Rasionalisasi Pendidikan Tinggi
Seperti sudah dimaklumi, tugas pokok perguruan tinggi adalah berperan aktif dalam perbaikan dan pengembangan kualitas kehidupan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kerja sama internasional guna mencapai kedamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia.
Mungkin sudah saatnya kita melihat kembali, merefleksikan diri dan bertanya, apakah pendidikan tinggi perlu dirasionalisasikan? Kita perlu melihat persoalan ini dengan kesadaran yang tidak saja melibatkan nalar, tetapi juga kesadaran batin. Bebas dari sistem kapitalisme pengetahuan, sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk dunia saat ini.
Ribuan peserta mengikuti pelaksanaan ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (31/5/2017). Dalam kesempatan itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir kembali menegaskan tidak menoleransi praktik perjokian dan akan menindak tegas pelakunya.
Liberasi dan transformasi untuk membebaskan diri sangat diperlukan. Banyak perguruan tinggi (PT) yang tanpa sadar, terpaksa, atau dipaksa untuk ikut tren yang sengaja diciptakan dan mungkin menyimpang dari tujuan asal universitas itu didirikan.
Pendidikan tinggi perlu orisinal dan mesti menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa dan negara. Sistem yang ada sekarang memaksa yang lemah jadi pengikut, yang hanya berfungsi sebagai konsumen. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan tinggi yang sangat kuantitatif dan komersial.
Di antara pemainnya adalah perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan publikasi ilmiah dan pemasaran pendidikan tinggi seperti Elsevier, Clarivate Analytics dan Quacquarelli Symonds (QS). Secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, visi dan misi dari pendidikan tinggi juga dikontrol oleh kekuatan yang sepertinya rasional ini. Akibatnya, banyak universitas yang jadi agresif dan meninggalkan wisdom-nya.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Kemristek dan Dikti dengan enam PTN yang menerima program perdana bertajuk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri tahun 2016 di Jakarta, Senin (7/3/2016).
Pendidikan tinggi jadi rasional secara detail, tetapi irasional secara umum. Tampak rasional dengan instrumen yang terukur pada tingkat administrasi keilmuan seperti indikator dari hasil penelitian dalam bentuk bibliografi data, tetapi irasional pada tingkat kontribusi nyata kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memanusiakan manusia. Sampai saat ini, kita masih jadi konsumen dibandingkan produsen dari produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pendidikan tinggi perlu diletakkan pada tujuan asalnya, yaitu pendidikan tinggi yang berdaulat, bermartabat, dan memanusiakan manusia. Perlu perenungan dan refleksi untuk bertanya, apakah kita sudah merdeka atau menjadi budak sukarela dari kekuatan yang membentuk sistem pendidikan tinggi saat ini?
Kritik terhadap PT
Sistem satu dimensi yang dikemukakan oleh Herbert Marcuse dari Institute for Social Research The Frankfurt School terlihat dengan jelas pada sistem pendidikan tinggi hari ini. Salah satu cirinya adalah terjadinya administrasi dan pengaturan total.
Sebagai contoh, peraturan semua dosen dan mahasiswa pascasarjana wajib memublikasikan hasil penelitian mereka di jurnal yang berindeks (Scopus dan Clarivate Analytics). Dengan cara ini, universitas lebih memikirkan hasil daripada proses pendidikan. Tidak peduli apakah universitas tempat dosen tersebut bekerja punya fasilitas laboratorium yang memadai atau tidak.
Walaupun kebijakan ini positif dan rasional untuk memaksa dosen memublikasikan karyanya, perlu dikaji apakah kebijakan ini dapat memartabatkan serta mendaulatkan pendidikan tinggi dan memanusiakan manusia.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2F416716_getattachment25f5a989-4914-4e03-84cd-a655e54d938b408103.jpg){kind=logo}
Pelajar memadati area Pameran Pendidikan Tinggi dan Pelatihan 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (2/2/2017). Pameran tersebut juga dalam rangkaian Konferensi Forum Rektor 2017.
Permasalahan lain, munculnya dilema ketika riset, dan teknologi disatukan dengan pendidikan tinggi. Hikmah atau esensi dari pendidikan tinggi adalah wisdom. Lulusan dari PT, selain memperoleh skill, tetapi menjadikan mereka manusia yang bijaksana.
Di lain pihak, hikmah dari riset dan teknologi adalah produk. Sangat jelas, esensi dari riset dan teknologi dan pendidikan tinggi itu tidak sama. Indikatornya juga berbeda. Alhasil, terjadi dilema terhadap kebijakan yang diambil untuk memajukan riset dan teknologi dan pendidikan tinggi secara sekaligus karena hikmahnya berlainan. Pendidikan menjadi kehilangan fokus pada pembangunan manusia karena juga mengejar fokus yang lain.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2F414353_getattachment24a6a624-97cd-4819-9abe-19e5e703d54c405740.jpg){kind=logo}
Pelajar berinteraksi dengan robot yang dipamerkan dalam Pameran Pendidikan Tinggi dan Pelatihan 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (2/2/2017). Pameran tersebut juga dalam rangkaian Konferensi Forum Rektor 2017.
Ciri kedua sistem satu dimensi adalah penggunaan istilah-istilah fungsional. World class university, university ranking, h-index, citation, dan lain sebagainya adalah istilah-istilah fungsional yang digunakan dalam pendidikan tinggi.
Banyak universitas yang latah dengan istilah world class university tanpa mengetahui apa hakikat sebenarnya dari istilah itu.
Sering kali kita salah kaprah dalam memandang prestasi keilmuan. Tak selalu tingginya h-index bermakna tingginya kualitas riset, dan tak selalu rendahnya h-index bermakna rendahnya kualitas riset. Bahkan, h-index dapat tinggi hanya dengan menulis review artikel, tanpa melakukan riset di laboratorium.
Bagi orang yang tidak mengerti bidang-bidang keilmuan tertentu, kadang-kadang mereka hanya melihat pencapaian itu dari bibliografi data, seperti citation dan h-index, dari Scopus atau Clarivate Analytics.
Permainan angka ini sangat rawan terhadap manipulasi dan permainan dengan indikator angka. Tidak semua proses pendidikan dapat diangkakan.
Ciri ketiga adalah pencitraan. Banyak universitas sudah terjebak dengan pencitraan yang menggunakan istilah-istilah fungsional, seperti world class university dan university ranking.
Proses epistemologi
Saya melihat permasalahan ini dari perspektif proses epistemologi. Dengan begitu, diharapkan kita dapat melihat apakah proses yang dijalani ini sudah benar. Proses epistemologi dimulai dengan ketidaktahuan, keragu-raguan, atau rasa ingin tahu.
Pengetahuan itu adalah kombinasi antara pengalaman dan penjelasan akal. Kombinasi pengalaman dan penjelasan akal akan menghasilkan pengetahuan.
Kalau pengetahuan dirumuskan, diolah, dan dikelola dengan tertib dan rapi, tingkatnya akan naik jadi sains. Oleh karena itu, pengetahuan tidak akan berkembang jika pengalaman ilmiah melalui riset—yang diterjemahkan pada fasilitas dan dana riset, juga ketersediaan waktu dari dosen untuk melakukan riset—tak diperhatikan dan dikelola dengan baik.
Para peneliti di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tengah menganalisis sampel DNA yang dikumpulkan dari sejumlah daerah di Indonesia. Sejauh ini 6.000 DNA individu dari 70 populasi utama di Indonesia telah diambil sampelnya. Penelitian ini dilakukan dalam rangka pemetaan genetika manusia Indonesia, yang bisa berguna untuk mengetahui asal-usul, migrasi, hingga daya tahan dan kerentanan etnis tertentu terhadap penyakit.
Proses epistemologi tidak akan berlangsung baik jika semua perangkat penunjang untuk mendapatkan pengalaman ilmiah itu tak lengkap dan tersedia.
Sebagai orang yang berkecimpung dalam riset kimia, saya mengatakannya sebagai ”sastra kimia”, yaitu ilmu kimia yang dihasilkan tanpa adanya fasilitas laboratorium; hanya berteori tanpa ada proses pengalaman riset di laboratorium. Tanpa fasilitas laboratorium yang lengkap, karya ilmiah mustahil untuk dihasilkan dari sains kimia.
Apa yang mesti dilakukan?
Kita mesti berani berpikir dan memikirkan kembali dan membentuk ulang pendidikan tinggi yang sesuai kebutuhan bangsa dan negara. Arah dan landasan yang kukuh dan membumi di bumi Indonesia harus didudukkan dan ditentukan untuk membawa pendidikan tinggi ke masa depan.
Perlu inovasi kebijakan untuk menjadikan pendidikan tinggi berdaulat, bermartabat, dan memanusiakan manusia. Indonesia perlu cetak biru pendidikan tinggi. Semua elemen yang terkait dengan pendidikan tinggi perlu duduk bersama memikirkan cetak biru pendidikan tinggi Indonesia yang tidak kita miliki.
Hadi Nur
Adjunct Professor Universitas Negeri Malang dan Profesor Universiti Teknologi Malaysia
