Pemerintahan baru Italia menghadapi tentangan bukan dari Uni Eropa, melainkan dari pasar keuangan. Program yang disusun memberatkan secara ekonomi.
Ketika pemerintahan baru Italia terbentuk, yang merupakan koalisi partai populis Lima Bintang dan partai ekstrem kanan Liga, sebagian besar negara-negara di Uni Eropa sudah berdebar-debar. Pemerintahan populis itu dipastikan akan menjadi batu kerikil bagi reformasi ekonomi yang dicanangkan UE.
Pasalnya, program-program kerja mereka sangat mahal dan akan menguras anggaran Italia. Di antaranya adalah pemberian gaji tetap bagi para penganggur 780 euro setiap bulan, penerapan pajak flat 15 persen, penghapusan reformasi anggaran pensiun, serta yang paling mencemaskan adalah alternatif Italia keluar dari zona euro dan kembali ke mata uang lira.
Intinya, jika program-program itu diterapkan, Italia yang saat ini terbelit utang 250 miliar euro tak akan mampu membuat seimbang anggarannya sesuai dengan ketentuan Uni Eropa.
Namun, Brussels tak bisa berkomentar banyak karena persoalannya sensitif. Mayoritas rakyat Italia tak menyukai Brussels yang dianggap ingkar janji dalam masalah migran. Brussels tak mampu menekan anggota-anggota UE lain untuk berbagi kuota pengungsi yang menyerbu Italia dan Yunani. Saat ini Italia menampung sekitar 600.000 migran sejak 2015.
Itu sebabnya kampanye antimigran dan antieuro membuat kedua partai itu meraih suara terbanyak dalam pemilu Maret lalu. Meski Brussels tak bisa berbuat banyak untuk membendung partai-partai populis, ada kekuatan lebih besar yang berkuasa, yaitu pasar keuangan. Begitu pemerintahan baru resmi terbentuk, pasar keuangan Eropa guncang. Nilai saham, obligasi, dan juga kurs euro jatuh di pasar global.
Melihat situasi yang memburuk, menteri ekonomi Italia yang baru, Giovanni Tria, menyatakan bahwa Pemerintah Italia tak akan meninggalkan euro dan akan fokus untuk mengurangi utang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal dan penciptaan lapangan kerja. Pernyataan itu diharapkan bisa menenangkan pasar.
Alhasil, reaksi ini menjadi semacam pengingat bagi PM Giuseppe Conte yang berada di bawah arahan Ketua Lima Bintang Luigi Di Maio dan Ketua Liga Matteo Salvini, bahwa Pemerintah Italia tidak bisa semaunya melanggar konsensus ekonomi di dalam blok karena dampaknya akan berantai terhadap stabilitas ekonomi di dalam negeri dan kawasan.
Selain isu ekonomi, persoalan lain yang menjadi duri bagi soliditas UE adalah isu migran. Matteo Salvini yang menjadi mendagri memastikan dalam waktu dekat akan mendeportasi para migran. Italia juga menolak perahu yang membawa ratusan migran merapat ke pelabuhannya.
Brussels harus segera menemukan cara penanganan migran yang mengakomodasi kepentingan semua pihak sebelum musim panas tiba. Musim saat perahu-perahu yang membawa ribuan migran dari Afrika akan beramai-ramai menyeberangi Laut Mediterania menuju Italia.
