Indonesia dan Perdamaian Dunia

Didukung oleh 144 dari 190 negara, Jumat, 8 Juni 2018, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020.

Mewakili kelompok Asia dan Pasifik, Indonesia menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya akan berakhir 31 Desember 2018.

Sejak NKRI berdiri, ini kali keempat Indonesia dipercaya menjadi anggota DK. Indonesia pernah menjadi anggota DK PBB pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Dukungan mayoritas melebihi syarat dua pertiga dukungan (127) negara merupakan hasil kerja keras seluruh komponen bangsa, khususnya para diplomat kita di pelbagai penjuru dunia.

Kampanye intensif berlangsung sejak 2016. Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan saya sebagai Menlu dalam setiap pertemuan meyakinkan mitra untuk mendukung Indonesia.

Para duta besar dan diplomat Indonesia di seluruh dunia juga bergerilya memastikan dukungan bagi Indonesia. Utusan khusus Presiden RI, bahkan parlemen— khususnya Komisi I—juga turut meyakinkan mitra dalam kunjungan mereka ke luar negeri.

Memandang arti penting Indonesia di DK PBB, tidak sedikit negara yang ikut berkampanye untuk Indonesia.

Proses kampanye

Menjelang dua hari sebelum pemilihan, tim pemenangan Indonesia di Markas PBB bertemu dengan hampir semua negara anggota PBB di New York. Saya pun bertemu dengan puluhan delegasi di New York dari tingkat duta besar sampai menlu.

Proses kampanye ini sangat panjang. Berbagai dinamika di Tanah Air dan respons Indonesia menyikapi perkembangan global menjadi pertimbangan mitra untuk tentukan dukungan.

Alhamdulillah, Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB. Terpilihnya Indonesia adalah cerminan kepercayaan dunia internasional terhadap komitmen dan kontribusi Indonesia selama ini terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Kredensial sebuah negara tidak bisa dibangun semalam, dalam hitungan hari, minggu, ataupun bulan. Ini merupakan rekam jejak sejarah panjang kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan internasional, dari sejak Indonesia merdeka.

Dalam usia bangsa yang masih belia, 12 tahun tepatnya, Indonesia telah mengirim kontingen Garuda ke misi PBB untuk pertama kali. Komitmen tersebut berlanjut sampai hari ini. Hingga April 2018, Indonesia adalah kontributor terbesar ke-8 untuk misi perdamaian PBB dengan 2.694 personel di 9 misi.

Saat ini Indonesia tengah mempersiapkan pengiriman pasukan baru sekitar 1.000 personel ke Monusco (Republik Demokratik Kongo) dan Minusca (Republik Afrika Tengah).

Rekam jejak Indonesia dalam penyelesaian konflik antara lain penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting (JIM) I tahun 1988 dan JIM II tahun 1989. Indonesia memprakarsai pertemuan pihak-pihak yang berkonflik untuk penyelesaian menyeluruh konflik Kamboja-Vietnam.

Komitmen berlanjut hingga Indonesia menengahi konflik perbatasan Thailand-Kamboja, 2011. Saat ini Indonesia terus mendorong solusi politik berbagai konflik di Timur Tengah dan memfasilitasi proses bina damai di Afghanistan. Baru-baru ini Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Trilateral Ulama Indonesia-Afghanistan-Pakistan.

Diplomasi Indonesia membela hak-hak bangsa Palestina juga tidak pernah surut. Tahun 2016, misalnya, Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI mengenai Al-Quds Al-Syarif.

Selain itu, sesuai dengan Chapter 8 Piagam PBB, bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia selama lima dekade terus mendorong terciptanya kawasan Asia Tenggara yang stabil, damai, dan makmur.

Dengan mengedepankan prinsip habit of dialogue, peaceful settlement of dispute, dan no use of forces, lebih dari dua dekade yang lalu hingga saat ini Indonesia terus mendorong kawasan di Asia Pasifik dan Indo Pasifik yang stabil, makmur, dan inklusif.

Indonesia juga memiliki kredensial terhadap prinsip multilateralisme dan konsisten menyuarakan kepentingan negara berkembang. Rekam jejak Indonesia itu bisa ditelusuri dari peran dan kontribusi di berbagai forum multilateral, seperti PBB, GNB, OKI, G-77, G-20, dan G-33.

Amanah perdamaian

Terpilihnya Indonesia menjadi anggota DK adalah amanah dan tanggung jawab untuk berkontribusi bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Sebagai anggota DK PBB, agenda utama yang akan diusung Indonesia adalah secara konsisten memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Indonesia akan mendorong budaya habit of dialogue, peaceful settlement of disputes, dan no use of forces dalam penyelesaian konflik. Solusi yang diawali dialog dan melibatkan semua pihak secara inklusif akan terus didorong.

Kapasitas Pasukan Perdamaian PBB, termasuk peran perempuan, harus terus ditingkatkan agar dapat memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian di berbagai misi PBB, termasuk memanfaatkan pusat pelatihan pasukan perdamaian di Sentul, Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan target untuk mengirim 4.000 pasukan dalam misi PBB hingga 2019.

Kedua, Indonesia juga akan berupaya meningkatkan sinergi organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian sesuai mandat Chapter 8 PBB terkait regional arrangement.

Organisasi kawasan adalah pihak yang paling memahami masalah stabilitas dan perdamaian di kawasan. Maka, perannya menjadi sangat vital baik untuk mencegah konflik maupun upaya penyelesaian konflik.

Ketiga, dalam menghadapi tantangan bersama masyarakat internasional dari terorisme dan ekstremisme, Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan global dan komprehensif untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.

Keempat, Indonesia juga akan mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan global akan menciptakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, akhirnya berkontribusi pada pencapaian agenda pembangunan PBB 2030.

Selanjutnya, isu Palestina akan mendapat perhatian khusus Indonesia selama menjadi anggota DK PBB. Kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara adalah pekerjaan rumah bangsa-bangsa di dunia yang masih belum selesai.

Hal terakhir yang akan terus Indonesia dorong adalah efektivitas DK PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas DK PBB adalah satu-satunya jalan agar PBB bisa menjalankan mandatnya menghadapi berbagai tantangan keamanan dan perdamaian dunia saat ini.

Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tagline ”A True Partner for Peace” yang diusung selama kampanye pencalonan di DK PBB, Indonesia akan bekerja keras untuk berkontribusi bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Retno LP Marsudi Menteri Luar Negeri RI