Melegakan, periode lima tahun pemerintahan di Pakistan berakhir tanpa kudeta militer atau krisis politik. Pemilu 25 Juli nanti bakal jadi ujian demokrasi di negeri itu.
Pekan lalu, pemerintahan Perdana Menteri (PM) Shahid Khaqan Abbasi menyerahkan mandat dan Presiden Mamnoon Hussain membubarkan Majelis Nasional atau majelis rendah parlemen. Untuk sementara roda pemerintahan dijalankan Penjabat PM Nasir-ul-Mulk, mantan Ketua Mahkamah Agung, hingga pemilu digelar pada 25 Juli mendatang.
Bagi Pakistan, negeri yang sejak merdeka tahun 1947 hampir separuh perjalanan sejarahnya dipimpin pemerintahan militer dan sedikitnya 15 kepala negara dikudeta sebelum menyelesaikan mandat, pencapaian kali ini patut diapresiasi. Pemilu mendatang pun disebut-sebut sebagai momen bersejarah yang akan menandai transisi kekuasaan secara demokratis, baru untuk yang kedua kalinya.
Kurang dari dua bulan jelang pelaksanaan pesta demokrasi itu, seiring dengan dimulainya kampanye, suhu politik Pakistan pun menghangat. Muncul ketegangan antara politisi sipil dan militer, antara lain terkait tudingan campur tangan militer untuk secara langsung memengaruhi dinamika politik. Tudingan yang tentu ditampik kalangan militer.
Dari pemberitaan media disebutkan, pemilu akan menjadi ajang persaingan antara partai penguasa, Pakistan Muslim
League-Nawaz (PML-N), dan partai oposisi, Pakistan Tehreek- e-Insaf (PTI) pimpinan mantan bintang timnas kriket, Imran Khan. Selain itu, Partai Rakyat Pakistan (PPP) pimpinan Bilawal Bhutto Zardari—putra sulung mantan PM Benazir Bhutto—juga bakal meramaikan persaingan.
Kemunculan Bilawal untuk pertama kali di panggung politik, setelah memimpin PPP mulai Desember lalu, menarik dicermati. Politisi berusia 29 tahun itu memang pendatang baru. Namun, di tubuhnya mengalir ”darah biru” dua sosok yang pernah memimpin Pakistan, yakni Benazir (ibunya) dan Zulfiqar Ali Bhutto (kakeknya) yang juga pendiri PPP.
Dengan Bilawal di garis depan kampanye, kata Senator PPP Sherry Rahman, seperti dikutip harian ini pada Rabu (6/6/2018), diharapkan sejumlah besar anak muda bergabung dengan PPP. Nama besar Benazir, dua kali menjadi PM, yang karismatik diharapkan juga memperbesar dukungan kepada PPP dan Bilawal dalam upaya membangkitkan kembali dinasti Bhutto di panggung politik Pakistan.
Namun, Bilawal juga memikul beban akibat tuduhan korupsi yang diarahkan kepada ayahnya, Asif Ali Zardari. Itu sebabnya, di mata pengamat, jalan paling realistis bagi Bilawal untuk kembali di lingkar kekuasaan adalah beraliansi dengan oposisi lain, PTI, menghadang PML-N. Apakah aliansi ini bakal terjadi?
Saat ini, meski atmosfer politik mulai panas, kita berharap situasi di Pakistan terus kondusif. Dengan begitu, rakyat Pakistan bisa menentukan pilihan secara jernih. Seperti tahun 2013 ketika PPP menyerahkan mahkota kekuasaan kepada PML-N melalui pemilu demokratis, demikian pula harapannya tahun ini.
