Serangan teroris yang terjadi di tiga gereja dan kantor polisi di Surabaya menguatkan desakan publik agar Indonesia memiliki undang-undang antiterorisme. Presiden Joko Widodo pun mengamini desakan publik tersebut. Presiden mengatakan akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) jika pembahasan revisi UU Antiterorisme tidak kunjung selesai di DPR, Juni ini. Indonesia sebenarnya sudah memiliki UU Antiterorisme. […]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses