Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak meninggalkan ruang sidang, di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (4/7/2018). Najib mengaku tidak bersalah atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak hadir di pengadilan di Kuala Lumpur, Rabu, untuk mendengarkan tuduhan korupsi dan tindak kriminal lainnya.
”Saya akan menjalani sidang,” kata Najib dengan suara nyaris tak terdengar di pengadilan di Kuala Lumpur. Jaksa menuntut 4 juta ringgit uang jaminan, tetapi hakim hanya mengabulkan1 juta ringgit dalam bentuk tunai. Namun, hakim memerintahkan Najib untuk menyerahkan dua paspor diplomatiknya.
Isu korupsi sempat menerpa Najib terkait dengan pembelian kapal selam dari Perancis pada 2010. Isu yang dilontarkan anak tokoh oposisi Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, menyangkut suap kepada Perimekar Sdn Bhd dari sebuah perusahaan Perancis dalam pembelian kapal selam. Korupsi sebesar 114 juta euro itu disidangkan di Perancis. Perimekar Sdn Bhd adalah perusahaan milik Abdul Razak Baginda, rekan dekat PM Najib Razak.
Tiga bulan setelah menjadi perdana menteri, Juli 2009, Najib Razak membentuk perusahaan dana investasi, 1Malaysia Development Bhd atau 1MDB. Pada 2015, muncul berita yang menyebutkan uang ratusan juta dollar AS telah dialirkan ke rekening pribadi Najib. Najib membantah pemberitaan itu.
Laporan itu muncul terkait dengan beban utang 1MDB yang meningkat. Perusahaan yang dipimpin langsung Najib ini punya utang 11,6 miliar dollar AS atau setara Rp 154,82 triliun. Jauh sebelum dugaan aliran dana itu, 1MDB menghadapi sejumlah penyelidikan dari bank sentral, badan pemeriksa keuangan, kepolisian, dan Komite Rekening Rakyat di parlemen Malaysia.
Komisi Antikorupsi dan Kejaksaan Agung Malaysia sempat melakukan investigasi terkait dengan dugaan ini. Dua lembaga ini menyimpulkan dana ratusan juta dollar yang masuk ke rekening Najib adalah donasi dari keluarga Kerajaan Arab Saudi, bukan dari 1MDB. Dan, Najib sendiri membantah semua tuduhan itu.
Pada Juli 2016, Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan perdata dan berusaha menyita aset yang diduga dibeli dengan uang dari 1MDB. Dalam dakwaan itu, Departemen Kehakiman AS mengatakan, sebanyak 681 juta dollar AS dari penjualan obligasi 2013 oleh 1MDB dipindahkan ke akun ”Malaysia 1”, yang diidentifikasi sebagai Najib.
Kasus ini dibuka lagi setelah Najib kalah dalam pemilihan umum Mei 2018 oleh Mahathir Muhammad. Mahathir, yang sejak awal menilai kasus ini mempermalukan Malaysia, antara lain mengganti Jaksa Agung dan Kepala Polisi Diraja Malaysia untuk melanjutkan penyelidikan kasus ini. Hasilnya, Najib dan keluarga, termasuk istri dan anak tirinya, diperiksa, dan pada Selasa (3/7/2018) Najib ditangkap di rumahnya.
Kasus ini menegaskan pernyataan Lord Acton bahwa korupsi berkelindan dengan kekuasaan. Mahathir yang 12 tahun berkuasa di Malaysia tahu persis bahwa untuk mengungkapnya perlu kekuasaan. Mahathir ingin melihat citra Malaysia di dunia internasional bisa kembali moncer. Namun, akankah Mahathir membuka beberapa kasus yang sempat dilontarkannya ke media atau hanya berhenti pada kasus Najib yang dapat dianggap sebagai balas dendam? Kita tunggu.
