Disonansi Kognitif Pemilih

Narasi dan praktik politik elektoral kian kering kerontang! Ragam strategi komunikasi dalam kandidasi, proses melegitimasi diri dan mendelegitimasi pihak lawan, kerap terjerembab pada cara-cara yang mencederai nalar publik, menggerogoti kebinekaan, dan mengancam semangat kekitaan. Terlebih, saat agenda kontestasi elektoral yang berimpitan dalam rentang 2018-2019.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Simulasi Pilkada untuk KPPS - Para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengikuti simulasi pilkada setelah mengikuti sesi kelas yang digelar oleh KPUD DKI Jakarta di Hotel Lumire, Jakarta, Selasa (21/3). Simulasi ini digelar untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas KPPS saat pencoblosan pilkada DKI putaran kedua pada 19 April 2017.Kompas/Riza Fathoni (RZF)21-03-2017

Tensi politik nasional akan mencapai titik kulminasi. Situasi ini, jika tak diantisipasi melalui tanggung jawab politik dari kekuatan yang bertarung— baik di gelanggang Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019—dapat menimbulkan kerentanan daya tahan demokrasi Indonesia saat ini dan di kemudian hari.

Narasi pemilu

Celakanya, saat ini narasi besar pemilu lebih banyak diisi dengan tiga isu utama yang sesungguhnya elitis. Pertama, seputar tema modal dasar elektoral calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah dan wakilnya. Ragam hasil survei tentang popularitas, akseptabilitas, serta elektabilitas menjejali ragam kanal komunikasi warga. Tak jarang, rilis survei yang ”ajaib” dari lembaga yang mendadak muncul pun mudah menjadi berita utama berbagai media massa.

Berita dan gelar wicara tentang rilis hasil survei banyak yang tanpa melalui telaah mendalam. Bahkan, kerap minus pendapat pihak lain, terutama dari ahli yang bisa mengelaborasi makna data, kelebihan dan kekurangan survei dari sudut metodologi dan hasil, serta yang lebih penting lagi konteks situasi saat survei dilakukan hingga dipublikasikan.

Media massa, lembaga survei, dan asosiasi profesi survei opini publik di Indonesia seharusnya turut menaikkan kualitas pemilu melalui literasi politik dari survei yang dipublikasikannya. Jangan semata-mata berperhatian pada bandwagon effect untuk melambungkan posisi klien.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Warga Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, memberikan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di tempat pemungutan suara yang berjejer di pinggir Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat, Rabu (15/2).Kompas/Yuniadhi Agung (MYE)15-02-2017

Hasil survei jangan sekadar diposisikan sebagai komodifikasi yang sama-sama menguntungkan antara lembaga survei yang merangkap menjadi ”tukang pemenangan” dan media yang butuh ”bahan bakar” untuk bingkai pemberitaan (news framing). Saat survei sekadar menjadi komoditas, jangan heran jika produknya tak lagi berfaedah dalam menguatkan konsolidasi demokrasi.

Kedua, narasi tentang perburuan kuasa melalui tindakan persuasif pemasaran politik. Gary A Mauser dalam bukunya, Political Marketing: an Approach to Campaign Strategy (1983), mendefinisikan pemasaran politik sebagai upaya memengaruhi perilaku massa dalam situasi yang kompetitif. Ukuran kesuksesan pemasaran politik ada dua, yakni perolehan suara (vote) dan efektivitas kuasa (power).

Sayangnya, langkah untuk mencapai kedua hal tersebut sering mendistorsi hakikat komunikasi persuasif berbasis nilai atau etos demokratik menjadi pragmatisme yang menghalalkan segala cara. Misalnya, untuk tujuan kampanye menyerang (attacking campaign) tak sekadar memainkan strategi kampanye negatif yang basisnya data atau fakta dari kelemahan lawan, melainkan juga tak segan-segan memainkan rumor, gosip, fitnah, pembunuhan karakter, hoaks, berita palsu (fakenews), bahkan ujaran kebencian (hatespeech).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan memeriksa segel pada kotak suara yang berisi logistik Pilkada DKI Jakarta disaksikan aparat kepolisian, Senin (13/2). Logistik pilkada dari PPS mulai didistribusikan ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mulai hari ini.Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)13-02-2017

Fakta politiknya, saat ini hoaks berlimpah ruah di sosial media dan tautan perbincangan warga seperti melalui grup Whatsapp (WAG). Isu tenaga kerja asing (TKA), fitnah bahwa Jokowi adalah PKI, tudingan pemerintah anti-Islam, provokasi yang membentur-benturkan warga yang berbeda pilihan politik, hingga rangsangan konflik berbasis isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Tak sekadar ekspresi simbolik di dunia maya, melalui perang tagar, melainkan melimpah juga ke dunia nyata. Misalnya saja, kita bisa melihat perang tagar #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja mencari panggung pengaruh di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) alias Car Free Day (CFD).

Saat massa yang terpolarisasi bertumbukan di lapangan, maka ekspresi simbolik yang sesungguhnya hak kebebasan yang dilindungi konstitusi berubah bentuk menjadi pelanggaran. Mereka melanggar Peraturan Gubernur DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan HBKB.

Pada Pasal 7 Ayat 1 peraturan gubernur ini dijelaskan sepanjang jalan CFD hanya boleh digelar kegiatan terkait lingkungan hidup, olahraga, dan seni budaya. Sementara dalam Ayat 2 Pasal yang sama disebutkan HBKB atau CFD tidak boleh digunakan untuk kegiatan partai politik, SARA, dan mengandung orasi yang bersifat menghasut. Dengan demikian, panggung pembentukan opini ini sudah mencederai sistem demokratik dan etos demokratik sekaligus. Secara faktual, terdapat ucapan dan tindakan intimidatif, yang berpotensi melanggar hak orang lain.

Kompas

Panitia pemilihan disumpah sebelum pemungutan suara dimulai di Desa Lamseupeung, Banda Aceh, Aceh, Rabu (15/2).

Ketiga, narasi soal program dan solusi ke depan dari para kandidat masih menjadi perbincangan minor di masyarakat. Opini publik yang terbangun tidak terlalu banyak berhubungan dengan program-program prioritas dan argumentasi serta data yang mendukungnya, melainkan lebih dibawa ke isu-isu pribadi, sentimen kelompok kita dan mereka, yang dibalut dengan banyak rumor, gosip, dan fitnah. Dialektika belum mewujud dalam komunikasi deliberatif warga sebagai pemilih. Situasi ini meneguhkan pemilih yang permisif pada aktivitas kampanye elite (kandidat dan tim suksesnya) yang melanggar etika, hukum, dan keadaban publik, seperti praktik politik uang dan kampanye berbalut isu SARA.

Inkonsistensi logis

Salah satu faktor penting dan signifikan pengaruhnya dalam menggerakkan partisipasi pemilih adalah harapan akan adanya perubahan atau perbaikan dari kandidat. Jika kandidatnya petahana, apakah masih ada harapan publik untuk melanjutkan pembangunan dan model kepemimpinannya setelah satu periode kekuasaan. Jika posisi kandidat sebagai penantang, apakah bisa meyakinkan pemilih, bahwa ada perubahan yang akan lebih baik jika mengganti pemimpin.

Contoh terakhir pada Pemilu Raya Malaysia, saat harapan menjelma menjadi keyakinan pemilih untuk perubahan, maka tak akan ada yang mampu membendungnya. Koalisi Barisan Nasional (BN) yang telah berkuasa selama 60 tahun pun tumbang dikalahkan oleh koalisi oposisi Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad. Hasil akhir resmi dari Komisi Pemilihan Umum Malaysia atau EC menunjukkan koalisi oposisi Pakatan Harapan meraih 113 kursi dari total 222 kursi Dewan Rakyat atau parlemen federal yang diperebutkan. Sementara koalisi Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Najib hanya meraih 79 kursi.

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Pendukung Pakatan Harapan, memadati lapangan Petaling Jata, Selangor, pada Rabu (9/5/2018) malam. Mereka merayakan kemenangan kelompok oposisi itu pada pemilu Malaysia 2018. Pemilu kali ini mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya Barisan Nasional, koalisi partai penyokong pemerintah sejak Malaysia merdeka, kalah dari oposisi

Sebuah fenomena tsunami politik yang meluluhlantakkan arogansi kekuasaan. Pelajaran penting terkait dengan penyebab utama kekalahan Barisan Nasional di Malaysia adalah disonansi kognitif yang muncul dan menguat akibat perilaku korup pemimpin. Istilah disonansi kognitif ini dikenalkan oleh Leon Festinger dalam buku lawasnya, A Theory of Cognitive Dissonance (1957). Festinger memaknainya sebagai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut.

Salah satu yang bisa menyebabkan disonansi adalah inkonsistensi logis, yaitu logika berpikir yang mengingkari logika berpikir lain. Misalnya pemilih meyakini bahwa pemilu itu merupakan momentum untuk menentukan perbaikan bangsa lima tahun ke depan, tetapi pada saat bersamaan muncul ketidakpercayaan kepada program, janji kampanye, dan rekam jejak kandidat untuk membawa mereka pada perbaikan yang diharapkan. Munculnya inkonsistensi logis inilah yang membuat pemilih akan mencari cara mengurangi ketidakpastian guna menciptakan konsonansi.

Pesan utama yang harus dipahami semua kandidat di pilkada, pileg, maupun pilpres, jangan pernah abaikan sikap pemilih! Disonansi kognitif yang muncul pada khalayak bisa menjadi faktor perusak sekaligus peluang kemenangan.

Bekerja nyata di publik dan memberi sinyal kuat kehadiran kandidat dalam keseharian problematika rakyat menjadi kunci untuk memenangi kognisi dan hati pemilih. Tak cukup sekadar ”mantra” kata-kata, butuh kerja nyata yang memancar kuat dari tindakan untuk membawa pada perbaikan saat ini dan di masa mendatang.