hoax Indonesia (Mafindo) membawa pamflet untuk mengingatkan masyarakat agar tak terprovokasi oleh berita bohong atau  hoaks (12/2/2017).

Sepanjang garis khatulistiwa yang nampak adalah podium yang disesaki kerumunan manusia Indonesia yang sedang merayakan pembicaraan tanpa tapal batas.   Kalau dahulu  ada yang dianggap tabu semisal menyoal SARA, hari ini tabu itu punah. SARA   justru menjadi komoditas menjanjikan sebagai jualan paling efektif dan murah meriah untuk  mendulang  suara.

Pemilihan gubernur DKI Jakarta membuktikan hal itu. Sebenarnya tanpa harus melibatkan konsultan politik, pasangan Anies-Sandiaga bisa menang mudah yang  penting ingatan tentang “penistaan” ayat-ayat Tuhan terus diaktifkan dalam memori kolektif para pemilih yang tengah mabuk agama. Populisme kanan yang jadi fenomena global itu bahan bakunya adalah politik yang dijangkarkan pada sumbu pendek sentimentalisme identitas eksklusif.

Pasca Orde Baru menjadi panggung buat para demagog, pendakwah dan tukang obat. Dan yang memerankan profesi itu kita semua. Semuanya.  Kalau dahulu Bung Karno berpidato di lapangan Ikada segenap khalayak senyap menyimak seksama, sekarang  seorang pemimpin berpidato semua ikut terlibat menanggapi dan tidak kalah banyaknya adalah tanggapan nyinyir dan penuh hujatan. Tak pernah paham puisi tiba-tiba menjelmakan diri sebagai kritikus. Puisi dibantai nalar teologi yang kebablasan. Tidak mengerti agama, diingatkan malah murka. Ulama sungguhan di-bully, ustad gadungan dibela. Bangsa dengan semangat menjadi komentator kalap dan meluap-luap.

Kalau sepakbola dijadikan metafora bernegara, maka seluruh penonton tampil riuh sebagai komentator dari kesebelasan yang tidak kunjung beranjak mutunya. Sementara wasit mengambil keputusan sering kali dirasuki keraguan sehingga oleh kedua belah dianggap vonisnya merugikan. Kerumunan penonton partisan yang selalu siaga melakukan tawuran dengan meneriakkan yel- yel kebencian. Siap menyulut stadion yang justru dibangun dari pajak mereka sendiri.

Mimbar media sosial

Tentu saja lapangan terbuka dan pengerahan massa besar-besaran itu sekarang bermetamorfosa menjadi media sosial. Karakteristik dan polahnya serupa. Status di Facebook, cuitan di Twitter dan atau kabar di WhatsApp sesungguhnya bukan bentuk bahasa tulisan tapi lebih dekat kepada bahasa lisan yang dituliskan serampangan. Tidak kita temukan di dalamnya argumentasi memadai, refleksi dalam atau hujjah yang cukup.

Lebih gila lagi pesan “verbal” itu dikuatkan dengan meme. Agar sampai kepada khalayak luas maka diviralkan sedemikian rupa. Sering kali isinya tidak kita baca tetapi karena semangat menyala-nyala yang menggerakkan telunjuk selekasnya membagikan (share) kepada orang atau grup yang kita anggap harus mengetahuinya. Pascakebenaran followers (pengikut) menggeser konsep umat dan warga.

Berbeda dengan kerangka (frame) umat dan warga, dalam followers sahih dan batil itu tolok ukurnya “viral”. Kalau dalam kriteria Hadis ada yang namanya “mutawatir” di mana umat tak mungkin bersekongkol bikin dusta, dalam media sosial dusta itu sengaja “diciptakan” agar berita itu “menarik”, heboh dan banyak orang  “tertipu”. Hak terjungkal, yang tersisa adalah hoaks. Aletheia hilang dan yang menjamur doxa.

Demokrasi dan konsep kewargaan abad 21 menemukan tantangannya sendiri, nasionalisme  mendapatkan dinamiknya  yang pelik. Keliru dalam menyikapi kesimpangsiuran percakapan yang tak terkendali maka lonceng kehancuran kita  tinggal menunggu waktu. Tepat di titik ini revolusi sosial Timur Tengah yang dikenal dengan  "musim semi" Arab dimulai yang kemudian menjalar ke mana-mana.

Tradisi literasi

Hanya penguatan tradisi literasi yang bisa menjadi jawaban sengkarut semua itu. Literasilah yang akan membuat kita baik sebagai penganut agama atau bagian dari warga bangsa selalu berbicara sesuai takarannya. Kapan harus berbicara dan isi pembicaraan seperti apa yang mesti disampaikan.  Literasi sebagai jembatan emas supaya media sosial bisa dijadikan modal sosial dan kapital kultural membangun keadaban publik.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Warga membubuhkan tanda tangan di spanduk tentang Persatuan Indonesia di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (12/11). Kampanye itu untuk mendukung terciptanya persatuan yang solid sehingga Bangsa Indonesia dapat melakukan pembangunan dengan baik.

Literasi menjadi persyaratan mutlak agar kita tidak mudah ditipu para petualang politik  dan juga tidak punya keinginan memanipulasi berita untuk kepentingan tidak jelas.  Dalam atmosfer literasi maka gotong royong yang disebut-sebut roh Pancasila oleh Bung Karno akan menemukan jiwanya yang hakiki. Orang saling membantu satu dengan lainnya bukan karena alasan  partisan tapi demi meretas jalan menuju kebaikan semua (public good), tegaknya kehormatan kemanusiaan.

Bukankah ayat pertama yang diserukan  Nabi Muhammad adalah keterampilan membaca. Iqra! Dalam jantung iqra kita menjadi komunitas terdidik. Membaca diri, sejarah dan masa depan. Spirit membaca yang akan menggerakkan mesin demokrasi tidak hanya berhenti sebatas elektoral-prosedural tapi bergerak menuju khitahnya: demokrasi substansial. Pendidikan sebagai gerbang pembebasan dilakukan secara paripurna dan kemerdekaan bisa diserap dengan utuh. Tanpa semangat literasi, selamanya kita sibuk menertawakan liyan sambil lebay melakukan pendakuan bahwa dirinya paling benar.

Asep Salahudin, Staf Ahli UKP PIP, Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat